Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.048

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Signal Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal Research of Social Science, Economics, and Management

Junaedi Junaedi

Pascasarjana Unswagati Cirebon

Author-ID : 5827464

Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PROGRAM SIARAN BERITA KRIMINAL TELEVISI SEBAGAI PEMICU TIMBULNYA MODUS KEJAHATAN BARU habin junaedi
JURNAL SIGNAL Vol 1, No 1 (2013): JURNAL SIGNAL
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Djati

Tayangan berita kriminal di televisi berpotensi memunculkan efek terhadap perilaku khalayak remaja, baik secara kognitif maupun afektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1). Gambaran Mengenai Persepsi Pemirsa Tentang Siaran Berita Kriminal “Reportase Investigasi” di Trans TV; (2). Efek Kognitif dan Afektif yang Muncul di kalangan Pemirsa Setelah Menonton Tayangan Siaran Berita Kriminal Reportase Investigasi di Trans TV; (3). Faktor Pemicu Timbulnya Modus Kejahatan Baru di kaitkan Dengan Tayangan Siaran Berita Kriminal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya, berita kriminal di televisi dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan ragu-ragu tidak pada saat ia menyaksikan tayangan tersebut. Kata Kunci : siaran, berita, televisi

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Terhadap Kelangsungan Usaha Pasar Modern Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pada Masa Pandemi Covid 19 Asep Rinaldi Dwijantanto; Junaedi Junaedi; Sanusi Sanusi
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 10 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Permasalahan yang dikaji dalam Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga keberlangsungan usaha Pasar Modern (Grage Mall Kota Cirebon) pada masa pandemi setelah melakukan PHK pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan Yuridis Sosiologis/Empiris yaitu penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Hasil kajian dari penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah yang membatasi jam operasional pusat perbelanjaan atau pasar modern hingga restoran dalam rangka pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro kebijakan ini sudah pasti membuat pelaku usaha pasar modern yang didalamnya juga terdapat, restoran, hingga ritel, akan lesu dalam beberapa waktu ke depan selama pandemi covid 19 belum berakhir dan Pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM. Dampaknya tersebut dapat semakin buruk bila kebijakan PPKM Mikro terus diperpanjang. Penghasilan mereka turun secara dratis. Selain itu masyarakat yang bekerja pada sektor industri sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan industri mengalami dampaknya baik berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan penghasilan bahkan merumahkan tanpa jelas batas akhirnya. Penurunan omset perusahaan akibat melemahnya daya beli masyarakat yang disebabkan Covid -19 berdampak terjadi pemutusan hubungan kerja. perusahaan harus merumahkan beberapa tenaga kerja dan bahkan perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentunan yang diatur dalam perjanjian kerja. Dalam kondisi apapun perusahaan hendaknya harus tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku dimana suatu proses usaha dimana implementasinya menitik beratkan pada prinsip keadilan. Akibat wabah Covid-19 banyak perusahan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak

Pergumulan Pemikiran Ideologi Negara Antara Islam dan Pancasila dalam NKRI Junaedi Junaedi; Diki Dikrurohman; Abdullah Abdullah
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : Publikasiku

Hubungan Islam dan Pancasila adalah sebuah perdebatan dalam lintas sejarah yang tidak kenal kata ending. Pro dan kontra dalam konteks membangun Ideologi bangsa, sudah berlarut-larut, bahkan saling memojokan antara kubu nasioanlis yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara dengan kubu Islam fanatic (garis keras) yang menolak Pancasila sebagai ideology negara Sebenaranya. Pancasila adalah sebuah hasil kemenangan ummat Islam dalam membangun Ideologi negara, jika Islam dipaksakan sebagai ideologi negara maka ini kemunduran bagi ummat Islam Indonesia. Sehingga Islam di Indonesia sebagai agama pemecah belah bangsa, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, beragan agamanya, beragam sukunya, beragam bahasa, budaya adat dan keanekaragaman lainnya. Dari sini, bisa dipahami bahwa Pancasila adalah ideology terbuka, yang memberikan kontribusi dalam membangun bangsa, dengan mewujudkan nilai-nilai Islam kedalam berbagai dimensi kehidupan. Islam dan Pancasila adalah sebuah sistem ideology bangsa, karena adanya Pancasila tidak lepas dari adanya Islam di Indonesia, sehingga idelogi Pancasila adalah sebuah hasil pemikiran nilai-nilai luhur Islam. Oleh sebah itu Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan, niat keadilan dan nilai kerakyatan. Dimana semua nilai itu tidak bertolakbelakang dengan nilai-nilai Islam.

Extinguishing Mining License C and Its Impact on Community Development Dudung Hidayat; Junaedi Junaedi; Deni Yusup Permana; Gusti Yosi Andri; Karmenita Karmenita; Evelyn Azaria Valentina; Adhinda Maharani Rahardjo
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 2 No. 8 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v2i08.410

Mining is an activity that is one of the biggest sources of regional income, but on the other hand mining activities often cause bad symptoms in the community. The existence of excavation c which causes environmental damage and loss to the surrounding community is a problem that never subsides for discussion. This study aims to identify and describe IUP Excavation C and its Impact on Community Development. This study uses a descriptive qualitative approach. The concept of legislation and spatial planning that has not been ideally actualized has resulted in this phenomenon not being handled properly, especially in the Cirebon and surrounding areas, even though there is already a legal basis and concept of environmental management but it seems as if it already exists. not yet realized.

Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Abdullah Abdulllah; Junaedi Junaedi; Sanusi Sanusi; Putri Amalia Zubaedah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015. Pengelolaan bantuan dana desa adalah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dari bawah berdasarkan ketentuan Undang â€“ Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode peneltian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Dari hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan bahwa pengelolaan dana desa adalah satu bagian yang tak terpisahkan dengan keuangan desa sehingga dalam perencanaanya termuat dalam APBDesa ditahun berjalan yang dilaksanakan pada Musrembangdes, Tahap pelaksanaan sebagian beberapa desa telah dilaksanakannya prinsip partisipatif dengan masyarakat dan transparansi anggaran, tahap pelaksanaan ini prinsip tanggung jawab hanya sebatas pertanggungjawaban fisik.

Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan Rahmawan Rahmawan; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika telah menjadi perhatian yang signifikan di Pengadilan Negeri Kuningan. Tindak pidana narkotika menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya menangani masalah ini, pengadilan negeri di Kuningan menerapkan pidana minimum khusus sebagai langkah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen yang melibatkan peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan negeri di Kuningan telah berhasil menerapkan penjatuhan pidana minimum khusus dengan baik dalam tindak pidana narkotika. Pidana minimum khusus ini memberikan sinyal yang jelas tentang seriusnya penanganan tindak pidana narkotika dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi penjatuhan pidana minimum khusus, seperti masalah penilaian terhadap tingkat keterlibatan pelaku, kualitas bukti, dan peran rehabilitasi dalam proses penanganan kasus narkotika. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan pembaruan kebijakan serta kerjasama yang lebih baik antara instansi terkait untuk memperbaiki dan memperkuat efektivitas dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan.

Analisis Isi Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 Dan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemberian Asimilasi dan Hak Intregrasi Bagi Narapidana Untuk Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Masridawati Masridawati; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Indonesia sedang dalam pandemi covid-19 yang mana seyogyanya adanya pelepasan narapidana sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona, dalam pembebasan narapidana atau asimilasi tentunya tidak lepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.[1] Upaya pemberian Hak Asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana merupakan langkah penyelamatan terhadap Narapidana dan Anak yang berada di LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. [1] Konsideran huruf a. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. hlm 1.

Co-Authors Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah Adhinda Maharani Rahardjo Asep Rinaldi Dwijantanto Deni Yusup Permana Diki Dikrurohman Evelyn Azaria Valentina Gusti Yosi Andri Hidayat, Dudung Karmenita Karmenita Masridawati Masridawati Putri Amalia Zubaedah Rahmawan Rahmawan Sanusi Sanusi Sanusi Sanusi Waluyadi Waluyadi

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search