Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH)
Muhamad Amirulloh
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
HARMONISASI HUKUM KETENTUAN LISENSI WAJIB (COMPULSORY LICENSE) PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA Arini Yunia Pratiwi; Muhamad Amirulloh; Anita Afriana
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.385

Abstract

AbstrakPemberian lisensi wajib PVT yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh DJKI, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan serupa pada undang-undang bidang KI yang lainnya. Dalam UU Paten misalnya, pemberi lisensi wajib adalah DJKI, mengingat bahwa hal tersebut termasuk merupakan proses hukum administratif, bukan hukum formil terkait penyelsaian sengketa. Hal ini memperlihatkan adanya kewenangan judikatif yang berlebihan (overbodig) karena sampai masuk kepada bidang eksekutif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan lisensi wajib PVT dalam UU PVT yang harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri, dan akan dianalisis dengan asas kepastian hukum serta harmonisasinya secara horisotal dengan ketentuan lisensi wajib paten dalam UU Paten. Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji UU PVT tentang kewenangan pengadilan negeri dalam memberikan lisensi wajib PVT. Artikel ini mengemukakan asas dan teori hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan ketentuan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib dalam UU PVT dari Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT yang lebih jelas memisahkan kewenangan lembaga yudikatif dan eksekutif dalam perlindungan PVT. Kata kunci: perlindungan varietas tanaman; lisensi wajib; pengadilan negeri; kantor pvt; kepastian hukum AbstractThe provision of compulsory PVT licenses carried out by the District Court, not by the DJKI, needs to be harmonized with similar provisions in other IP laws. In the Patent Law, for example, the obligatory licensor is DJKI, considering that this is an administrative legal process, not a formal law related to dispute resolution. This shows the existence of excessive judicial authority (overbodig) because it has entered the executive field. This writing is analytical descriptive in nature, which describes the mandatory PVT licensing arrangements in the PVT Law which must go through an application to the District Court, and will be analyzed with the principle of legal certainty and horizontal harmonization with the provisions of the mandatory patent license in the Patent Law. The approach method used by the author is normative juridical, by reviewing the PVT Law regarding the authority of district courts in granting mandatory PVT licenses. This article proposes legal principles and theories that can be used to make changes to the provisions regarding the authority to grant a compulsory license in the PVT Law from the District Court to the PVT Office which more clearly separates the powers of the judiciary and the executive in the protection of PVT.Keywords: plant variety protection; compulsory license; district court; pvt office; legal certainty
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan dengan Negara Lain Nursyafia Nursyafia; Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.858 KB)

Abstract

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi suatu permasalahan hukum baru secara global yang terjadi di berbagai platform online. Adapun kekerasan berbasis gender online ini terdiri dari berbagai bentuk perbuatan salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksud ialah pelecehan seksual secara virtual yakni secara verbal yang terjadi di ruang virtual salah satunya dalam game online. Adapun secara internasional, KBGO dikategorikan sebagai kekerasan yang diatur dalam pelanggaran hak asasi manusia. Adanya kerangka hukum yang memadai menjadi salah satu prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan korban atas KBGO terutama bagi Indonesia. Dalam langkah mendorong dan memperkuat pencegahan KBGO serta memberikan perlindungan kepada korban KBGO, penelitian ini akan menelaah bagaimana kerangka hukum Indonesia menanggapi kasus KBGO terkhusus dalam dengan memperbandingkan kerangka hukum di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang didukung dengan data primer dan sekunder melalui pengumpulan data penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, hasil penelitian bertumpu pada langkah yang diperlukan untuk diterapkan negara Indonesia dalam membangun kerangka hukum positif dalam merespon adanya perbuatan KBGO dengan memperbandingkan kerangka hukum di negara Filipina dan negara Uni Eropa. Diharapkan, dengan adanya penelitian ini, kerangka hukum di Indonesia tidak hanya dapat mencakup tindak kejahatan yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.
Peningkatan Pemahaman HKI Guru dan Siswa SMAN 13: Suatu Pengalaman Perdana Sivitas Akademika SMAN 13 Bandung Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.43390

Abstract

Guru dan siswa SMA Negeri 13 Bandung belum pernah mengikuti sosialisasi HKI, sehingga belum pernah dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman HKI mereka. Sementara dalam berbagai kegiatan sekolah, guru dan siswa terlibt aktif dalam penciptaan suatu karya intelektual, seperti lagu Hymne SMAN 13, desain sepatu serta merek sepatu. Sangat menarik melihat reaksi mereka terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan, dan sangat menantang untuk mengukur pemahaman awal (baseline) mereka tentang HKI serta peningkatan pemahamannya melalui sosialisasi HKI.Berdasarkan metode partisipatif pada kegiatan sosialisasi HKI dengan melibatkan responden 4 (empat) orang guru dan 15 (lima belas) orang siswa-siswi SMAN 13 Bandung, diperoleh hasil adanya peningkatan pemahaman HKI guru dan siswa SMAN 13 Bandung sebesar 22%, dari semula 51% menjadi 73% berdasarkan test yang dilakukan melalui media quizizz.com.
STRATEGI MANAJEMEN USAHA SMKN 6 BANDUNG MENYONGSONG PENETAPANNYA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK PRODUK PENCACAH SAMPAH: STRATEGI MANAJEMEN USAHA SMKN 6 BANDUNG MENYONGSONG PENETAPANNYA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK PRODUK PENCACAH SAMPAH Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i2.17

Abstract

SMKN 6 Bandung tengah bersiap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memerlukan kreativitas perolehan pendapatan dari usaha untuk menjalankan dan meningkatkan pelayanan umumnya. Dengan demikian, peningkatan manajemen usaha terhadap karya yang dihasilkan oleh sivitas akademika SMKN 6 Bandung menjadi produk-produk yang layak dipasarkan, sangatlah tepat dan dibutuhkan. SMKN 6 Bandung memiliki beberapa produk unggulan yang dibuat oleh siswa siswinya, salah satunya adalah mesin pencacah sampah. Namun demikian, produk tersebut belum memiliki merek sehingga menjadi kendala dalam melakukan promosi dan pemasaran guna menjadi salah satu sumber penghasilan SMKN 6 Bandung. PPM-KKN Integratif dengan judul “Peningkatan Manajemen Usaha Melalui Penaftaran Merek Produk Pencacah Sampah SMKN 6 Bandung” ini berupaya membantu SMKN 6 Bandung dalam meningkatkan manajeman usaha melalui pendaftaran merek produk pencacah sampah. Di sisi lain, kegiatan pemanfaatan media digital dalam promosi dan pemasaran produk serta peningkatan pemahaman HKI bagi sivitas akademika SMKN 6 Bandung juga dilakukan sebagai strategi manajemen untuk meningkatkan usahanya. Kegiatan PPM-KKN Hybrid terintegrasi ini telah berhasil mengkoordinir mahasiswa KKN dan pihak SMKN 6 Bandung untuk membuat merek bagi produk pencacah sampahnya, membuat akun shopee dan tokopedia untuk meningkatkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pemahaman HKI sivitas akademika SMKN 6 Bandung dari 50% menjadi 70% berdasarkan ukuran hasil quiz yang dilakukan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK CIPTA DAN PENDAMPINGAN PENCATATAN CIPTAAN KARYA SENI BATIK BAGI PENGRAJIN BATIK CIREBONAN TRUSMI: PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK CIPTA DAN PENDAMPINGAN PENCATATAN CIPTAAN KARYA SENI BATIK BAGI PENGRAJIN BATIK CIREBONAN TRUSMI Eman Suparman; Enni Soerjati; Muhamad Amirulloh; Ema Rahmawati
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Oktober, 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i3.63

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta atas karya motif batik Cirebonan Trusmi merupakan hal penting sebagai upaya perlindungan karya cipta motif dari penggunaannya oleh pihak lain secara tidak sah dan melanggar hak pengrajin. Pengrajin tersebut telah menghasilkan kreasi seni batik yang baru, namun belum semua dicatatkan hak ciptanya dan belum menggunakan QR Code untuk dicetak pada produk batiknya sebagai identitas dan pencegah penjiplakan/pelanggaran hak cipta kreasi seni batiknya. Adapun tujuan PPM ini adalah memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta, memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi serta mendorong penciptaan karya seni batik lainnya. Metode PPM dilakukan melalui sosialisasi Hak Cipta, sosialisasi QR Code, pencatatan Hak Cipta dan penggunaan QR Code pada produk batik kepada para pengrajin batik Cirebonan Trusmi yang berada di daerah di Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan hasil PPM, pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya sebelum dilakukan kegiatan PPM ini masih minim, akan tetapi peningkatan pemahaman terjadi setelah kegiatan sosisalisasi dan diskusi sehingga para pengrajin memahami bahwa karya cipta batik yang dibuat perlu memperoleh perlindungan hukum dengan cara didaftarkan. Pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi belum begitu baik, akan tetapi ketika telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan QR Code dan batik QR Code, para pengrajin mulai paham bahwa terdapat teknologi yang dapat dikolaborasikan dalam karya seni batik yang mendorong penciptaan karya seni batik cirebonan lainnya.
Co-Authors Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Ema Rahmawati Eman Suparman Enni Soerjati Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Nursyafia Nursyafia