Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) PACTUM LAW JOURNAL
Muhammad Fakih
STMIK Raharja
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sistem Pakar Identifikasi Penyakit Tanaman Padi Di Balai Penyuluhan Pertanian Sepatan Tangerang Irsan, Muhammad; Pratama, Vidiyono Novian; Fakih, Muhammad
Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) 2015
Publisher : Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (890.869 KB)

Abstract

Berbagai penyakit yang menyerang tanaman padi dapat menyebabkan tidak maksimalnya panen. Petani harus mengetahui cara mencegah dan mengobati tiap penyakit yang menyerang tanaman padi dengan cara mengetahui faktor-faktor atau gejala-gejala yang timbul sedini mungkin, sedangkan untuk mengetahui secara tepat jenis penyakit yang menyerang memerlukan seorang ahli atau pakar pertanian yang mampu mengidentifikasi penyakit secara detail dan menyeluruh. Di Balai Penyuluhan Pertanian Sepatan permasalahan pertanian yang dialami petani sering mengakibatkan tidak maksimalnya hasil pertanian padi oleh petani. Perlu dilakukan terobosan untuk menyiasati dengan adanya sistem dengan kemampuan melakukan analisa dan layaknya seorang pakar dan dapat menghasilkan rekomendasi secara cepat. Sistem pakar ini menggunakan pendekatan penalaran certainly factor dan mesin inferensi forward chaining yang direpresentasikan dalam kaidah IF-THEN yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan dapat membantu penyuluh pertanian untuk mengatasi terbatasnya ahli atau pakar pertanian tanaman padi.
KEDUDUKAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Ramadhani, Faranissa Yona; Fakih, Muhammad; Febrianto, Dita
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia haruslah dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, akibat hukum yang timbul apabila notaris tidak melakukan kewajiban hukum terhadap pembuatan akta otentik pada pembuatan akta jaminan fidusia, serta bentuk pengawasan terhadap kedudukan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu melalui tahapan pembebanan dan pendaftaran. Akibat hukum yang akan diterima oleh notaris jika tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta otentik pada pembuatan akta jaminan fidusia akan diberlakukan sanksi sesuai pelangaran yang dilakukan oleh notaris, berupa sanksi secara perdata, administratif, dan kode etik. Ada beberapa lembaga yang bertugas untuk mengawasi notaris, pertama adalah Majelis Kehormatan Notaris, Kedua yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan ketiga yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang secara langsung mengontrol anggotanya yang melakukan kesalahan terhadap kode etik oleh dewan kehormatan dan untuk menerapkan sanksi yang akan diberikan jika notaris lalai dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, Jaminan Fidusia
TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PASIEN HEMODIALISIS (MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 812/MENKES/PER/VII/2010) Hawa, Suci; Fakih, Muhammad; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokter dan tenaga kesehatan harus berkerja sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional (SOP) dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan hemodialisis terhadap pasien. Pengaturan hemodialisis ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 812/Menkes/Per/VII/ 2010 dan beberapa pengaturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien hemodialisis dan tanggung jawab dokter kepada perawat dalam pelimpahan wewenang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien hemodialisis dapat ditinjau dari segi hukum keperdataan, pidana dan administrasi. Dalam pelimpahan wewenang secara delegatif kepada perawat mahir, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat mahir selama perawat bekerja sesuai dengan (SOP) yang di tetapkan oleh dokter dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Tanggung jawab, Dokter, Tenaga kesehatan, dan Hemodialisis.
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Handariningtyas, Dhea; Fakih, Muhammad; Septiana, Dewi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account  pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif terapan  dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini berupa kontraprestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam hubungan transaksi jual beli melalui media instagram. Kelebihan dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini banyak, salah satunya pembeli dapat menanyakan mengenai ketersediaan barang yang ada kepada penjual, tidak seperti jual beli di web pada umumnya. Kekurangan dalam transaksi jual beli instagram ini dari segi hukumnya yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan hampir tidak pernah dilakukan karena besarnya biaya perkara untuk menyelesaikan ke pengadilan dengan jumlah barang yang dikeluarkan tidak seimbang. Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi. Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Instagram, Media Sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Yudithia, Shoraya; Fakih, Muhammad; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik, namun peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini banyak yang mengalami keluhan saat akan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di rumah sakit khususnya saat akan melaksanakan rawat inap. Permasalahan yang diteliti adalah : perlindungan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap, hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan, serta upaya yang telah di lakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien adalah menempatkan beberapa petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh Peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia agar tidak terjadi. Upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan upaya mediasi terhadap pihak Peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila diperlukan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit.
Co-Authors Dita Febrianto Handariningtyas, Dhea Hawa, Suci Kasmawati Kasmawati Muhammad Irsan Ramadhani, Faranissa Yona Septiana, Dewi Vidiyono Novian Pratama, Vidiyono Novian Wardani, Yulia Kusuma Yudithia, Shoraya