Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Engineering and Technological Sciences Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Jurnal Teknik Sipil Jurnal Karkasa JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION
Mahani, Iris
Institut Teknologi Bandung
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
SUPPORTED BUILD OPERATE TRANSFER EFFECTIVENESS ANALYSIS TO IMPROVE FINANCIAL FEASIBILITY OF TOLL ROADS IN INDONESIA Tamin, Rizal Z.; Mahani, Iris; Marzuki, Puti F.
Jurnal HPJI Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal HPJI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/.v3i2.2740.%p

Abstract

Abstract This paper is aimed to analyze Supported Build Operate Transfer as an alternative toll road development financing scheme in the Public Private Partnership framework. Support alternatives analyzed include construction grant, operation grant, tax holiday, and soft loan. The adopted approach consists of classifying groups of non-financially feasible toll roads based on the main causes, analyzing effective support alternative for each group, and performing sensitivity analysis to measure the relationship between the condition of financial infeasibility and the extent of the needed support. Analysis results show that the most effective support is construction grant (investment cost) and operation grant (revenue improvement) while supports in form of tax reduction or decrease of discount rate are very marginal. The analysis also indicate that Supported Build Operate Transfer is effective to be granted to toll roads that need relatively high investment cost but have low revenue. Meanwhile, for toll roads that need high investment cost and have high revenue, it is not suggested to apply Supported Build Operate Transfer. For toll roads with low investment cost and low revenue, the government has to get involved by applying Availability Based Payment scheme as in this case, besides support at initial phase, support during operation phase would also be needed. Keywords: toll road, Public Private Partnership, Supported Build Operate Transfer, Availability Based Payment  Abstrak Makalah ini bertujuan untuk menganalisis Supported Build Operate Transfer sebagai alternatif skema pembiayaan pembangunan jalan tol dalam kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Dukungan alternatif yang dianalisis meliputi hibah konstruksi, hibah operasi, tax holiday, dan soft loan. Pendekatan yang diadopsi terdiri atas penggolongan kelompok jalan tol yang tidak layak secara finansial berdasarkan penyebab utamanya, menganalisis alternatif dukungan yang efektif untuk masing-masing kelompok, dan melakukan analisis sensitivitas untuk mengukur hubungan antara kondisi ketidakseimbangan keuangan dan tingkat dukungan yang dibutuhkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan yang paling efektif adalah hibah konstruksi (investment cost) dan hibah operasi (revenue improvement) sementara dukungan dalam bentuk pengurangan pajak atau penurunan tingkat diskonto sangat marjinal. Analisis juga menunjukkan bahwa Supported Build Operate Transfer efektif untuk diberikan pada jalan tol yang membutuhkan biaya investasi yang relatif tinggi namun memiliki pendapatan rendah. Sedangkan untuk jalan tol yang mem-butuhkan biaya investasi tinggi dan memiliki pendapatan tinggi, tidak disarankan untuk menerapkan Supported Build Operate Transfer. Untuk jalan tol dengan biaya investasi rendah dan pendapatan rendah, pemerintah harus terlibat dengan menerapkan skema Available Based Payment, seperti pada kasus ini, selain dukungan pada tahap awal, dukungan selama tahap operasi juga akan dibutuhkan. Kata-kata kunci: jalan tol, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Supported Build Operate Transfer, Availability Based Payment
Identifikasi Risiko Pemberian Dukungan Sebagian Konstruksi Pada Investasi Jalan Tol di Indonesia Iris Mahani; Rizal Z. Tamin
Jurnal Karkasa Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Karkasa - Juli 2018
Publisher : LPPM Politeknik Saint Paul Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32531/jkar.v4i1.106

Abstract

Berdasarkan Permen PU PR No.1 tahun 2017 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial pada investasi jalan tol adalah dengan membangunkan sebagian konstruksi. Dukungan ini sudah diimplementasikan pada beberapa ruas jalan tol diantaranya: Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Solo-Ngawi-Kertosono, Manado-Bitung, Balikpapan – Samarinda dll. Dalam pemberian dukungan tersebut tentu pemerintah dan badan usaha akan menghadapi risiko-risiko. Risiko –risiko tersebut perlu diketahui untuk dilakukan mitigasi pada risiko-risiko yang besar. Pada studi ini dilakukan identifikasi risiko secara kualitatif berdasarkan tahapan proses pemberiannya. Identifikasi dilakukan atas dasar studi literatur kemudian dilakukan validasi berdasarkan wawancara untuk menentukan risiko-risko yang kemungkinan besar akan terjadi. Berdasarkan hasil kajian diketahui risiko yang kemungkinan akan besar terjadi adalah ketersediaan anggaran yang terbatas sementara kebutuhan dukungan untuk investasi jalan tol akan sangat besar, proses pengajuan penjaminan akan memerlukan waktu proses yang lama, risiko peserta lelang sedikit, risiko keterlambatan konstruksi oleh pemerintah maupun badan usaha, risiko perbedaan kualitas untuk yang dibangun oleh pemerintah dan badan usaha, dan risiko timbulnya biaya evaluasi bagi badan usaha atas pekerjaan yang dilakukan pemerintah.
SUPPORTED BUILD OPERATE TRANSFER EFFECTIVENESS ANALYSIS TO IMPROVE FINANCIAL FEASIBILITY OF TOLL ROADS IN INDONESIA Rizal Z. Tamin; Iris Mahani; Puti F. Marzuki
Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Vol. 3 No. 2 (2017)
Publisher : Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jh.v3i2.2740.%p

Abstract

Abstract This paper is aimed to analyze Supported Build Operate Transfer as an alternative toll road development financing scheme in the Public Private Partnership framework. Support alternatives analyzed include construction grant, operation grant, tax holiday, and soft loan. The adopted approach consists of classifying groups of non-financially feasible toll roads based on the main causes, analyzing effective support alternative for each group, and performing sensitivity analysis to measure the relationship between the condition of financial infeasibility and the extent of the needed support. Analysis results show that the most effective support is construction grant (investment cost) and operation grant (revenue improvement) while supports in form of tax reduction or decrease of discount rate are very marginal. The analysis also indicate that Supported Build Operate Transfer is effective to be granted to toll roads that need relatively high investment cost but have low revenue. Meanwhile, for toll roads that need high investment cost and have high revenue, it is not suggested to apply Supported Build Operate Transfer. For toll roads with low investment cost and low revenue, the government has to get involved by applying Availability Based Payment scheme as in this case, besides support at initial phase, support during operation phase would also be needed. Keywords: toll road, Public Private Partnership, Supported Build Operate Transfer, Availability Based Payment  Abstrak Makalah ini bertujuan untuk menganalisis Supported Build Operate Transfer sebagai alternatif skema pembiayaan pembangunan jalan tol dalam kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Dukungan alternatif yang dianalisis meliputi hibah konstruksi, hibah operasi, tax holiday, dan soft loan. Pendekatan yang diadopsi terdiri atas penggolongan kelompok jalan tol yang tidak layak secara finansial berdasarkan penyebab utamanya, menganalisis alternatif dukungan yang efektif untuk masing-masing kelompok, dan melakukan analisis sensitivitas untuk mengukur hubungan antara kondisi ketidakseimbangan keuangan dan tingkat dukungan yang dibutuhkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan yang paling efektif adalah hibah konstruksi (investment cost) dan hibah operasi (revenue improvement) sementara dukungan dalam bentuk pengurangan pajak atau penurunan tingkat diskonto sangat marjinal. Analisis juga menunjukkan bahwa Supported Build Operate Transfer efektif untuk diberikan pada jalan tol yang membutuhkan biaya investasi yang relatif tinggi namun memiliki pendapatan rendah. Sedangkan untuk jalan tol yang mem-butuhkan biaya investasi tinggi dan memiliki pendapatan tinggi, tidak disarankan untuk menerapkan Supported Build Operate Transfer. Untuk jalan tol dengan biaya investasi rendah dan pendapatan rendah, pemerintah harus terlibat dengan menerapkan skema Available Based Payment, seperti pada kasus ini, selain dukungan pada tahap awal, dukungan selama tahap operasi juga akan dibutuhkan. Kata-kata kunci: jalan tol, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Supported Build Operate Transfer, Availability Based Payment
Studi Pelaksanaan Integrasi SMK3 dan SMKK Pada BUMN PT. XX (Persero) Desiderius Viby Indrayana; Krishna Suryanto Pribadi; Rizal Z. Tamin; Iris Mahani
Jurnal Teknik Sipil Vol 28 No 1 (2021): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2021.28.1.10

Abstract

Salah satu fenomena sektor industri konstruksi periode lima tahun terakhir (2015-2020) adalah fakta data kepemilikan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan mengalami kenaikan mendekati 70% (2017) namun tingkat kecelakaan kerja tidak mengalami penurunan bahkan mengalami kenaikan mendekati 40% (2017) (data Kemenaker RI). Persentase terbesar dari kecelakaan kerja tersebut disumbang oleh sektor konstruksi yaitu 32%. Melalui Permen PUPR RI No. 21/PRT/M/2019 pasal.3 ditegaskan bahwa setiap penyedia jasa harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. PP No.50 tahun 2012 juga mewajibkan SMK3 bagi perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi, yang salah satunya adalah perusahaan sektor konstruksi. Penerapan sistem tersebut secara terintegrasi dalam perusahaan konstruksi akan menimbulkan tantangan serta dampak, bagi perusahaan maupun proyek secara khusus. Makalah ini mencoba menyajikan hasil pengambilan informasi terkait tantangan dan dampak kondisi tdiatas melalui metode indepth interview online yang dilakukan oleh peneliti terhadap stakeholder PT. XX (persero). Informasi dan data yang didapat akan dibandingkan dan disinkronisasikan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Dan kesimpulan penelitiani ni adalah penerapan terintegrasi SMK3 dan SMKK dapat dilaksanakan oleh PT. XX (persero) dengan salah satu cara dengan memodifikasi form isian agar dapat digunakan secara bersamaan dalam audit SMK3, SMKK dan bahkan ISO 45001.
Study of COVID-19 Health Protocol Standards in Construction Industry of Indonesia Ratih Dewi Shima; Iris Mahani; Krishna Suryanto Pribadi; Kevin Andika Hartono
Journal of Engineering and Technological Sciences Vol. 54 No. 6 (2022)
Publisher : Directorate for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/j.eng.technol.sci.2022.54.6.10

Abstract

Due to the increase in GNI per capita, the Indonesian government has launched its national economic recovery program in response to the COVID-19 emergency crisis, known as the New Normal and ordered to partially resume on-hold infrastructure projects followed by the implementation of a new, integrated COVID-19 health protocol. This research presents a study of health protocol standard implementation in the construction industry with the aim of formulating recommendations for minimum criteria elements that can be used for construction services companies at all levels. The domain-taxonomy analysis approach was used as the research method: the ISO/PAS 45005:2020 and ILO standards were adapted to Ministerial Regulation of PUPR No. 10 Year 2020. A gap analysis was conducted with Singapore, Malaysia, and Australia. The analysis generated four segregated main groups of elements with level-2 sub criteria. The main groups of elements were: Planning, Prevention, Handling, and Control and Evaluation. These criteria were validated and implemented in a case study of state-owned construction enterprises, here called PT. X and PT. Y, with large, qualified construction companies. From the implementation analysis it was found that PT. X and PT. Y had implemented the minimum criteria of the COVID-19 health protocol for construction workers very well.
Kajian Penerapan Kerjasama Pemerintah Daerah Badan Usaha(KPDBU) dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Iris Mahani; Rizal Z. Tamin; Rani G. Pradoto; Meifrinaldi Meifrinaldi
Jurnal Teknik Sipil Vol 29 No 3 (2022): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2022.29.3.12

Abstract

Abstrak Sejak tahun 2015 pemerintah terus mendorong penyelenggaraan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Perpres 30/2015 KPBU tidak hanya untuk pemerintah pusat  tetapi juga untuk pemerintah daerah yang dikenal dengan nama Kerjasama Pemerintah Daerah Badan Usaha (KPDBU). Availability Payment (AP) merupakan salah satu bentuk KPDBU dimana pemerintah melakukan pembayaran untuk kinerja yang dihasilkan Badan Usaha tanpa bergantung pada demand. Kota Bandung sudah lama merencanakan untuk melakukan KPDBU melalui AP tetapi belum terlaksana, contohnya untuk penerangan jalan umum (PJU). Tujuan Penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap konsep AP untuk infrastruktur daerah meliputi kajian anggaran, institusi dan regulasi pada rencana penyelenggaraan KPDBU PJU Kota Bandung. Penelitian dilakukan berdasarkan data sekunder dan data primer. Data sekunder terkait anggaran, peraturan, dan struktur organisasi. Adapun data primer dilakukan berdasarkan wawancara dan FGD dengan nara sumber kementerian keuangan, bappenas, Pemerintah Kota Bandung, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1. Dari aspek biaya, tren PAD Kota Bandung meningkat sehingga dapat diandalkan untuk pembayaran AP; 2. Berdasarkan regulasi Kota Bandung belum memiliki Perda terkait KPDBU; dan 3. Kota Bandung belum memiliki Simpul KPBU sehingga belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab penyelenggaraan KPDBU di Kota Bandung Kata kunci: KPDBU, availabilty payment Abstract Since 2015 the government has continued to develop infrastructure by Public Private Partnership (PPP). Based on Presidential Decree 30/2015, PPP is not only for the central government but also for local governments, which is known as the local  Government PPP (KPDBU). Availability Payment (AP) is a form of KPDBU where the government makes payments for performance by Business Entities without depending on demand. The city of Bandung has long planned to carry out KPDBU by AP but it has not been implemented, for example for public street lighting (PJU). The purpose of this study was to conduct a study of the AP concept for regional infrastructure including a study of the budget, institutions and regulations on the planned implementation of the KPDBU PJU City of Bandung. The research was conducted based on secondary data and primary data. Secondary data related to budgets, regulations, and organizational structure. The primary data was conducted based on interviews and FGDs with sources from the Ministry of Finance, Bappenas, Bandung City Government, and PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. The results of the study show that 1. From a cost perspective, the trend of Bandung City's locally revenue is increasing so that it can be relied upon for AP payments; 2. Based on regulations, the City of Bandung does not yet have a local regulation related to KPDBU; and 3. The city of Bandung does not yet have a PPP Node, so it is unclear who will be responsible for implementing KPDBU in the city of Bandung. Keywords: Local government PPP, availabilty payment  
Analisis Dampak Pemberian Jaminan Risiko Keterlambatan Pengadaan Tanah Terhadap Kelayakan Finansial Proyek Jalan Tol di Indonesia : (Studi Kasus: Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan) Safira Nur Hasanah; Iris Mahani; Rani Gayatri K. Pradoto
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 7 No. 2 (2023): JCEBT SEPTEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v7i1.9053

Abstract

Currently, there are risks that have hampered the growth of toll roads construction in Indonesia, one of which is land delays. Land acquisition delays can lead to increased costs and can reduce investment attractiveness. That the Government provides infrastructure guarantee, one of which is land acquisition guarantee. It is hoped that it can attract investors, but investors are required to pay guarantee fee which will add to investment costs. This study uses qualitative and quantitative methods. The results of the analysis show that if there’s no delay in land acquisition, the difference between NPV and IRR of project with guarantee and without guarantee is not too high (0,84% for NPV and 0,033% for IRR). This means that the provision of guarantee on the condition that there is no delay in land acquisition does not significantly affect financial feasibility. However, currently there are still many land delays, the option of using guarantee can be considered because there is compensation that can be used to increased NPV and IRR values in proper conditions when land delay occured and can attract investors to invest by providing certainty for lenders/investors through increasing the credibility of the Government and business entities to be able to repay loans.
Dampak Finansial Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Kontruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ananda Agneshia Putri; Iris Mahani
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 8 No. 2 (2024): JCEBT SEPTEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v7i2.10195

Abstract

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi keterlambatan proyek yang mengakibatkan kenaikan biaya investasi dari perkiraan semula Rp 85 triliun (USD 5,66 miliar) akan menjadi sekitar Rp 117 triliun (USD 7,46 miliar) pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terhadap kelayakan finansial dari sebelum dan sesudah terjadinya kenaikan biaya investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta bagaimana evaluasi finansial proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar layak secara finansial. Penelitian ini menggunakan parameter NPV dan IRR dengan 5 skenario dimana skenario 1 menggunakan data biaya investasi, biaya operasional dan maintenance, jumlah penumpang dan biaya tarif berdasarkan FS, sedangkan untuk skenario 2,3,4 dan 5 menggunakan data biaya investasi, biaya operasional dan maintenance, biaya tarif, berdasarkan kondisi eksisting sekarang, dimana jumlah penumpang menggunakan 3 skenario optimis, moderate, pesimis, dan analisis senstivitas. Adapun berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap parameter-parameter kelayakan yang dipakai menunjukkan pada analisis finansial berdasarkan FS KCIC sebelum adanya keterlambatan proyek dan terjadi kenaikan biaya investasi nilai IRR sebesar 13.27% > MARR yang digunakan oleh KCIC sebesar 12.89%. nilai NPV bernilai positif sebesar Rp1,021,139 (miliar). Sedangkan dalam perjalanan proyek terjadi keterlambatan proyek yang berakibat kenaikan biaya sehingga nilai IRR menjadi 11.13% < MARR dan NPV menjadi -Rp5,041,876 (miliar). Berdasarkan hasil nilai analisis sensitivitas kelayakan finansial, Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk menjadi layak finansial maka jumlah penumpang harus meningkat minimal 25% per tahun dengan skenario optimis. Untuk skenario moderate dan pesimis belum menjadi layak finansial meskipun jumlah penumpang meningkat sampai dengan 30% per tahun.
Co-Authors Ananda Agneshia Putri Desiderius Viby Indrayana Kevin Andika Hartono Krishna Suryanto Pribadi Krishna Suryanto Pribadi Meifrinaldi Meifrinaldi Puti F. Marzuki Puti F. Marzuki Rani G. Pradoto Rani Gayatri K. Pradoto Ratih Dewi Shima Rizal Z. Tamin Rizal Z. Tamin Rizal Z. Tamin Rizal Z. Tamin Safira Nur Hasanah