Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Syntax Transformation Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Hidayat, Dudung
Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS TRANSAKSI PEMBAYARAN JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTU ELEKTRONIK Tina Marlina; Ismayana Ismayana; Dudung Hidayat
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.262 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v19i1.2147

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the use of credit cards as a meansof payment and settlement efforts from the bank in the event of a customer who does not pay the credit card. This research is a juridical-normative research, with the approach used, namely the statutory regulation approach and legal norms in accordance with existing legal issues related to the structure and principles of the applicable law. The results of the first research are that the legal aspects related to the use of credit cards in Indonesia include various regulations such as Law Number 19 of 2016 to Bank Indonesia Regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 14/2/PBI/2012 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. Second, there are several attempts made by the bankingsector in solving problems when there is default by the customer, these efforts can be carried out by conducting Negotiation, Mediation, Conciliation, Arbitration and Judiciary. With the existence of several alternatives in solving the problem, the bank can choose the efforts to be taken, such as the Cirebon Branch of Bank Rakyat Indonesia which chose mediation as the solution to the problem. Mediation is the main solution carried out at BRI Cirebon Branch, it is more effective and efficient in solving the problem, mediation as an effort to solve problems also has a strong legal basis and legitimacy as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA Risal Septian; Dudung Hidayat
Hukum Responsif Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i1.5040

Abstract

Kejahatan narkotika di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan para pengedar narkotika menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Dalam perkembangannya para penegak hukum yang berwenang mengenai tindak pidana peredaran gelap narkotika, salah satunya Badan Narkotika Nasional menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan melalui wawancara dengan pihak BNN Kota Cirebon sebagai Intsansi yang berkompeten di bidang TPPU yang bersumber dari kejahatan narkotika. Praktik penyidikan oleh BNN dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika masih belum berjalan maksimal disebabkan faktor internal danfaktor eksternal serta upaya penyidikan yang dilakukan oleh BNN yaitu dengan upaya yuridis dan upaya teknis dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika. Disimpulkan bahwa dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika terdapat beberapa kendala berupa kendala internal yaitu lambannya koordinasi yang dilakukan BNNP/BNNK dengan BNN RI serta kendala eksternal berupa lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak terkait. Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengharapkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota agar lebih memaksimalkan komunikasi yangbaik BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP/BNNK untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika.Penulis juga berharap kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota agar lebih meingkatkan koordinasi dan kerjasama secara intensif dengan Polri, PPATK, Kejaksaan guna mengoptimalisasi dalam penyelesaian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang besumber dari kejahatan narkotika.
EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN GUGATAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS PERKARA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON) Astrid Bella Angita; Dudung Hidayat
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5047

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan kejaksaan berdasarkan undang-undang adalah kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berlandaskan kewenangan tersebut muncullah istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejaksaan di Indonesia memiliki bagian tersendiri untuk penanganan kasus DATUN. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Penulisan ini bertujuan untuk melihat Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Melakukan Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara Korupsi Di Kabupaten Cirebon). Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalah adalah: bagaimanakah upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan Apa hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik riset ke lapangan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang menangani penyelesaian untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian pengembalian beban ganti rugi terhadap keuangan Negara merupakan upaya lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian keuangan Negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas kejaksaan pada bidang penyidikan dan Intelijen. Hambatan jaksa pengacara negara yaitu terhadap aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan serta perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil.
Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama Dudung Hidayat
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 11 (2022): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i11.647

Abstract

Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in court. Civil cases registered in the Court before entering into trial, must first be mediated with the help of a mediator. If mediation is unsuccessful, the case will proceed to trial and if mediation is not successful, the case will be null and void. The number of cases entered after the enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in the Religious Court is 6 cases. Of the 6 cases, 5 cases were unsuccessfully mediated and 1 case was revoked. This study aims to determine the implementation of mediation and the effectiveness of the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, in the settlement of sharia economic disputes at the Wonogiri Religious Court. This research is a field research. Data collection was conducted by interviewing mediator judges of Wonogiri Religious Court and documentation. By using qualitative descriptive analysis techniques. The result of this research is that mediation at the Wonogiri Religious Court has not been effective, this is due to community factors or the parties. Due to one of the parties feeling on the right side, the absence of the parties, bound by a notary agreement and the losses arising from sharia economic disputes.
Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dudung Hidayat
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.%p

Abstract

Tujuan penerapan Small Claim Court SCC oleh Mahkamah Agung untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata sederhana dan cepat di lingkungan peradilan. Penelitian ini membahas hambatan implementasi penyelesaian sengketa bisnis nilai kecil dengan menggunakan Small Claim Court (SCC). Metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan data hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk sengketa bisnis dengan nilai kecil ada hambatan internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu kurangnya profesionalisme hakim selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang ditugaskan tidak memiliki integritas yang tinggi sehingga putusan tidak mencerminkan putusan hakim yang berkeadilan. Faktor eksternal yaitu perilaku para pihak yang berperkara menunjukkan ketidak displinan dengan tidak datang pada saat hari sidang telah ditentukan dan telah dipanggil oleh juru sita secara patut. Hambatan membawa implikasi harapan memberikan access to justice yang cepat dan sederhana bagi masyarakat menjadi tidak optimal
Extinguishing Mining License C and Its Impact on Community Development Dudung Hidayat; Junaedi Junaedi; Deni Yusup Permana; Gusti Yosi Andri; Karmenita Karmenita; Evelyn Azaria Valentina; Adhinda Maharani Rahardjo
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 2 No. 8 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v2i08.410

Abstract

Mining is an activity that is one of the biggest sources of regional income, but on the other hand mining activities often cause bad symptoms in the community. The existence of excavation c which causes environmental damage and loss to the surrounding community is a problem that never subsides for discussion. This study aims to identify and describe IUP Excavation C and its Impact on Community Development. This study uses a descriptive qualitative approach. The concept of legislation and spatial planning that has not been ideally actualized has resulted in this phenomenon not being handled properly, especially in the Cirebon and surrounding areas, even though there is already a legal basis and concept of environmental management but it seems as if it already exists. not yet realized.
Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Dudung Hidayat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.904 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.9773

Abstract

Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat dipergunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, atau negosiasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas formalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengamati formalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari wawancara (interview) dan observasi (observation) dan data yang digunakan berasal dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Proses penyelesaian sengketa dengan melalui Meidasi ini adalah merupakan upaya pemecahan konflik untuk mengurangi bertumpuknya beban perkara peradilan. Pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi merupakan penyempurnaan peraturan tentang Mediasi yang sebelumnya pernah diperlakukan.
Co-Authors Adhinda Maharani Rahardjo Astrid Bella Angita Deni Yusup Permana Evelyn Azaria Valentina Gusti Yosi Andri Ismayana Ismayana Junaedi Junaedi Karmenita Karmenita Risal Septian Tina Marlina