Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.066

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Kajian Akuntansi Jurnal Supremasi Gunung Djati Conference Series International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT)

Dudi Badruzaman

Unknown Affiliation

Author-ID : 2591956

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam Dudi Badruzaman
Syiar Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v17i1.4226

ABSTRAKHukum dan moral memiliki hubungan bagaikan roh dan jasad. Salah satunya menjadi tidak berarti jika mengabaikan yang lainnya. Islam menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan ketaatan seorang hamba terhadap Khaliknya. Ketaatannya ini akan melahirkan hamba yang bermoral atau berakhlak terhadap sesamanya, lingkungannya dan juga kepada Tuhannya. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tidak pernah memisahkan antara keduanya. Karena hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedang moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan. Kata kunci: Hukum, moral, maslahat dan mafsadat

Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Dudi Badruzaman
Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Leaders are very important in a country, in the life of the state the community has political rights such as the right to choose and be elected. however, regarding the chosen rights of non-Muslims as leaders, it became a controversy in Islamic law because of the differences of opinion between classical scholars and contemporary ulama for that there needs to be a detailed discussion about the ability of a non-Muslim to become a leader. the formulation of the problem in this study is how the political rights of non-Muslim citizens in the view of Islamic law and positive law, and whether there are differences and similarities in the political rights of non-Muslim citizens in the view of Islamic law and positive law. The research method that the author did was LibraryResearch research with a normative approach and legal comparison method. The technique of data collection is done by studying the literature sourced from the 1945 Constitution, Law, Al-Qur'an, Hadith and opinions of scholars and legal experts in Indonesia. At the stage of data analysis, data is processed and utilized in such a way as to be able to deduce truths that can be used to answer the problems in this study.

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA Dudi Badruzaman
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Penelitian ini di fokuskan pada perlidungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, Penelitian ini bertujuanuntuk meneliti: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 3) bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi asuransi syari’ah dengan dan konvensional. Hasil dari penilitian tersebut adalah: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, apabila pihak penanggung wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum baik dalam UU Perlindungan Konsumen, Kitab Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan dalam UU Tentang Usaha Perasuransian. 3), bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan upaya hukum di PA maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015) Dudi Badruzaman
Kajian Akuntansi Volume 20, No.2, 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/ka.v20i2.4227

ABSTRAKPenelitian ini difokuskan pada Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015).Penelitian ini bertujuanuntuk meneliti kembali 1) Ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. 2) Audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. 3) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 41 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka menghasilkan sampel sebanyak 10 perusahaan pertambangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, Uji Hipotesis (Uji Signifikansi atau Uji t) dan Uji Kecocokan Model (Uji F).Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2015. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka audit delay akan semakin cepat. Berarti perusahaan akan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Dan sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka audit delay akan semakin lama. Kata Kunci : Ukuran Perusahaan dan Audit Delay

SHARIA COMPLIANCE IN THE CAPITAL MARKET: REGULATION, IMPLEMENTATION, AND CHALLENGES Yus Hermansyah; Djenal Suhara; Hasanudin; Dudi Badruzaman; Ahmad Rudiansyah
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 4 (2022): International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and T
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ihert.v4i1.359

A lack of awareness of the benefits and potential profits of Sharia investment can hinder the growth of the Sharia capital market. Efforts are needed to harmonize sharia regulations and clarify the standards that must be complied with by capital market participants. The purpose of this study is to analyze the regulations, implementation, and challenges of Sharia compliance in the capital market. The research method used is qualitative descriptive. The data collection techniques used are observation and documentation with interpretive data analysis. The results of the study show that clear, comprehensive, and responsive regulations to market developments can be a strong foundation for business and investment practices that are in accordance with Sharia principles. The implementation of Sharia principles in business and investment practices requires a strong commitment from all stakeholders. Challenges in maintaining Sharia compliance in the capital market include the complexity of financial instruments, different understandings of Sharia principles, transparency and reporting that still need to be improved, as well as the challenges of effective supervision and law enforcement. Awareness and education of Sharia principles among stakeholders is essential to increase understanding, transparency, and compliance. Ongoing education on sharia compliance can help address some of the challenges faced.

STRENGTHENING CONSUMER RIGHTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE DIGITAL TRANSACTION ERA Wina Paul; Dudi Badruzaman; Hasanudin; Anisa Mayasari
Gunung Djati Conference Series Vol. 42 (2024): Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The growth of e-commerce and online transactions has changed the trade landscape, but has also raised a number of legal challenges regarding consumer rights. Through a juridical approach, this research explores various aspects of legal protection provided to consumers in online transactions, including applicable regulations, obligations of business actors, and dispute resolution mechanisms. The aim of this study is to analyze juridically the legal protection of consumers in online transactions and steps to prevent illegal practice procedures. Method The research was conducted qualitatively with normative juridical and utilized journals and relevant books. The study results show that Indonesia has several foundations laws that protect consumer rights in online transactions, namely legislation consumer protection, trade legislation, Ministerial Regulations Trade Number 53 of 2018 concerning Procedures for Resolving Consumer Disputes Electronically and Government Regulation Number 99 of 2018 concerning Protection Consumers Through Electronic Commerce. Consumers who feel disadvantaged online transactions can take legal steps to protect rights them, including reporting the case to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or the online platform used. It is recommended for consumers to understand understand their rights when making online purchases and read the terms and conditionsonline transaction terms before making a purchase.

Co-Authors Ahmad Rudiansyah Anisa Mayasari Djenal Suhara Hasanudin Wina Paul Yus Hermansyah

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search