Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL TENTANG FIQH PEREMPUAN Nurul Asiya Nadhifah; Siti Tatmainul Qulub
AL-HUKAMA Vol. 8 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Abstract: Understanding of women's fiqh associated with female bleeding (dima' al-mar'ah) is very important to be owned by men especially by women. Syari'ah and Law Facultyâ€™s students are required to understand Shari'ah and law knowledge, one of which is about women's bleeding. However, in the curriculum of study programs in the Faculty of Shari'ah and Law of UINSA no one specifically discussed the matter. Understanding of students related to menstrual blood, childbirth and istihadhah majority is still at the moderate level. They can only define and know the difference in time when the blood comes out. As for the wisdom and legal implications for women who experience bleeding in the implementation of worship, they still do not know and define it. The implications of legal law that they know are only limited to prayer, fasting and carrying, holding and reading the Qur'an. The rest they are still confused or do not know. Of the several factors that influence a person's understanding, there are five main factors that greatly influence students' understanding regarding menstrual blood, childbirth and istihadhah, namely factors of experience, intelligence, gender, education and school environment. Other factors that are age, occupation, socio-culture and economy, and the amount of media information does not affect the students' understanding regarding menstrual blood, childbirth and istihadhah. Keywords: Understanding, factors, menstruation, childbirth, istihadhah, Syari'ah and Law Facultyâ€™s students of UINSA

Konsep Jarak Terdekat dalam Menghadap Kiblat Siti Tatmainul Qulub
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 20 No 1 (2017): Al-Qanun Vol. 20, No. 1, Juni 2017
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Facing the Qibla is a legitimate requirement in the salat. In some recent astronomical literature mentioned that the meaning of the direction of Qibla is the closest distance to the Kaaba. In the literature books of fiqh as well as classical celestial sphere is not mentioned meaning Qibla direction as the closest distance to the Kaaba (Mecca). Qiblah word in the verse means "shatrah" and "jihah" where both have a sense of direction facing, without indicating whether the direction of the nearest or farthest. This paper explore the concept of the meaning of the closest distance in defining the direction facing the Qiblah. Meaning the search starts from facing the Qibla direction by fuqoha 'followed by the meaning of facing the Qibla direction by the astronomer or an astronomer at the time of the Prophet until today. In that search will be sought from since when appearing purport Qibla direction as the closest distance and who within the scientific community.

Integrasi Astronomi dalam Ilmu Falak di PTAI dan Pondok Pesantren Siti Tatmainul Qulub
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 21 No 2 (2018): Al-Qanun, Vol. 21, No. 2, Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

This article examines the integration of science between astronomy and Islamic astronomy in Islamic Higher Education (UIN Walisongo Semarang) and Islamic Boarding Schools (Islamic Boarding School al-Mubarok Lanbulan Madura). Data was collected through in-depth interview techniques about curriculum and learning at Islamic College and Islamic Boarding Schools, and equipped with other reading materials. The results showed that the integration of Astronomy in Islamic astronomy in UIN Walisongo Semarang already existed, but not all were implemented perfectly. At the philosophical, material, and methodology level can be said to have been implemented a lot. However, implementation at the strategy level is still lacking. This can be seen from the competence of permanent lecturers who are almost all fiqh. The integration of Astronomy in Islamic astronomy at al-Mubarok Lanbulan Madura is still not visible, both at the philosophical, material, and strategy levels. However, at the methodology level, the method used is based on a science study methodology that is implemented in the writing of santri scientific papers.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Larangan Perceraian Bagi Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Hukum Islam Siti Tatmainul Qulub; Ahmad Munif
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Since 2015 the regency of Ponorogo planned to issue a bylaw which prevent indonesian migrant workers who work overseas to divorce. The plan included the prohibition against lawyers to represent migrant workers in divorce cases. The consideration of the bill is the prevalent cases of divorce among migrant workers in the regency. As a regency with a large number of migrant workers, the regulation is expected to mitigate social problems caused by high divorce rate. This is in accordance with the principle of maslahah (welfare) since it will guarantee the protection of family which is one of five basic protection in the concept of maqasid al-shariâ€™ah (the purpose of islamic law). Therefore, the plan should be supported and implemented. In addition, intensive family councelling should be initiated for workers prior and after working overseas. Abstrak: Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Larangan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Perda tersebut hingga saat ini masih belum disahkan dan ditetapkan, padahal Perda ini telah dibahas dan digodok dari sejak tahun 2015. Inisiasi dari Perda ini berangkat permasalahan tingginya kasus perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, di mana Ponorogo merupakan salah satu pemasok TKI yang besar di Jawa Timur. Dampak negatif dari profesi Tenaga Kerja Indonesia diantaranya adalah perceraian. Dengan mempertimbangkan urgensi dan kemaslahatan yang ditaksirkan dapat meminimalisasi terjadinya perceraian di Ponorogo, sebaiknya Perda tersebut segera disahkan dan ditetapkan agar dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang terumuskan dalam al-kulliyyÃ¢t al-khamsah, yaitu: hifzh al-dÃ®n, hifzh al-nafs, hifzh al-â€˜aql, hifzh al-nasab dan hifzh al-mÃ¢l. Di samping Perda, perlu peraturan lain tentang tidak diperbolehkannya mewakilkan proses perceraian kepada pengacara untuk meminimalisasi perceraian di Ponorogo. Selain itu, upaya penyuluhan juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi TKI, baik pra maupun pasca pemberangkatan TKI ke luar negeri.

Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas Siti Tatmainul Qulub
Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

AbstrakBagi umat Islam, kebutuhan akan sebuah kalender yang universal merupakan hal yang mendesak karena banyak kegiatan ibadah umat Islam terkait dengan waktu. Namun hingga saat ini Kalender Islam yang satu dan berlaku universal belum terwujud. Saat ini umat Islam di dunia masih menggunakan kalender lokal atau regional yang berlaku di wilayah atau negara masing-masing.Salah seorang peneliti yang konsen terhadap masalah Kalender Islam adalah Mohammad Ilyas. Ia adalah seorang astronom Muslim dari Malaysia yang memperkenalkan konsep Garis Tanggal Qamariyah Internasional (International Lunar Date Line). Di samping konsep yang digagas oleh Moh. Ilyas, sebenarnya masih ada beberapa konsep Kalender Islam Internasional yang telah digagas oleh ilmuwan lain. Namun hingga saat ini Kalender Islam yang berlaku Universal masih belum terwujud. Tulisan ini mengkaji tentang konsep Kalender Islam Internasional yang digagas Moh. Ilyas dan pengaruhnya terhadap penyelesaian perbedaan kalender Islam. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa konsep Garis Tanggal Qamariyah Internasional yang ditawarkan Moh. Ilyas menyisakan masalah tentang mathla’ (karena garis tanggal selalu berubah-ubah tergantung konfigurasi Bulan dan Matahari), dan agak sulit diterapkan karena umat Islam menggunakan double standart yakni Kalender Masehi dan Hijriyah. Konsep kalender Moh. Ilyas memang belum bisa menyelesaikan masalah perbedaan Kalender Hijriyah, namun ia memberikan pengaruh terhadap terbentuknya kriteria visibilitas hilal dan model kalender Islam, yaitu kalender zonal dan kalender universal sebagai upaya penyatuan kalender Islam.Kata kunci: Moh. Ilyas, Kalender Islam Internasional, Perbedaan

Batasan Kebebsan Berpendapat dalam Menyampaiakan Argumentasi Ilmiah di Media Sosila Perspektif Hukum Islam Siti Tatmainul Qulub
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 4 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Di era digital, semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan adanya media sosial (medsos). Namun, media ekspresi tersebut memunculkan efek negatif dengan banyaknya kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pengguna. Mereka terjebak pada kasus tindak pidana, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Baru-baru ini di medsos (facebook, blog) muncul perdebatan antara komunitas flat earth dan Kepala LAPAN tentang bumi bulat vs bumi datar. Masing-masing mengemukakan argumentasi ilmiahnya yang berujung pada petisi yang dikeluarkan oleh komunitas flat earth kepada Kepala LAPAN. Pada dasarnya berpendapat merupakan kebabasan yang melekat pada individu. Namun, perlu keterampilan dan aturan (etika) tentang penyampaian argumentasi ilmiah di medsos. Argumen ilmiah berbeda dengan opini atau pendapat. Ia membutuhkan klaim, bukti dan alasan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, penulis hanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis itu benar, tidak untuk mempengaruhi pembaca untuk mengukuti keinginan penulis. Islam memberikan kebabasan kepada masyarakat untuk menyampaikan argumen/pendapat baik di dunia nyata maupun di medsos. Namun, Islam memberikan batasan terkait substansi yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah: menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya (ada klaim, bukti dan alasan ilmiah), sebagai sarana amar maâ€™ruf nahi munkar, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturrahmi dan tidak mendatangkan permusuhan.

Hifz Al Aql dan Penerapan Open-Ended Question dalam Materi Konsep Arah Kiblat Pada Mata Kuliah Matematika Astronomi Agus Solikin; Siti Tatmainul Qulub; Adi Damanhuri; Novi Sopwan; Holillur Rohman
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 12, No 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3243

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan langkah-langkah penerapan pendekatan open ended question pada materi konsep arah kiblat di mata kuliah matematika astronomi dalam rangka menjaga semangat hifz al aql. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan di prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023. Langkah - langkah penerapan pendekatan pada kajian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama persiapan yang meliputi penyusunan lembar kerja mahasiswa yang memuat masalah tentang konsep arah kiblat dengan pendekatan open ended question. Tahap kedua pelaksanaan, dimulai dengan dosen pengampu menyampaikan motivasi, tujuan perkuliahan dan metode perkuliahan yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan mahasiswa membentuk kelompok, bersama kelompoknya mahasiswa mendiskusikan penyelesaian masalah yang ada dalam lembar kerja mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas untuk mempresentasikan hasil kinerjanya, sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi tanggapan. Tahap kedua ini ditutup dengan kegiatan mahasiswa secara bersama-sama dengan dosen pengampu, membuat refleksi dan kesimpulan atas solusi penyelesaian masalah tersebut. Tahap ketiga yaitu evaluasi, pada tahap ini dosen melakukan penilaian terhadap hasil perkuliahan,

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search