Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Domestik sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan Widiyanto, Agnes Fitria; Kurniawan, Arif; Gamelia, Elviera
Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Vol 12, No 2 (2018): Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Background: Domestic waste remains a problem in Indonesia. The more the population who were making the volume of domestic waste increase, including in Banyumas regency. The purpose of this study is to describe the knowledge, attitude, and practice of the community in the management of domestic waste as an environmental-based disease prevention. Method: The method that was used in this research is qualitative. The research subjects were obtained by using purposive sampling technique by interviewing 7 people as the main research subject and 3 midwives, Forum Kesehatan Desa (FKD) Chairman, and Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manager as the supporting research subject. How to collect data with observation, in-depth interview, literature study, and documentation. This model of analysis is an interactive analysis, through the process of collected data in the form of research findings that are relevant to the writing materials, and then presented in a narrative. Results: The results showed that the community has applied the knowledge about domestic waste as an environmental-based disease prevention. Conclusion: Environmental-based disease prevention requires policies and human resources in the application.

Pencegahan Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) Remaja Perdesaan di Puskesmas II Kembaran Kabupaten Banyumas Arif Kurniawan; Colti Sistiarani; Elviera Gamelia
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v6i1.4367

Masalah kesehatan reproduksi remaja khususnya kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) yang disebabkan perilaku seksual di luar nikah di Kabupaten Banyumas konsisten setiap tahunnya. Jumlah kejadian IMS yang terdeteksi merupakan kasus IMS yang memanfaatkan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas. Faktanya kejadian IMS yang tidak terdeteksi oleh puskesmas lebih banyak jumlahnya seperti fenomena gunung es. Data pelayanan kesehatan remaja di Kabupaten Banyumas menunjukkan kasus IMS remaja yang konsisten adalah di puskesmas II Kembaran. Permasalahan kejadian IMS remaja yang disebabkan oleh perilaku seks diluar nikah menjadi masalah utama pelayanan kesehatan reproduksi remaja perdesaan di Puskesmas II Kembaran Kabupaten Banyumas. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelatihan pendidik sebaya kesehatan reproduksi remaja di wilayah kerja puskesmas II Kembaran. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan infeksi menular seksual, sebelum dan sesudah pelatihan. Pembentukan jejaring kesehatan reproduksi remaja yang dibutuhkan disepakati remaja adalah organisasi karang taruna dan media sosial jejaring What Aps. Promosi kesehatan reproduksi remaja yang dilakukan pendidik sebaya mampu meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual remaja perdesaan

Kepuasan Bidan Desa dalam Pelayanan Persalinan Normal pada Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan Arih Diyaning Intiasari; Arif Kurniawan; Endang Triyanto
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7 No. 9 April 2013
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Klaim persalinan yang rendah mengindikasikan ketidakpuasan bidan pada implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penyebabkan ketidakpuasan bidan dan hambatan implementasi kebijakan Jampersal di tingkat pelaksana. Penelitian deskriptif dengan desain studi kasus ini melakukan pengumpulan data kualitatif pada periode Maret _ Juli 2012 terhadap informan empat bidan pegawai negeri sipil (PNS) dan empat bidan pegawai tidak tetap (PTT). Ditemukan ketidakpuasan bidan dan hambatan pelaksanaan kebijakan Jampersal tahun 2012, meliputi; besaran, pemotongan, dan lama klaim persalinan, penghapusan klaim persalinan komplikasi yang dirujuk, persaingan tidak sehat, dan proses administrasi. Ketidakpuasan bidan dan hambatan implementasi kebijakan Jampersal memerlukan kerja sama kalangan stakeholder untuk berkoordinasi secara mendalam untuk implementasi kebijakan Jampersal yang lebih baik pada masa mendatang. The low service reimbursement indicates midwife unsatisfaction on policy implementation of delivery insurance in Purbalingga District. The objective of this study was to explore several cause factors of and to know the barrier problem on delivery insurance policy implementation at the ground level. This descriptive case study used qualitative data that collected in period March _ July 2012. The Informants of this research include four civil servant midwives and four non civil servant midwives. This research found six factors causes midwives unsatisfaction at Jampersal policy implementation in 2012 include reimbursement payment reduction, amount of service reimbursement; delivery service complication referral payment; unfair competition practice; long time waiting for the reimbursement payment; delivery service reimbursement administration process. The midwife unsatisfaction and the delivery insurance policy implementation barrier need collaboration among stakeholders to deeply coordination for better delivery insurance policy implementation in the future.

Analisis Pembiayaan Kesehatan Keluarga Penderita Talasemia Arif Kurniawan; Arih Diyaning Intiasari
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7 No. 10 Mei 2013
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Pembiayaan kesehatan sekitar 146 (60%) penderita talasemia di Banyumas, tahun 2011 ditanggung rumah tangga dalam bentuk pembayaran langsung (out of pocket payment). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ability to pay, willingness to pay, dan need assessment pembiayaan kesehatan penderita talasemia di Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan studi kasus. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Jumlah sampel penelitian 30 responden yang mempunyai anggota keluarga penderita talasemia di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan keluarga penderita talasemia mempunyai ability to pay rata-rata adalah Rp34.448,8/bulan dan rata-rata willingness to pay pengobatan talasemia adalah Rp133.833,3/ bulan. Pola pembiayaan kesehatan talasemia di Kabupaten Banyumas menggunakan 93,3% Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 3,3% biaya sendiri, dan 3,3% asuransi kesehatan. Sebelum mendapatkan Jamkesmas, 90,0% responden membayar dengan out of pocket, berhutang, berhemat pada kebutuhan nonkesehatan, dan menjual perhiasan/sawah. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang diharapkan keluarga penderita talasemia adalah konsultasi talasemia dan desain khusus ruang perawatan anak. Kebutuhan pembiayaan kesehatan keluarga penderita talasemia adalah uang transportasi ke rumah sakit sebagai bentuk biaya tidak langsung. Health financing of majority thalassemia patients, around 146 people (60%) in Banyumas year 2011 is assured by Households in direct payments to health care providers (out-of-pocket payment). This study aimed to analyze the ability to pay, willingness to pay, and need assessment of health financing thalassemia in Banyumas. This research an analytic observation- Analisis Pembiayaan Kesehatan Keluarga Penderita Talasemia Health Financing Analysis of Thalassemia Patient Family Arif Kurniawan, Arih Diyaning Intiasari al with case study design. This research used cross sectional approach. Sampling technique used simple random sampling. Total sample of 30 respondents who had had family members suffering from thalassemia in Banyumas. The results showed thalassemia families have an average ability to pay of Rp34,448.8/month and the average willingness to pay for the treatment on thalassemia Rp133,833.3/month. Health financing patterns of thalassemia in Banyumas district uses 93.3% health security, 3.3% personal costs, and 3.3% health insurance. Before getting health security, 90.0% of respondents performed out-of-pocket financing, get loan, skimped on nonmedical needs, and sold jewelry/rice fields to finance thalassemia’s health services. Health care needs that expected by thalassemia patient’s family is thalassemia consulting and special design of child-care room. Health financing needs of thalassemia’s patient family is transportation money to hospital as indirect costs.

Kebutuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wiliyah Perdesaan Arif Kurniawan; Arih Diyaning Intiasari
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7 No. 1 Agustus 2012
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Jaminan kesehatan adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan masyarakat. Sebagian besar masyarakat perdesaan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai tingkat kemampuan membayar pelayanan kesehatan rendah belum mempunyai jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan jaminan dan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat daerah. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain studi cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga diKabupaten Banyumas dengan jumlah sampel 130 orang. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyumas (72,3%) membutuhkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).Terdapat hubungan antara pendidikan, pengetahuan, pendapatan, dan keyakinan terhadap mutu pelayanan kesehatan serta pola pembiayaan kesehatan dengan kebutuhan Jamkesda. Persepsi berpengaruh terhadap tarifpelayanan kesehatan dengan kebutuhan Jamkesda. Persepsi terhadap tarif pelayanan kesehatan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kebutuhan Jamkesda.Kata kunci: Kebutuhan, pembiayaan kesehatan daerah, jaminan kesehatanAbstractHealth insurance is one of the ways to reduce the burden of health financing issued by the society. Most communities in Banyumas district living in rural areas do not have health insurance. Rural communities in Banyumas district have low ability to pay health care services. The aim of this study isto analyze the health insurance needs of local communities and the factors that affect the public health insurance need of the area. This study is an observational study with survey research methods. This study used cross sectional approach. The study population was all households in Banyumas district.The research sample consisted of 130 people. Retrieval research data used a questionnaire instrument. Analysis of research data used univariate, bivariate, and multivariate. The research was conducted in Banyumas district. Most people in Banyumas district (72,3%) required regional health insurance. The result showed no relationship between education, knowledge, income, beliefs in health care quality and patterns of health financing in local communities needs of health insurance. The result showed the influence perceptions of health care rates with the health insurance needs of local communities. Perceptions of health care is a variable rate which affects the health insurance needs of local communities.Keywords: Needs, district health financing, health insurance

Village cadre behavior in the household-based management of inorganic waste Agnes Fitria Widiyanto; Arif Kurniawan; Elviera Gamelia
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 34 No. 3 (2021): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Waste is still a problem in Indonesia. The increase in population causes the volume of waste to continue to grow, in Karangmangu Village, Banyumas Regency. Data on the increase in the volume of waste in Banyumas Regency reached 21.4%. The volume of inorganic waste is greater than organic waste because Karangmangu Village is a tourism buffer area in Baturraden. This study aimed to describe the knowledge, attitudes, and practices of cadres in the management of inorganic waste. The method used was descriptive qualitative. The research subjects were obtained using a purposive technique by conducting interviews with cadres as the main research subjects, midwives, and supporting informants. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The results showed that the cadres had understood the definition, types, management, and negative impacts of inorganic waste. Based on their attitudes, the cadres consider the case of handling inorganic waste to be not optimal. In practice, they have sorted inorganic waste, managed a waste bank, made bricks, and produced handicrafts. Strategies to overcome obstacles in waste management are optimizing the facilities and infrastructure for the procurement of waste banks, as well as training more people to make handicrafts and market handicraft products. This study concludes that the presence of village cadres is able to increase public awareness in waste management.

Analisis Peran Penerapan Warga Peduli AIDS (WPA) pada Kader di Desa Karangtengah Cilongok, Banyumas Colti Sistiarani; Arif Kurniawan; Bambang Hariyadi
JURNAL KESEHATAN REPRODUKSI Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM

Latar Belakang: Pemberdayaan kader WPA diperlukan dalam upaya penerapan konsep WPA yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pencegahan perilaku berisiko di masyarakat.Tujuan: penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan peran penerapan program WPA yang dilakukan oleh kader WPA.Metode: Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kader WPA yang aktif di wilayah Desa Karangtengah Cilongok. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 46 kader.Hasil dan Pembahasan: Analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariate. Analisis bivariate menggunakan uji chi square. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini yaitu kader WPA sebagian besar memiliki persepsi baik sebesar 56,5%, pengetahuan yang baik sebesar 54,3%, serta peran dalam kegiatan WPA sebagian besar kurang baik sebesar 47,8%. Kesimpulan : Hasil analisis bivariat didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara persepsi dengan peran kader dalam pelaksanaan WPA, namun ada hubungan antara pengetahuan tentang WPA dengan peran kader dalam pelaksanaan WPA. Kata Kunci : Kader WPA; Persepsi; Peran

Compliance Analysis of Mask Wear Obligation Policy for Community as Prevention of Covid-19 Transmission in Banyumas Regency Arif Kurniawan; Yuditha Nindya; Arrum Firda Ayu Maqfiroch
Insights in Public Health Journal Vol 3 No 2 (2022): Insights in Public Health Journal
Publisher : Public Health Department, Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.iphj.2022.3.2.6377

Background: The Banyumas Regency Government issued Regional Regulation Number 2, 2020 concerning the prevention and management of diseases in Banyumas Regency, which was implemented on April 21, 2020, especially the obligation to wear masks. However, in Banyumas Regency, community compliance in applying masks when outside the home tends to be low. This study aims to determine the factors that affect compliance with the obligation to use masks in communities outside the home in Banyumas Regency to prevent transmission of COVID-19. Methods: This study used quantitative methods with cross sectional approach. Results: The results showed the level of compliance with wearing masks in the Covid-19 pandemic era had a high level of adherence 60.5%. The factors that influence community compliance with the obligation to use masks outside the house in Banyumas Regency are attitude (p-value 0.001) and personality (p-value 0.003). Meanwhile, environmental factors (p-value 0.003), referral power (p-value 0.003), force encouragement (p-value 0.003) and supervision support (p-value 0.003) have no effect on people's compliance with using masks when outside the home. Conclusion: The government needs to increase repressive / corrective disciplinary measures that are stricter on violations of compliance with wearing masks that are consistent with the Regional Regulation that has been made. Intervention with the community is also needed to increase public understanding of the benefits of preventing the transmission of Covid 19 and how to use mask correctly.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search