Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIM (Jurnal Ilmu Manajemen) Prosiding Conference on Research and Community Services Millah: Journal of Religious Studies
Amir Faisol
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGARUH INSENTIF, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA MELALUI SEMANGAT KERJA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DINAS SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KOTA PASURUAN Amir faisol; Muryati Muryati; Rahayu Puji Suci
JIM (Jurnal Ilmu Manajemen) Vol 6, No 2 (2020): JURNAL ILMU MANAJEMEN
Publisher : BADAN PENERBITAN UNIVERSITAS WIDYAGAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jim.v6i2.1775

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris kemampuan insentif  serta pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja, baik secara langsung maupun melalui mediasi semangat kerja. Pendekatan kuantitatif Partial Least Square (PLS) digunakan untuk menganalisis data 92 Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dinas Satpol PP Kota Pasuruan, yang diambil menurut formula Slovin. Temuan empiris yang diperoleh bahwa insentif  yang semakin meningkat mampu mendorong peningkatan kinerja, baik secara langsung maupun melalui mediasi semangat kerja. Begitu juga dengan, peningkatan pendidikan dan pelatihan juga mampu mendorong peningkatan kinerja, baik secara langsung maupun melalui mediasi semangat kerja. Temuan ini sekaligus menjelaskan kuatnya peranan semangat kerja sebagai mediasi. Hasil ini didukung oleh statistik deskriptif insentif, pendidikan dan pelatihan, semangat kerja, serta kinerja yang semuanya memiliki nilai rata-rata tinggi. Kata Kunci: insentif, pendidikan dan pelatihan, semangat kerja, kinerja, Satpol PP.   Abstract: The aim of this research is to obtain empirical evidence of the ability of incentives as well as education and training to improve performance, either directly or through mediating morale. The quantitative approach of Partial Least Square (PLS) was used to analyze the data of 92 members of the Public Protection Unit of the Satpol PP Service of Pasuruan City, which were taken according to the Slovin formula. The empirical findings obtained are that the increasing incentives are able to encourage increased performance, both directly and through the mediation of morale. Likewise, increased education and training are also able to encourage increased performance, both directly and through mediation of work spirit. This finding also explains the strong role of morale as mediation. These results are supported by descriptive statistics of incentives, education and training, morale, and performance, all of which have high average scores.  KeyWords: incentives, education and training, morale, performance, Satpol PP.
Agama dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Amir Faisol
Millah: Journal of Religious Studies Vol. V, No. 2, Februari 2006 Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol5.iss2.art1

Abstract

There are three components to implement a good government. First, government which make conducive law and politic environment: second, private business sector which motivate business fields and prepare occupations field; and third, society which facilitate social-politic interaction and mobilize society participation in economic, social and politic activities. To implement those components, a state caretaker must hold to people mandate and serve their interests and also hold to law supremacy for maintaining a justice and people prosperity. No one be able to implements those components except who has heart of hearts and commits on its, and also has high quality intelligence, emotional, spiritual in work ethos.
AKUNTABILITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PASER Amir Faisol
Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 5, No 1 (2023): Fifth Prosiding Conference on Research and Community Services
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinclair (1995) mendefinisikan akuntabilitas sebagai perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka melalui pemberian alasan atas tindakan tersebut. Definisi ini membawa konsekuensi bahwa setiap individu atau organisasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas individu atau organisasi. Konsep ini mengingatkan setiap individu atau organisasi akan pentingnya akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan satu sama lain dalam organisasi atau antar organisasi dalam komunitas yang lebih luas. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses untuk mengevaluasi implikasi perencanaan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk masalah legislasi, kebijakan atau program di semua area dan di semua tingkatan. Ini adalah sebuah strategi untuk meyakinkan kepedulian dan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam mengintegrasikan dimensi dari desain, implementasi monitoring dan evaluasi dari kebijakan dan program di seluruh kegiatan politik, ekonomi dan sosial sehingga memberikan keuntungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Didasari kuatnya kampanye PUG di tingkat global dan kesadaran pentingnya penyelenggaraan negara yang berdasarkan kesetaraan gender, Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan PUG dalam proses pembangunannya. Tahun 2000 terbit Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Meskipun dirasa penting, PUG seperti tidak kunjung maju dan berkembang serta masih sebatas wacana. Seperti penelitian Ita Musarrofa (2019), dinyatakan bahwa : ….meskipun telah banyak upaya dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, tetapi kondisi kesetaraan gender di masyarakat dinilai jalan di tempat oleh berbagai kalangan.  Kebijakan PUG di suatu daerah dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) nya. IPG dibuat untuk menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi atau standar hidup. Tahun 2021, IPG Kalimantan Timur berada pada posisi ke-32 dari 34 propinsi yang ada di Indonesia. Sementara, IPG Kabupaten Paser berada pada posisi yang ke-10 dari 10 kabupaten kota yang ada di Propinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji bagaimana akuntabilitas kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Paser.
Co-Authors Muryati Muryati Rahayu Puji Suci