Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL Hartoyo Hartoyo
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 20 No 2 (2018): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v20i2.6

Abstract

Penelitian ini menjelaskan posisi dan otoritas lembaga zakat masyarakat dalam pengelolaan zakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa model pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 memiliki keterbatasan substantif dalam meningkatkan kesejahtaraan rakyat. Pemerintah hanya mampu mengukuhkan BAZ dan LAZ, tetapi kurang melakukan pembinaan dan perlindungan. Akibatnya, masing-masing lembaga zakat dibiarkan bekerja dalam ruangnya sendiri, elitis, melakukan fungsi yang sama, dan terjadi konflik kepentingan. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 merupakan jawaban atas berbagai persoalan hukum tentang pengelolaan zakat. Kelemahannya adalah BAZNAS selain memiliki otoritas lebih juga dapat menjalankan fungsi LAZ dan UPZ. Model ini masih rentan terjadi konflik kepentingan antar pengelola zakat. Model integrasi dapat menjadi solusi dengan tetap memberi ruang otoritas kepada negara sekaligus mampu memberdayakan peran masyarakat sipil. Model ini mampu mengoptimalkan peran LAZ dan UPZ yang berada di bawah koordinasi, perlindungan dan pembinaan BAZNAS.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA Paula Suwaty; Hartoyo Hartoyo
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 20 No 1 (2018): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v20i1.16

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif warga pemilik lahan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang. Hasil penelitian diperoleh: 1) Mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. 2) Hambatan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah antara lain, proses pendataan kepemilikan tanah warga, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah, dan bukti kepemilikan tanah warga. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat yaitu, kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas layanan publik, peran kepala desa, dan pemaksaan atau takut pada sanksi yang berlaku.
IMPRESI LANJUTAN JALAN TOL TRANS SUMATERA BAGI KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI JALUR LINTAS SUMATERA PROVINSI LAMPUNG Ifaty Fadliliana Sari; Handi Mulyaningsih; Sindung Haryanto; Hartoyo Hartoyo
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 23 No 1 (2021): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v23i1.56

Abstract

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera, baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi. Namun idealitas pembangunan itu sering tidak tercapai. Banyak pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kesenjangan, dan seringkali tidak berkelanjutan. Penelitian ini akan memfokuskan efek lanjutan dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Jalur Lintas Sumatera Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan impresi lanjutan dari pembangunan jalan tol bagi kehidupan masyarakat. Tujuan lain dari riset ini ialah untuk mengetahui cara-cara spesifik yang dilakukan untuk mempertahankan kondisinya. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Wawancara dilakukan pada pemilik usaha dagang dan rumah makan di sepanjang Jalur Lintas Sumatera serta pemerintah daerah. Hasil dari riset ini berupa impresi pembangunan jalan tol dapat dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Efek positif dari pembangunan jalan tol adalah dari segi keamanan dan mempercepat mobilitas masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya antara lain keberalihfungsian lahan, ketimpangan sosial dan resiko konflik sosial. Usaha rumah makan yang terdapat di sepanjang jalur lintas Sumatera juga terkena dampak. Ada beberapa rumah makan yang masih dapat bertahan karena memiliki strategi-strategi tertentu, dan ada beberapa rumah makan yang tidak dapat bertahan karena kehilangan pelanggan.
Muakhi (Brotherhood) and its practices related to preventing communal conflict in multicultural societies Hartoyo Hartoyo
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 32 No. 3 (2019): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.998 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V32I32019.227-239

Abstract

In preventing communal conflict, the role of local wisdom is often considered to be a mechanism to maintain the peacefulness and closeness of inter-ethnic relations. Many researchers also argue that conflict prevention should practiced during both pre- and post-conflict. This study, therefore, aims to explain the role of Muakhi as the local wisdom in Lampung Province for recovering inter-ethnic relations in post-communal (inter-ethnic) conflict based on two empirical cases, namely the Balinuraga conflict in South Lampung and the Pematang Tahalo conflict in East Lampung, Lampung Province. The data was collected through in-depth interviews and documents. A total of 74 informants, consisting of local residents and community leaders from Lampung, Java and Bali ethnics totaling as many as 60 people (each village 15 people). There were also 14 informants who were village, district and regency government officials, including the police department and military personnel. The data was analyzed through a qualitative approach based on the constructivist paradigm. The study found that Muakhi refers to the concept of brotherhood accepted by the immigrants who are both ethnic Balinese and Javanese. Thus, this study suggests that the practice of Muakhi in the post-communal conflict through the strengthening of the moral values and the sociocultural relationship is an effective way of restoring communal conflict. However, this study argues that there is resistance to using Angkon Muakhi in a more detailed ceremony.