Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA PERSPEKTIF NEGARA DAN KEADILAN Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Abdul Rokhim
Universitas Islam Malang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS Abdul Rokhim
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.9092

Abstract

 Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki dua kewenangan, yakni melakukan tindakan pengurusan  perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan (ultra vires) tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan. Akibatnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat perseroan dan hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan pihak ketiga.Kata kunci: Tindakan Ultra Vires; Direksi; Perseroan Terbatas Directors according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company have two authorities, namely taking care of the company and representing the company both inside and outside the court. The actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the company as a legal entity if they are carried out in accordance with the authority and objectives of the company as stated in the company's articles of association (company statute). The directors' actions that are carried out outside the authority or exceed the authority (ultra vires) cannot be qualified as a company action. As a result, these legal actions do not bind the company and only bind the Directors privately with third parties.Keywords: Ultra Vires Actions; the Directors; Limited Liability Company
Relocation Model of Waqf Land and Buildings Impacted by Sidoarjo Mud Blowout Abdul Rokhim; Suratman Suratman
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.261 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.805

Abstract

This research aims to analyse the validity relocation of land and buildings that cannot be used according to the aim of waqf stipulated in the Islamic Sharia and the Law on Waqf, as well as the relocation model of land and buildings that are impacted by the Sidoarjo mud blowout. This is juridical-normative research that uses statutory and conceptual approaches. The results show that there are dissents among Islamic law experts on the permissibility of waqf object relocation. Then, the Law on Waqf prohibits waqf diversion, except for public interests. Then, the Presidential Decree No. 14 of 2007 and its changes do not regulate waqf object replacement. Even so, in 2020 the government has relocated 8 out of 50 waqf objects outside of the Map of Impacted Area through build swap (ruilslag), whereas none of the waqf objects within the Map of Impacted Area that is the obligation of PT Lapindo Brantas company have been substituted. According to Article 15 clause (1) and (3) of the Presidential Decree No. 14 of 2007, the waqf land or buildings should be relocated using the sales transaction scheme. Its proceeds will then be used to buy substitute waqf objects elsewhere.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn) Wiwin Mawarni; Rahmatul Hidayati; Abdul Rokhim
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9107

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual secara represif di Indonesia. Masalah difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari artikel atau karya yang sesuai dengan masalah penelitian. Data-data yang didapat dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut.
Analisis Konsep CSR Dan Sistem Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum Mufti Eky Juliansyah Sumarto; Abdul Rokhim; Moh. Muhibbin
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 2 (2024): Perspektif April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i2.11226

Abstract

Sejak reformasi, masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap dunia bisnis dan menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting dalam menjalankan usaha. Namun, ada kontroversi terkait pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan solusi polusi dari transportasi dan menciptakan energi terbarukan. Artikel ini membahas pentingnya CSR dalam bisnis di Indonesia, kontroversi terkait pengaturan CSR dalam hukum perusahaan, serta dalam perspektif hukum sosial, konsep keadilan masuk ke dalam bilangan filsafat, dan hukum memperlakukan masyarakat serta mendistribusikan keuntungan dan biaya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas yang berasaskan keadilan dan kepastian hukum akan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.
Co-Authors Moh. Muhibbin Mufti Eky Juliansyah Sumarto Rahmatul Hidayati Wiwin Mawarni