Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.313
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Hukum Samudra Keadilan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Ilmu Hukum Prima SIGn Jurnal Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan
Sonya Airini Batubara
Universitas Prima Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU IMMATURE PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Sonya Airini Batubara
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.76 KB)

Abstract

Faktor penyebab terjadinya kejahatan Immature Pedofilia dapat berasal dari faktor intern atau faktor ekstern. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan Immature Pedofilia diancam dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana kejahatan Immature Pedofilia dirumuskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan sumber hukum primer,sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 82 adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
URGENSI CIVIL FORFEITURE UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Sonya Airini Batubara; Suhaila Zulkifili Zulkifli zulkifli
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.354 KB)

Abstract

The criminal act of corruption includes the crime of extra ordinary crime. Based on Law no. 31 of 1999 in conjunction with Act no. 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. State financial losses due to corruption are still not covered and public unrest is still high against law enforcement of corruption in Indonesia. Asset recovery is a system of law enforcement committed by victim state of corruption to deprive, deprive, eliminate the right to assets of corruption from corruption actors through a series of processes and mechanisms. Efforts to restore the proceeds of crime or criminal acts of corruption constitute an act of deprivation as an additional criminal offense on a criminal court judge's judgment against the property owned by a convicted criminal of corruption, asset recovery efforts also require international cooperation, both bilateral and multilateral cooperation due to the return of assets outside Indonesia's territorial territory would require mutual cooperation or assistance in criminal matters. (mutual legal assistance / MLA).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) Sonya Airini Batubara; Mazmur Septian Rumapea; Yusriando Yusriando
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i1.935

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id mazmursrumapea@unprimdn.ac.id Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112 Abstract Hospital is an institution that provides comprehensive health services that are preventive, promotive, curative and rehabilitative for the general public as stipulated in Article 1 paragraph (3) of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, which says "Comprehensive health services including promotive health services , preventive, curative, and rehabilitative services In addition, hospitals are institutions that are capital, technology and human resource intensive, so that they have the potential to cause problems both internal and external.The hospital was previously considered a social institution that provides medical assistance to the public, but At present the position of the hospital has undergone a change, which has shaped a social institution into an institution in the form of a corporation established under the law that has rights and obligations as a legal entity that leads to a dominant profit - the search for health services. in the present, in the case of k In hospitals, patients file a doctor's case, especially criminal law, and never ask the hospital for responsibility for corporate crime that its establishment has a legal entity (rechts persoon). That the authors are interested in reviewing whether a hospital as a corporation can be held liable for criminal liability. This study aims (1) To find out the sanctions imposed on hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Organizing Agency (BPJS) (2) To determine the responsibility of hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Administering Board (BPJS). The method used in this research is analytical descriptive using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used are (1) primary data in the form of interviews with Sari Mutiara Hospital, (2) secondary data through a literature study on various laws and regulations / books / journals to obtain expert opinions. The results of this study are expected to be published through (1) scientific articles in the Accredited National Journal and (2) teaching materials in Criminal Law courses at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. The results of this study indicate that hospitals are criminally responsible because hospitals as corporations are legal entities (rechts persoon) that have rights and obligations. Through this publication it is hoped that sanctions and accountability by hospitals for falsification of the amount of bills given to BPJS are clearer so that they do not incur losses in large costs that must be borne by the state. Keywords: Criminal Liability, Hospital, Counterfeiting Intisari Rumah sakit adalah lembaga yang menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif di preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif untuk masyarakat pada umumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang mengatakan "Kesehatan menyeluruh layanan layanan kesehatan yang termasuk promotif, preventif, kuratif , dan layanan rehabilitatif. Selain itu, rumah sakit adalah institusi yang padat modal, teknologi dan sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baik internal dan eksternal. Rumah sakit sebelumnya dianggap sebagai lembaga sosial yang memberikan bantuan medis kepada publik, tetapi saat ini posisi rumah sakit telah mengalami perubahan, yang sudah berbentuk sebuah sosial lembaga menjadi sebuah institusi di bentuk dari sebuah korporasi yang didirikan di bawah hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang mengarah ke sebuah dominan keuntungan - pencarian kesehatan jasa . Masalah yang muncul di masa sekarang, dalam kasus kesalahan rumah sakit, pasien mengajukan perkara dokter, khususnya hukum pidana, dan tidak pernah menanyakan tanggungjawab rumah sakit terhadap kejahatan korporasi bahwa pendiriannya memiliki badan hukum (rechts persoon). Bahwa penulis tertarik untuk meninjau apakah rumah sakit sebagai sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah (1) data primer berupa hasil wawancara terhadap Rumah Sakit Sari Mutiara, (2) data sekunder melalui studi pustaka terhadap berbagai peraturan perundangan serta buku/jurnal untuk memperoleh pendapat para ahli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan melalui (1) artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan (2) bahan ajar pada mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan rumah sakit bertanggung jawab secara pidana karena rumah sakit sebagai korporasi merupakan badan hukum (rechts persoon) yang memiliki hak dan kewajiban. Melalui publikasi tersebut diharapkan agar sanksi dan pertanggunggjawaban oleh rumah sakit atas perbuatan pemalsuan jumlah tagihan yang diberikan kepada BPJS lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian beban biaya besar yang harus ditanggung oleh negara.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Pada Koperasi Kredit (Credit Union) Mazmur Septian Rumapea; dewi ervina suryani; sonya airini batubara
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v2i2.2111

Abstract

Credit unions are one of the non-bank financial institutions that have an important role in the Indonesian economy. Because it is related to finance, it is very possible that parties directly related to this matter commit embezzlement. The criminal acts committed will benefit the management of the credit cooperative (credit union). To find out the criminal arrangement of embezzlement in credit unions. This study aims to 1) identify and analyze the efforts to overcome the crime of embezzlement in credit unions. 2) To find out and analyze the efforts to overcome the crime of embezzlement in credit unions. The method used in this research is descriptive analytical using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data that the data used are (1) primary data in the form of interviews with Credit Unions, (2) secondary data through literature studies on various laws and regulations as well as books/journals to obtain expert opinion. The results of this study are expected to published through (1) scientific articles in Accredited National Journals and (2) materials taught in the subject of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. From the results of this study indicate that efforts to overcome criminal acts of embezzlement can be carried out by means of preventive (prevention) and repressive (enforcement) efforts. Through this publication, it is hoped that credit unions (credit unions) can carry out a strict supervisory function so as to minimize criminal acts of embezzlement in credit unions.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan) Sonya Airini Batubara
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 2 (2019): Edisi Januari 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i2.1168

Abstract

Corruption is very closely related to the factor of abuse of authority or influence that exists on someone’s position as an official who deviates from the legal provisions so that the action is detrimental to the economy and state finances. The purpose of writing this study is to find out and to analyze whether in case of the misuse of authority in the Payment of Teacher Professional Allowances, the corruptor has got appropriate punishment by law. The research method used in the writing is normative research that uses a statue approach and conceptual approach.The conclusion of the study is that the application of criminal law both formally and materially in the Corruption Crime of Abuse of Authority by the Treasurer in Decision No.10 / PID.SUS.TPK / 2017 / PN.MEDAN is appropriate, and in terms of the application of material criminal law,  the actions of the defendant Maranatha Dachi. SPd. has fulfilled the element of offense as the subsidiary indictment was chosen by the Panel of Judges which states that the Defendant is found guilty of committing Corruption Crime which was regulated in Law No.20 of 2001 concerning Amendment to Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and  in making decisions against the Corruption of Abuse of Corruption by the Treasurer at the South Nias Education Office Decision No.10 / PID.SUS.TPK / 2017 / PN.MEDAN. The Panel of Judges uses judicial and non-juridical considerations. However, according to the Writer, the judge should dig deeply into the non-juridical considerations primarily concerning matters that incriminate the Defendant.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil (Putusan Nomor : 79/PID.B/2016/PN.BLG) Sonya Airini Batubara
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 3 (2019): Edisi Mei 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i3.1186

Abstract

This study aims to find out how the criminal liability for abuse of firearms is. This study applies normative research method in which the research is conducted based on reading materials such as books, literature and legislation relating to the material to be discussed in this thesis. From the results of the study, it can be concluded that the act of abuse of firearms is that it has become a lifestyle, and causes a sense of self security because of the increasingly widespread circulation of illegal firearms in Indonesia. But the security of our society can actually be disrupted if they are unable to hold back their emotions and are less responsible. Keywords: Abuse, Firearms, Civil Society
Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Christina Mahdalena Saragih; Sonya Airini Batubara; Martin Johan Napitupulu; Nico Iryanto Sihombing; Novita Wanrelin Gultom
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.075 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v3i2.309

Abstract

This article aims to analyze the consideration of the public prosecutor in merging and separating indictments for several criminal cases and to find out the obstacles of the public prosecutor in merging and separating indictments against several criminal cases. The research used is normative juridical research. With secondary research methods, namely secondary legal materials, which consist of books and articles related to research (both in the form of newspapers, magazines, journals, and other writings). The data obtained are then analyzed qualitatively by describing and describing the data and facts resulting from a research in the field with an interpretation, evaluation, and general knowledge. In the results of this study, the merger of indictments against several criminal cases is Article 141 of the Criminal Procedure Code which reads: "Public prosecutors can merge cases and make them into one indictment". Meanwhile, for the separation of the indictment, there is Article 142 of the Criminal Procedure Code which reads: "In the event that the Public Prosecutor receives a case file containing several criminal acts committed by several suspects which are not included in the provisions of Article 141"
Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Benny Benny; Finley Larissa Wilhelmina; Verina Tania Ruandi; Sonya Airini Batubara
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.178 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v7i1.3668

Abstract

This article aims to see the development of online transactions that continue to cause new problems for the rule of law that has been established in a single jurisdiction. Problems that still arise are not only related to the preparation and evidence of contracts but also in other fields. There is a large amount of literature on how existing laws are currently being or might be developed, and how the parties to a contract solve the problems that might be caused by an invasion of online transactions. online transactions are new discovery transactions in the form of trade in which the seller and buyer do not encounter directly but only use the internet media. This study uses a normative juridical research method to address these online transactions operated by minors against the legal arrangement of the online trading system and legal protection mechanisms in which the results of this study indicate that the validity of minors is regulated in article 1320 of the Civil Code. Legal protection for legal events online transactions conducted by minors are racing against the electronic system agreed upon as regulated in article 19 of Act No. 19 of 2016 concerning Information on Electronic Transactions.
Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi Sanjaya Abidin; Fiony Gustin; Andre Hakim Pasaribu; Sonya Airini Batubara
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 6, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v6i2.2741

Abstract

Pregnancy is a very happy situation for every partner who has been legitimate. In connection with this we still often encounter couples who do not value pregnancy so take the decision to do inhumane actions, one of which is abortion. Abortion is a form of criminality that is still very difficult to be handled by the public or the government, this is because there are still gaps for the perpetrators to carry out these actions and the deterrent effect is still lacking for abortion. This study aims to determine the legal arrangements and accountability for abortionists. This study uses normative juridical research methods, to address abortion problems that occur without looking at it from one perspective, but comprehensively. The results showed that the legal arrangements for the crime of abortion have been regulated in the law adjustment for abortion has been regulated ib article 194 law number 36 year 2009, about a midwife who help those who committed abortion is included in criminal code article 349
Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn) Afifah Naurah salsabilla Nasution; Dedi Gopindo Purba; Juwanda Calvari Ginting Munthe; Sonya Airini Batubara
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 3, No 2 (2020): Doktrina:Journal of Law Oktober 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v3i2.3945

Abstract

The rise of drug distribution without a marketing authorization in society is very concern us as members of the community. This shows the level of public awareness of the law is still very low so it tends to commit criminal acts including the distribution of pharmaceutical preparations without marketing authorization. This research was conducted to find out how the legal arrangements against criminal acts circulate pharmaceutical preparations without marketing authorization and the efforts made to overcome them. This research uses normative juridical methods by using secondary data through literature studies. The results of the research conducted can be concluded that the crime of distributing pharmaceutical preparations without marketing authorization regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health functions as optimizing criminal law as a means of preventing crime. The application of this Act is expected to ensnare perpetrators of criminal offenses to circulate pharmaceutical preparations without marketing authorization. As well as the efforts that can be made in handling these criminal acts are carried out with penal and non-penal policies.
Co-Authors Afifah Naurah salsabilla Nasution Agnes Elyana Marbun Andre Hakim Pasaribu Azharuddin Azharuddin Bahagia Halawa Benny Benny Brata Yudha Purba Chan Ogesdi Damanik Chistofe Daeli Chris Anggi Natalia Berutu Christina Mahdalena Saragih Cindy Cindy Cindy Cynthia Leoni Cornelia Vanesa Sipayung Davin Suryamana Barus Dedi Gopindo Purba Dewi Ervina Suryani Emia Pepayosa Pinem Farhana Farhana Felix Michael Martua Sitorus Ferry Salim Finley Larissa Wilhelmina Fiony Gustin Frans Deo Fanny Sinaga Gabriel Kevin Manik Heru Putra Perangin-Angin Immanuel R C S Pelawi Indra Efrianto Napitupulu Indra Kevin Yonathan Marpaung Johannes Sahat Pangihutan Siahaan Juli Shara Pasaribu Juwanda Calvari Ginting Munthe Koko Valensio Situmeang Lina Wati Martin Johan Napitupulu Mazmur Septian Rumapea Mazmur Septian Rumapea Michael Josua Hisar Hutauruk Muhammad Fadira Saputra Naomi Sari Kristiani Harefa Nico Iryanto Sihombing Noel Yoga Panggabean Novita Wanrelin Gultom Perimanta Riji Ginting Piters Alfredo Sihombing Robinson Tamaro Sitorus Sabrina Siahaan Sanjaya Abidin Tomi Mangaratua Butar-Butar Tri Putri Simamora Vendrista Yulia Verina Tania Ruandi Widodo Saputra Hutagalung Yanti Agustina Manik Yolanda Pratiwi Yundari, Yundari Yusriando Yusriando