Articles
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Jurnal Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat masih mengenal perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawaian Pencatat Nikah yang tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Sehingga berpengaruh terhadap kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan siri. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban suami istri terkait harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dari perkawinan siri dan upaya agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum yang pasti. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang, penyelesain masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan siri berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan Itsbat nikah atau dengan cara perkawinan ulang. Kata kunci: kawin siri, akibat hukum, harta kekayaan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat masih mengenal perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawaian Pencatat Nikah yang tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Sehingga berpengaruh terhadap kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan siri. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban suami istri terkait harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dari perkawinan siri dan upaya agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum yang pasti. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang, penyelesain masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan siri berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan Itsbat nikah atau dengan cara perkawinan ulang. Kata kunci: kawin siri, akibat hukum, harta kekayaan.]]>
<![CDATA[Kontribusi Penelitian Kemasyaratan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk Mewujudkan Putusan Hakim yang Berpihak pada Anak ]]>
<![CDATA[Waluyadi, Waluyadi]]>;
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30697
<![CDATA[Tujuan penelituan ini adalah mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif/doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi pustaka untuk data sekunder dan wawancara untuk data primer. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, Penuntut Umum menuntut dan Bapas merekomendasikan anak dibina Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta hakim menyetujui usulan tersebut. Ini berarti anak di pidana penjara. Dengan demikian, maka kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan untuk terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak belum terpenuhi. Dalam pada itu, pada proses anak yang berkonflik dengan hukum juga belum ada individualisasi pidana. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya diversi, hanya oleh karena secara normatif tidak membolehkan untuk itu.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Farkhan Marcelino]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5029
<![CDATA[Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah langkah yang bersifat praktis seperti cek dan bilyet giro. Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu antara satu sama lain. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam jual beli jual beli menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam penggunaan bilyet giro ini sebagai alat pembayaran masih sering terjadi dengan adanya bilyet giro kosong. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong dan cara penyelesaiannya serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong yaitu tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan. Cara penyelesaiannya apabila terjadi suatu pembayaran dengan menggunakan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro. Seyogyanya pemerintah dan OJK mengeluarkan suatu peraturan yang dapat melindungi penerima bilyet giro kosong agar penerima bilyet giro kosong untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bilyet giro yang sepatutnya ia terima dan tetap memiliki kepercayaan untuk menggunakan bilyet giro.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/syntax-idea.v1i6.73
<![CDATA[Masyarakat masih mengenal perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawaian Pencatat Nikah yang tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Sehingga berpengaruh terhadap kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan siri. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban suami istri terkait harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dari perkawinan siri dan upaya agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum yang pasti. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang, penyelesain masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan siri berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan Itsbat nikah atau dengan cara perkawinan ulang. Kata kunci: kawin siri, akibat hukum, harta kekayaan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/syntax-idea.v1i6.73
<![CDATA[Masyarakat masih mengenal perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawaian Pencatat Nikah yang tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Sehingga berpengaruh terhadap kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan siri. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban suami istri terkait harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dari perkawinan siri dan upaya agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum yang pasti. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang, penyelesain masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan siri berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan Itsbat nikah atau dengan cara perkawinan ulang. Kata kunci: kawin siri, akibat hukum, harta kekayaan.]]>
<![CDATA[KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DI KAWASAN PESISIR KOTA CIREBON ]]>
<![CDATA[Yogi Genovan]]>;
<![CDATA[Endang Sutrisno]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>;
<![CDATA[Alip Rahman]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6811
<![CDATA[Kawasan Pesisir Kota Cirebon harus mampu dicegah untuk terjadinya kerusakan lingkungan, dan melalui kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya-upaya membangun lingkungan menjadi lebih baik dengan kebijakan, rencana dan program yang dapat menjadi solusi untuk pencegahan kerusakan lingkungan, permasalahan yang timbul yaitu implementasi kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan taraf perbaikan lingkungan hidup yang baik, dengan metode penelitian yuridis empiris menganalisis ketentuan aturan hukum dalam produk peraturan tertulis dan penerapannya di masyarakat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis di kawasan pesisir Kota Cirebon tercantum dalam berbagai aturan di tingkat lokalitas, hanya tidak membahas secara detail tentang penerapan lingkungan hidup di Kawasan Pesisir Kota Cirebon serta kesadaran hukum masyarakat menjadi persoalan tersendiri untuk merumuskan dan membangun lingkungan hidup yang baik, hal ini sangat dibutuhkan mengingat peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan, perencanaan serta program-program berbasis go green untuk Kawasan Pesisir Kota Cirebon, tetap harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat secara genuine sebagai faktor penting dalam membangun lingkungan hidup. Titik berat kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi kawasan pantai Kota Cirebon sehingga tercipta lingkungan yang hijau untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[LEGAL REVIEW OF THE ISSUANCE OF STATEMENT OF ABILITY TO MANAGE AND MONITOR THE ENVIRONMENT OF MSMEs BASED ON THE REGULATION ]]>
<![CDATA[Ainun Nisha]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>;
<![CDATA[Endang Sutrisno]]>;
<![CDATA[Diky Dikrurrahman]]>;
<![CDATA[Raden Handiriono]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7439
<![CDATA[The development of wood industry SMEs in the Mundu District, Cirebon Regency is certainly a concern in making environmental permits so that their businesses and/or activities do not cause environmental pollution. In this case, many MSME entrepreneurs in the wood industry do not have a Statement of Ability to Manage and Monitor the Environment (SPPL). The implementation of the SPPL permit process is not optimal because many SMEs in the Wood Industry have difficulty understanding SPPL. With the government's handling of the wood industry MSME business actors who do not have an SPPL permit, it is hoped that it can minimize the occurrence of environmental pollution by the Wood Industry MSME business actors. The research method used is the empirical juridical method. The implementation of the SPPL permit process carried out by the Wood Industry MSMEs has not been optimal because many business actors of the Wood Industry MSMEs do not understand about SPPL due to technological factors and the lack of socialization from the government. The government's handling of the Wood Industry MSME business actors who do not yet have an SPPL is by giving a written warning until the temporary suspension of their activities and/or business until the Wood Industry MSME business actor makes an SPPL.]]>
