Garuda - Garba Rujukan Digital

HIKMAT AT-TASYRI DALAM DARURIYYAH AL-HAMZAH Achmad Musyahid
Al-Risalah Ar-Risalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

HIKMAT AT-TASYRI DALAM DARURIYYAH AL-HAMZAH

KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM Achmad Musyahid
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Gender Issue becomes the warm topic conversed latterly, especially concerning social function and role between men and women. As an universal religion, Islam confess and push the equality of the social function and role. Equivalence gender between men and woman in Islam contain the values ilahiyah to mankind importance. The essential Values of that's recognized by in highest hikmah toward teh existence of equivalence gender. Persoalan gender selalu hangat dibicarakan, khususnya menyangkut persoalan fungsi dan peran sosial antara wanita dan pria. Sebagai agama universal, Islam menjembatani persamaan fungsi dan peran sosial tersebut. Keseteraan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai esensial tersebut merupakan hikmah yang dalam terhadap adanya kesetaraan gender.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan Muh. Ilham Azis; Achmad Musyahid; Fatmawati Fatmawati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22481

Penelitian ini merupakan field research kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Sayyid atau Syarifah. Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data Tersier Sumber data tersier ini dimaksudkan sebagai bahan penunjang sumber dan primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi.Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep Kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. (2) Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama agama yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah dengan seseorang yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah tidak sekufu dengan laki-laki yang non sayyid, dan yang ketiga Aliran seorang syarifah ahlussunnah wal jamaah tidak sekufu dengan laki-laki yang yang bukan ahlussunnah wal jamaah . (3) Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab./ Namun semua tetap mendasarkan pada faktor agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan).Implikasi Penelitian Konsep (1) kafaah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. (2) Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga, asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul karimah. (3)Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam fiqih munakahat dengan kafaah yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat serta perkembangan zaman. Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Kafaah, Praktik Perkawinan Sayyid

MASTURBASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fitriani Umar; Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12426

Artikel ini selain membahas masturbasi dalam perspektif hukum Islam, lebih jauh kemudian melakukan analisis terkait perilaku masturbasi bagi seorang Janda sebagai pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya masturbasi sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seksual, yang masih sangat dipandang tabuh oleh sebagian masyarakat terkhusus dalam Islam sekalipun. Terlebih lagi mengenai hukum masturbasi itu sendiri, meskipun masih menjadi perdebatan namun karena dianggap perilaku yang tabuh dan menyimpang sehingga kemudian mengarah pada tidak diperbolehkan. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang kemudian ditimbulkan. Namun hal ini menjadi persoalan jika kemudian dikaitkan dengan kecenderungan biologis manusia terkhusus bagi seorang Janda itu sendiri. Penelitian ini berjudul: Masturbasi Sebagai Pemenuhan kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh masturbasi terhadap perilaku janda. 2) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku masturbasi oleh janda. 3) Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam terhadap permasalahn perilaku masturbasi terhadap janda Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa buku Karya KH. Husein Muhammad yang berjudul Tubuh, seksualitas dan kedaulatan Perempuan. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, ensiklopedia dan majalah yang membahas terkait dengan perilaku seksual Masturbasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mencatat data-data atau bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 1) seorang wanita dewasa yang belum menikah (pranikah) dan seseorang wanita akan memiliki perbedaan perilaku seksual. Seseorang yang sudah menikah dan pernah menikah memiliki kebutuhan seksual yang sama namun memiliki letak perbedaan pada penyaluran seksnya seseorang yang sudah menikah atau masih berstatus sebagai istri akan memiliki penyaluran seks yang jelas karna memiliki pasangan yang sah. Sedangkan seorang wanita yang pernah menikah atau yang berstatus janda tidak memiliki pasangan untuk menyalurkan seksnya maka masturbasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.2) pendapat hukum islam mengenai masturbasi sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan tetapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa masturbasi tidak boleh dilakukan bahkan sampai penjatuhan hukum haram terhadap perilaku masturbasi ini. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) janda harus diberikan pemahaman bahwa masturbasi adalah perbuatan yang sangat keji dan dibnci oleh Allah swt. (2) Janda harus lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dengan melaksanakan shalat lima waktu, dan berpuasa.Kata Kunci: Masturbasi, Janda, Hukum Islam

MUCIKARI DALAM PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM Mursalim Mursalim; Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13716

Abstrak Tulisan ini membahas tentang status hukum mucikari dalam hukum pidana dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), penelitian yang terjun ke lapangan dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mucikari terjerat pasal per 296 KUHP dan 506 KUHP dan bisa saja mucikari terkena pasal (1 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007) tentang tindak perdangan manusia serta undang-undang (ITE) jika salah satu unsur dari undang undang tersebut terpenuhi misalnya menampung dalam UU perdangangan manusia dan menyebarkan foto atau video porno PSK dalam UU (ITE).Kata Kunci: Mucikari; PSK (Pekerja Seks Komersial); Prostitusi Online. AbstractThis paper discusses the legal status of pimps in criminal law and Islamic law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. How is the practice of pimps in online prostitution? 2. What are the legal consequences caused by pimps? 3. What is the legal status of pimps in criminal law and Islamic law ?. This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the fielhd by strengthening the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that it is clear that pimps are ensnared by article 296 of the Indhonesian Criminal Code and 506 of the Indonesian Criminal Code and that pimps may be affected by article (1 paragraph 1 of law number 21 of 2007) concerning human trafficking and law (ITE) if one element of the law the law was fulfilled for example accommodatin in the human trade law and spreading pornographic pornographic videos or videos in the Act (ITE).Key Words: Pimps; Commercial Sex Workers; Online Prostitusion.

CORAK FIKIH JAMA’AH AL-NADZIR DALAM BERMAZHAB (Studi Kasus Jama’ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa) Suandi Suandi; Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14907

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak fikih jama’ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tentang praktek ataupun rituan keagamaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, manhaj instinbath jama’ah Al-Nadzir di perkampungan Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dan pandangan ulama MUI Sulawesi Selatan terkait dengan corak fikih jama’ah Al-nadzir di perkampungan Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan Syar’i, budaya atau kebiasaan, fenomenologis, dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, buku catatan atau alat tulis, kamera dan alat perekam. Sedangkan teknik pengolahan data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jama’ah di perkampungan Al-Nadzir memiliki kebiasaan baik dalam urusan ritual keagamaan maupun kehidupan sehari-hari yang cenderung berbeda dengan masyarakat ataupun organisasi Islam pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan jama’ah bahwa sebaik-baik ummat adalah merekan yang senantiasa menegakkan hukum Allah dan Sunnah Rasulullah. Pandangan ini membuat jama’ah di perkampungan Al-Nadzir memanfaatkan sebaik mungkin waktunya untuk beribadah dan menjalankan Sunnah Rasul yang dianggap sebagai cerminan atas kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mereka mempunyai visi misi yakni menegakkan hukum Allah dan melestarikan keteladanan-keteladanan yang ada pada Rasulullah. Jama’ah ini lebih keseringan beraktifitas di perkampungan Al-Nadzir saja, seperti mengerjakan aktivitas keagamaan, pertanian dan kegiatan sosial lainnya. Dalam hal penentuan waktu sholat, masalah kewarisan atau harta, fikih praktis lainnya memang memiliki perbedaan yang menonjol dengan masyarakat Islam pada umumnya.Kata Kunci : Fikih; Al-Nadzir; Mazhab. AbstractThis study aims to determine the nature of jurisprudence of Al-Nadzir, Romang Lompoa Sub-district, Bontomarannu Subdistrict, Gowa Regency, about practices or religious observations that are different from the general public, manhaj instinbath of Al-Nadzir sub-district in Al-Nadzir Sub-District, Romont Lompoa Sub-district, Bowa District, Bontomarannu District Gowa Regency, and the view of the MUI ulemas of South Sulawesi related to the Jurisprudence style of Al-Nadzir in the Al-Nadzir village, Romang Lompoa Sub-district, Bontomarannu District, Gowa Regency. This type of research is a qualitative descriptive study using the Shariah approach, culture or habits, phenomenology, and sociology. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods used were observation, interviews and documentation, research instruments used were interview guidelines, notebooks or stationery, cameras and recording devices. While data processing techniques go through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the congregation in Al-Nadzir village has good habits in matters of religious rituals and daily life that tend to be different from the community or Islamic organizations in general. This is caused by the view of the congregation that the best of the Ummah are those who always uphold the law of Allah and the Sunnah of the Prophet. This view makes pilgrims in Al-Nadzir village to make the best use of their time to worship and carry out the Sunnah of the Apostles who are considered as a reflection of love for the Prophet Muhammad. They have a vision and mission that is to uphold God's law and preserve the exemplary examples of the Prophet. The Jama'ah is more often active in the Al-Nadzir village, such as doing religious activities, agriculture and other social activities. In terms of determining prayer times, inheritance issues or property, other practical jurisprudence does have a striking difference from the Islamic community at large. Keywords: Jurisprudence; Al-Nadzir; School.

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE TAHUN 2020 Achmad Musyahid; Amran Al Qasdijal
ISTIQRA Vol. 10 No. 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Analisis hukum Islam tentang tingginya angka perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa, 1) Tingkat perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Merauke tahun 2020 sejumlah 338 pasangan dari total 53.728 pasangan, 2) Faktor tertinggi disebabkan oleh Perselisihan, Pertengkaran dan masalah ekonomi sebesar 7.4%, mabuk sebesar 2,9%, KDRT sebesar, 0.9%, dan Poligami sebesar 0.7%, 3) Perceraian pada beberapa kasus yang terjadi cenderung tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan perbandingan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Profesionalism of Female Judges at the Religious Court of Sungguminasa Class I B Widia Amelia Widia; Achmad Musyahid; La Ode Ismail
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i2.33823

This study aims to determine the professionalism of female judges in the Sungguminasa religious court as a requirement for female judges in implementing decisions with the values of responsibility as a fair court. This research is a qualitative study with a socio-legal research approach. The main data source of this research is interviews with female judges.Furthermore, data collection in this study uses observation, interviews and documentation.Meanwhile, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.The results showed that the professionalism of female judges will show how the quality of decisions, so that female judges in the Sungguminasa religious court must be intellectual, experienced, responsible for legal and moral aspects and driven by the effectiveness of the caseload. Although female judges at the Sungguminasa religious court have good competence in terms of education, the lack of appealed decisions and their average experience of 15 years. However, it was found that there are several problems of female judges in maintaining their professionalism, including ineffective communication between judges and litigants, the existence of female judges' decisions that correlate with the woman solidarity, especially polygamy cases, there is still no time discipline, the imbalance in the ratio of the number of judges to the caseload will affect performance productivity because with the frequency of too many cases that must be tried by judges, it will affect the cognitive and emotional aspects of judges and support for increasing the professional capacity of judges has not been maximized. Moreover, in the age of technology, where judges must have competence in the IT field, it can be seen from the lack of opportunities to attend training or technical guidance. Moreover, in the age of technology, judges must have competence in IT. So it is necessary to attend training, especially senior judges.

Feasibility Parameters of Rukyatulhilal Venue at Iqra' Tower of Universitas Muhammadiyah Makassar Alamsyah Alamsyah; Yakub Yakub; Achmad Musyahid; Andi Ariiqah
Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Vol 9, No 1 (2023): Al-Marshad
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jam.v9i1.12082

Observation of the new moon (Rukyatulhilal) is very dependent on sky conditions, views and location. The problem that is often encountered in the implementation of failed hilal (rukyat) observations is the condition of the rukyat field which cannot be separated from the influence of geographical location, atmosphere, pollution, and weather disturbances in the sky. This study aims to determine the feasibility of the Unismuh Makassar Iqra' Tower as a venue for Rukyatulhilal from the aspects of geographical location, pollution and weather disturbances in the field. The research method was divided into three stages: 1) Geographical observations include: location height, distance from the horizon, latitude and longitude of the place; 2) rukyat method (viewing the new moon directly using binoculars); 3) qualitative descriptive data analysis. The results of the study obtained data on the feasibility of the rukyat site, in accordance with the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning the feasibility of the rukyatulhilal location, namely the view in that direction should not be distracted, so that the horizon will look straight in areas that have an azimuth of 240° to 300°. However, Iqra' Tower of Unismuh Makassar with the view on the horizon is not disturbed by buildings so that the horizon will be seen straight with an azimuth of 269° 28' 42.06" The viewing height is 130.9 m, pollution and weather conditions are at a moderate level because it is not in the factory location. Therefore, the Iqra' tower is very representative as a place for the sighting of the new moon.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search