Sharia economic law or muamalah is the study of the laws and rules that govern human relationships with one another in order to survive. Actually, Islamic economic law contains many materials and aspects, one of which is the law of financial economics which regulates capital market activities. After experiencing ups and downs, finally the stock market is widely known and has a good opportunity for increasing share assets. Even so, it is undeniable that the occurrence of violations, crimes, fraud and other things that can harm others. This is evidenced by the past 2019, OJK has conducted 61 intensive examinations of capital market industry players and provided many administrative sanctions in the form of fines, revocation of licenses and providing written warnings. With so many cases of violations, this article wants to analyze the forms of crime in the Indonesian capital market. In collecting data, the author uses qualitative research that focuses on existing literature in the form of documents, books, or articles from financial institutions or stocks. Either in the form of electronic documents or in printed documents. This research finds several things that can be used as reference material related to criminal acts in the capital market, namely: what is the form of law enforcement and criminal sanctions regulated in chapter XV on criminal provisions Article 103-110 of Law no. 8 of 1995. Based on this, this study can be concluded that in the capital market violations can also occur and even so the capital market also has a legal umbrella that regulates and follows up on violations in the capital market in Indonesia. Keywords: Sharia Economic Law, Capital Market, Indonesia, Crime. Abstract Hukum ekonomi syariah atau muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum dan aturan yang mengatur hubungan manusia satu dengan lainnya guna bertahan hidup. Sebenarnya hukum ekonomi syariah memuat banyak materi dan aspek, salah satunya hukum ekonomi keungan yang didalamnya mengatur kegiatan pasar modal. Setelah mengalamai pasang surut, akhirnya pasar modal banyak dikenal dan berpeluang baik untuk kegitan peningkatan aset berbentuk saham. Meskipun demikian, tidak dipungkiri untuk terjadinya pelanggaran, kejahatan, penipuan dan hal-hal lain yang dapat merugikan orang lain. Hal ini dibuktikan per-tahun 2019 silam, OJK telah melakukan 61 pemeriksaan intensif terhadap pelaku industri pasar modal dan banyak memberikan sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin maupun memberikan peringatan tertulis. Dengan banyaknya kasus pelanggaran tersebut, artikel ini ingin menganalisis bentuk tindak pidana dalam pasar modal Indonesia. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang terfokus kepada literatur yang ada dalam bentuk dokumen, buku, maupun artikel dari lembaga keuangan atau saham. Baik berbentuk dokumen elektronik maupun dalam dokumen cetak. Penelitian ini menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan referensi terkait tindak pidana dalam pasar modal yaitu: bagaimana bentuk penegakan hukum dan sanksi pidana yang diatur dalam bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 103-110 UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasar modal juga dapat terjadi pelanggaran dan meskipun demikian pasar modal juga memiliki payung hukum yang mengatur dan menindaklanjuti pelanggaran dalam pasar modal di Indonesia. Keywords: Hukum Ekonomi Syariah, Pasar modal, Indonesia, Tindak Pidana.