Abdul Hadi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Corporate Action di Tinjau dari Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Cluster Ketenagakerjaan) Abdul Hadi; Dadan Herdiana
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.402 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16150

Abstract

This research is motivated by the birth of Article 154A Paragraph (1) Letter a of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (employment clusters). In this provision, it is explained that Termination of Employment can occur because the company merges, consolidates, takes over or separates the companies and the worker/laborer is not willing to continue the working relationship or the entrepreneur is no longer willing to accept the worker/labourer. However, layoffs due to the occurrence of this Corporate Action in practice are not always as expected, where workers/labourers who are not willing to continue working relationships due to merger, consolidation, takeover or separation of companies are considered to have resigned voluntarily which could have an impact on normative rights. workers/laborers when laid off. This study raises 2 (two) problems related to layoffs due to Corporate Action, namely first, how is the Corporate Action mechanism in the case of companies merging, consolidating, taking over, or separating companies. Second, what are the normative rights of workers/labourers that should be accepted in the event of layoffs due to Corporate Action. This study aims to find an appropriate Corporate Action mechanism when the company merges, consolidates, takes over, or separates companies, so that it can provide fair legal protection for both workers/labourers and employers. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach, where the data collected to answer the problem formulation is taken based on a literature study that is guided by laws and regulations, books, literatures, articles or journals. journals and other materials related to the issues discussed. After the data has been collected, the writer then analyzes it using the prescriptive analysis method, which is an analysis method based on the data collected to obtain clues which in the end draws a conclusion. The results of this study indicate that Article 154 A of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation states that employers can lay off workers if there is a Corporate Action. The use of the word "can" has the meaning that the provision is non-coercive. So doing or not terminating the employment relationship in the event of a Corporate Action is the entrepreneur's constitutional right which is regulated by law. Although layoffs due to this corporate action are the prerogative of employers, in its implementation, layoffs cannot be carried out but must comply with the procedures for termination of employment. Where in the event of a layoff, the entrepreneur is obliged to pay severance pay and/or gratuity for the period of service and/or compensation for entitlements that should be received by the worker. 
PENENTUAN UPAH MINIMUM SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN Abdul Hadi; Dadan Herdiana
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11682

Abstract

AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan salah satu poin peket kebijakan perekonomian pemerintah, agar iklim investasi negara menjadi lebih kompetitif. Kebijakan ini kemudian menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan pekerja, karena dipandang sebagai keputusan sepihak oleh pemerintah demi investasi hanya dengan mengorbankan pekerja / buruh sebagai akibatnya. Penelitian ini membahas dua permasalahan terkait pengupahan, yaitu bagaimana penetapan upah minimum sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan bagaimana penetapan upah minimum setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penetapan upah minimum sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga dapat ditemukan model pengupahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan kepustakaan terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik perbandingan konstan yaitu peneliti mencoba menghubungkan data yang diperoleh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sehingga penulis dapat menentukan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penentuan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimum Kabupaten / Kota. Perbedaan ini terutama pada peran dewan pengupahan, yang sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, peran dewan pengupahan sangat besar dan penting dalam melakukan survei komponen hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum. Namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, peran dewan pengupahan berkurang bahkan tidak ada karena penetapan upah minimum setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak lagi berdasarkan KHL tetapi berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan KHL hanya dievaluasi sekali dalam lima tahun
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Financial Technology Peer To Peer Lending Bima Guntara; Abdul Hadi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.893 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v5i1.23772

Abstract