Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Effect of Addition of Betel Leaf Decoction on Survival Rate of Goldfish Infected with Dactylogyrus sp. Rizky Saputra; Ade Muharam; Syamsuddin Syamsuddin
The NIKe Journal VOLUME 8 ISSUE 4 | DECEMBER 2020
Publisher : Faculty of Fishery and Marine Sciences - Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/nj.v8i4.9864

Abstract

This study aims to determine the effect of adding boiled betel leaf (Piper bettle Linn) with different doses on the survival rate of goldfish (Cyprinus carpio) infected with Dactylogyrus sp. This research was conducted at the Laboratory of the Fish Quarantine Station, Quality Control and Safety of Class I Fishery Products, Gorontalo. This study used an experimental method with a completely randomized design (CRD), 4 treatments and 3 replications. The test method is by soaking the betel leaf stew for 30 minutes. With dosage. Treatment A (control), B (5 ml / L water), C (10 ml / L water), D (15 ml / L water). Observations include the survival of goldfish. Treatment A (86.7%), B (100%), C (93.3%), and D (86.7%), parasite intensity and density of Dactylogyrus sp., observation of clinical symptoms and water quality. The data analysis used was the Analysis of Variance (ANOVA). The results showed that the treatment of giving betel leaf stew with different doses on the survival of goldfish infected with the parasite Dactylogyrus sp had no significant effect among treatments. Water quality parameters during the study were still in normal conditions for the life of goldfish seeds. Keywords: Goldfish; betel leaf; survival rate; Dactylogyrus sp.
KEDUDUKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Gelora Mahardika; Rizky Saputra
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 1 No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.056 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2021.1.1.1-23

Abstract

Semakin tingginya angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Seperti halnya kebijakan-kebijakan lain, pemberlakuan kebijakan ini sekali pun dinilai efektif oleh Pemerintah selayaknya harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan PPKM merupakan salah satu kebijakan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, karena frase Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah tidak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah peraturan berkaitan dengan PPKM tersebut yang cacat secara formil.