Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN PERSPEKTIF JUSTISI: Journal of Law NEGARA DAN KEADILAN
Moh. Muhibbin
Universitas Islam Malang
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Legality of Retail Fuel Sales Nurika Falah Ilmania; Nofi Sri Utami; Moh. Muhibbin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 11, NO 2 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.32960

Abstract

Fuel Oil (BBM) is one of the basic needs of the community, as the management and distribution of BBM is protected by the State to be able to maintain the quality of BBM. However, the research found that there are rampant individual retail fuel sales business actors who do not have legality and business licenses stipulated by the Government and have the aim of seeking individual profit. This paper aims to determine the regulation of fuel sales and the sociology of law on the legality of retail fuel sales. This research is an empirical juridical research with a descriptive approach conducted in Dinoyo District, Malang City. Based on the results of research on public legal awareness about the legality of retail fuel sales, it is still not said to be legally aware. Due to some of the indicators, people tend to ignore and ignore the legality of the commercial business license on BBM. Keywords: Business Legality; Oil Fuel; Retail Sales of Fuel Oil
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Mohammad Imamin Na`im Naim; Moh. Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i4.19542

Abstract

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang di miliki bagi setiap manusia tanpa terkecuali yang mana tidak hanya manusia saja lah yang memiliki perlindungan hukum melainkan juga perusahaan. Perusahaan yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kerjanya sehingga dapat di ancam dengan pidana penjara jikalau tenaga kerja tersebut tidak segera menggembalikan uang yang ia ambil dari perusahaan secara melawan hukum.Dalam hal tenaga kerja tidak kooperatif dengan tindakan yang di ambil oleh perusahaan, maka salah satu jalan untuk perusahaan dapat mengambil kembali uang nya yakni dengan jalan hukum. Pihak perusahaan sampai dengan sudah di somasi dan sudah di laporkannya tenaga kerja tersebut ke kepolisian, pihak perusahaan masih memiliki itikat baik untuk tidak terburu-buru menjalankan alur perkara pidana dengan berpandangan bahwa akan lebih baik jika perkara tersebut di lakukan dengan jalan non litigasi untuk mendapatkan kata mufakat antar kedua belah pihak. Kata-Kunci: Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Tenaga Kerja,Tindak Pidana, Non litigasi Legal protection is one of the things that is owned for every human being without exception, where not only humans have legal protection but also companies. Companies that are victims of criminal acts committed by their workers so that they can be threatened with imprisonment if the worker does not immediately multiply the money he takes from the company unlawfully.In the event that the workforce is uncooperative with the actions taken by the company, then one of the ways for the company to take back its money is by legal means. The company has been somasi and has reported the manpower to the police, the company still has good intentions not to rush to run the flow of criminal cases with the view that it would be better if the case was carried out with a non-litigation method to get a consensus between the two parties. Keywords: Legal Protection, Limited Liability Company, Labor, Criminal Act, Non litigation
EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Ardjawas; Moh. Muhibbin; Sunardi
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20342

Abstract

Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintah desa. Maka, upaya dalam proses penyelenggaran pemerintahandesa, dilihat dari ekeftivitas kinerja kepala desa untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi misi kepala desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan, Visi misi merupakan fokus dan arah bagi pemerintahan secara keseluruhan termasuk bagi kinerja kepala desa. Dengan demikian, yang menjadi penelitian yaitu : Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Kepala Desa, dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa. Metode penelitian dilakukan dengan jenis pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder.Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling menggunakanpurposive sampling.Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah Efektivitas kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa sudah dapat dikatakan baik dengan dilihat dari berbagai aspek. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa yaitu cara berpikir masyarakat untuk meningkatkan SDM, partisipasi, taraf pendidikan, kerja sama yang baik, serta rasa tangung jawab bersama yang masyarakat dan perangkat desa. Adapun gaya kepemimpinan kepala desa sangat mendukung berjalannya visi misi
Conducting Court Proceedings in Contested Divorce Cases for Persons with Disabilities at Class 1a Malang Religious Court Lia Rosa Fauziah Kilihu; Moh. Muhibbin; Suratman Suratman; Nurika Falah Ilmania
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI: Journal of Law (on process)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.3168

Abstract

: People with disabilities often receive unequal treatment, especially in the justice process. People with disabilities have equal rights in everything, including the legal process. However, there are barriers for persons with disabilities in the Religious Court of Malang. The purpose of this writing is to find out the obstacles and efforts that occur to persons with disabilities during the legal process.  The research method used is empirical juridical, by conducting interviews or observations at the Malang Class 1A Religious Court.  In this study, it was found that the barriers to lawyering in the Malang Religious Court were insufficient facilities for persons with disabilities, such as the use of language in communication for persons with disabilities. The purpose of legal services for persons with disabilities when dealing with the law in the Religious Courts is to realize inclusive religious justice services. The obstacles in Religious Court of Malang continue to be pursued optimally and gradually by the Malang Religious Court through capacity building for human resources to understand disabilities within the scope of the court which is needed as part of excellent service, which aims to provide information and information to parties with disabilities without hesitation. Keywords: People with Disabilities; Judiciary; Religious Court of Malang.
Analisis Konsep CSR Dan Sistem Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum Mufti Eky Juliansyah Sumarto; Abdul Rokhim; Moh. Muhibbin
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 2 (2024): Perspektif April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i2.11226

Abstract

Sejak reformasi, masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap dunia bisnis dan menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting dalam menjalankan usaha. Namun, ada kontroversi terkait pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan solusi polusi dari transportasi dan menciptakan energi terbarukan. Artikel ini membahas pentingnya CSR dalam bisnis di Indonesia, kontroversi terkait pengaturan CSR dalam hukum perusahaan, serta dalam perspektif hukum sosial, konsep keadilan masuk ke dalam bilangan filsafat, dan hukum memperlakukan masyarakat serta mendistribusikan keuntungan dan biaya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas yang berasaskan keadilan dan kepastian hukum akan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.
Co-Authors Abdul Rokhim Ardjawas Lia Rosa Fauziah Kilihu Mohammad Imamin Na`im Naim Mufti Eky Juliansyah Sumarto Nofi Sri Utami Nurika Falah Ilmania Sunardi Suratman Suratman