Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PEMASARAN DIGITAL PADA BUMDes BLULUKAN GEMILANG Putri Nugrahaningsih; Sri Hanggana; Sri Murni; Santoso Tri Hananto; Andi Asrihapsari; M. Syafiqurrahman; Renata Zoraifi; Sri Hantoro
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.29574

Salah satu BUMDes di Kabupaten Karanganyar adalah BUMDes Blulukan Gemilang yang merupakan lembaga ekonomi desa, tujuan pendirian BUMDes untuk menanggulangi kemiskinan yang mana unit usahanya mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui unit usaha konfeksi dan unit pengelolaan sampah. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah (1) meningkatkan pengetahuan wirausaha pengelola BUMDes; (2) memberikan pemahaman dan pendampingan tentang cara mempromosikan dan memasarkan produk secara digital. Oleh karena itu, perlu pengembangan kompetensi dan kewirausahaan sebagai fase lanjutan dari fase awal pendirian BUMDes. Metode kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan adalah partisipatif, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan, dengan cara pendampingan dengan cara memberikan penyuluhan kepada staf pengelola BUMDes dan masyarakat (ibu ibu rumah tangga) tentang kewirausahaan dan manajemen pemasaran serta memberikan pendampingan dalam pemasaran dengan mempromosikan produk hasil unit konfeksi yang dikelola.Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mengalami beberapa kendala dalam hal produksi dikarenakan adanya keterbatasan modal mesin produksi dan saluran pemasaran produk yang belum menggunakan media digital. Oleh karena itu, tim pengabdi memberikan bantuan modal aset tetap berupa mesin potong kain untuk memperbanyak produksi masker. Langkah selanjutnya, tim pengabdi melakukan pendampingan berupa kegiatan literasi tentang informasi digital melalui pelatihan digital marketing dengan media sosial dan desain produk masker di masa pandemi sebagai langkah memupuk jiwa kewirausahaan. Diharapkan setelah pelatihan, peserta siap beraksi menerapkan jiwa wirausaha. Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan pada BUMDes Blulukan Gemilang telah memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa.

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SOP PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI KELOMPOK TANI SARI REJEKI KARANGANYAR Vidia Ayu Satyanovi; Sri Hanggana; Santoso Tri Hananto; Sri Murni; Muhammad Syafiqurrahman; Andi Asri Hapsari; Renata Zoraifi
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i1.36092

Koperasi Kelompok Tani (KKT) Sari Rejeki merupakan salah satu badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat khususnya para petani dan kelompok tani di Desa Pulosari, Kebakkaramat, Karanganyar berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu unit usaha yang potensial di KKT Sari Rejeki adalah unit usaha simpan pinjam. Selama hampir 23 tahun berdiri, Unit Usaha Simpan Pinjam KKT Sari Rejeki belum memiliki panduan dalam pelaksanaan kinerja sehingga masih ditemukan berbagai kendala dalam melaksanakan usaha yang berdampak pada penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi tidak tepat waktu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan penyusunan standar operasional prosedur penghimpunan dana simpanan dan penyaluran pinjaman sebagai usaha utama Unit Simpan Pinjam KKT Sari Rejeki sebagai upaya penyusunan laporan pertanggungjawaban secara akuntabel dan tepat waktu. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui kegiatan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu 1) kegiatan pra pendampingan, 2) kegiatan pendampingan dan 3) kegiatan pasca pendampingan. Adapun hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mitra pengurus Unit Simpan Pinjam KKT Sari Rejeki dapat menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur penghimpunan dana simpanan dan penyaluran pinjaman sebagai dokumen kebijakan yang dapat memberikan panduan dalam pelaksanaan usaha.

Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sri Hanggana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.137-149

Farmers’ organizations play important role in agricultural development, but its existence has some weaknesses. This study aims to analyze the regulation weaknesses related with farmers’ group, farmers’ group federation (Gapoktan), Agricultural Equipment Service Business (UPJA), and Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A). This study used a survey method and literature study. Regulations of farmers’ organization do not deal with membership status and social or business type of the organization. UPJA regulation does not clearly determine whether agricultural equipment grant is sufficient to meet the members’ need and how to get sufficient capital. Thus, more appropriate regulations for the said organizations are urgently required. AbstrakOrganisai petani menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan pembangunan pertanian. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi UPJA tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada UPJA dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah. Kelemahan regulasi LKM-A tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan kepemilikan LKM-A, serta cara mencukupi modal. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih sesuai untuk organisasi petani.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN KELOMPOK TANI DAN UPJA MENINGKATAN LABA USAHA TANI (Factors Causing Failure Of Kelompok Tani And UPJA Increase Farm Profits) Siti Nurhidayati Romadhoni; Sri Hanggana
Riset Manajemen dan Akuntansi Vol 10, No 2 (2019): Article-in-Press
Publisher : STIE Atma Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36600/rma.v10i2.96

This study aims to analyze the factors that cause farmers group (Poktan) and Agricultural Machinery and Equipment Service Business (UPJA) to fail to increase farm profits. The study was conducted with literature studies and strengthened with case studies. The data obtained were analyzed to identify the causes of failure in terms of regulation and actors. Factors causing failure from the regulatory side include Poktan membership status is not clearly regulated, the type of Poktan organization is not clearly regulated as a social organization or business organization, Poktan assistance from the government to the UPJA is not clearly regulated, insufficient, rental prices are not cheaper, the rights and obligations of the management and members of UPJA are unclear. The case study of UPJA Desa Sentana which received tractor assistance from the government can be concluded that the factors causing the failure of UPJA were that tractor rental prices were the same as market prices, had tractor subscriptions that yielded satisfactory results, non-sense members owned UPJA tractors, and members did not like management or operator. The implication of this study is that the government must establish new regulations that can serve as guidelines for membership status of Poktan and establish regulations that determine the type of organization of Poktan as social or business organizations. In addition, the Government also has to issue new regulations that can be a guideline in determining Alsintan's assistance to UPJA so that it can meet the needs of members and clearly regulate UPJA business management.

Kesalahan Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Sri Hanggana
InFestasi Vol 13, No 1 (2017): JUNI
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/infestasi.v13i1.3051

The purpose of this study is to find the mistake of the PPN collection according to UU No. 42 th 2009 about alteration of UU No. 8 th 1983 about PPN and PPnMB. The mistake is caused the low of payment of PPN. Hanggana (2008) concluded that 97% businessmen choose manipulation strategy on PPN. Those mistakes are (1) pushing constumer to not pay PPN so the cost is lower, do not break the law, no punishment, and available in the same place, (2) customer who pay PPN can not control the flow of money to the government, (3) pushing the entrepreneuer not become a PKP in order to low the cost, (4) pushing entrepreneuer to take PPN without fee, but there is a punishment, jail and fine, (5) entrepreneuer need large capital to pay PPN in, (6) if all entrepreneuer are tax-abiding, then the small entrepreneuer and non-PKP entrepreneuer are passed the tax-abiding one’s, (7) tax-abiding entrepreneuer because of high cost, (8) tax-abiding entrepreneuer become bangkrupt, (9) entrepreneuer who manipulate tax will be bangkrupt because of paying fine and jailed, (10) the existing entrepreneuers are they who manipulated tax, but not jailed, (11) entrepreneuer who manipulate PPN should manipulate PPh for earnings and wages.

Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sri Hanggana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Farmers’ organizations play important role in agricultural development, but its existence has some weaknesses. This study aims to analyze the regulation weaknesses related with farmers’ group, farmers’ group federation (Gapoktan), Agricultural Equipment Service Business (UPJA), and Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A). This study used a survey method and literature study. Regulations of farmers’ organization do not deal with membership status and social or business type of the organization. UPJA regulation does not clearly determine whether agricultural equipment grant is sufficient to meet the members’ need and how to get sufficient capital. Thus, more appropriate regulations for the said organizations are urgently required. AbstrakOrganisai petani menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan pembangunan pertanian. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi UPJA tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada UPJA dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah. Kelemahan regulasi LKM-A tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan kepemilikan LKM-A, serta cara mencukupi modal. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih sesuai untuk organisasi petani.

Design of Accounting Information System for Cooperative Savings and Loans Unit as Building Stakeholder Trust on Cooperative Management (A Case Study: Sari Rejeki Farmer Group Cooperative in Karanganyar) Andi Asrihapsari; Vidia Ayu Satyanovi; Lina Nur Ardilla; Sri Hanggana; Sri Murni; Santoso Tri Hananto; Muhammad Syafiqurrahman; Renata Zoraifi
Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 23, No 1 (2022): JAP : Vol. 23, No. 1, Februari 2022 - Juli 2022
Publisher : ITB AAS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jap.v23i1.3699

This study aims to develop an accounting information system design for the Savings and Loan Unit of Sari Rejeki Farmer Group Cooperative as a building stakeholder trust for cooperative management. This goal is achieved with the output in the form of a standard operating procedure document for the Savings and Loan Unit of the cooperative, which is designed using Microsoft Visio and Microsoft Word applications in realizing accountability. This study has applied descriptive qualitative research, which describes the object according to the existing conditions. The research data were gathered through case studies, observations, interviews, and literature studies. The structured systems analysis and design for system development were applied in the analysis and system design stages. To complete the steps of structured system development, tools and techniques were required. The tools for system development include pictures, diagrams, or graphs, while act finding was used for the technique. The cooperative accountability was assessed based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 13 of 2015 concerning the implementation of cooperative accountability. The results of this study indicate that the Savings and Loans Unit of Sari Rejeki Farmer Group Cooperative has met the indicators of accountability from the financial aspect, which covers the availability of clear information, transparency, implementation of accounting information systems in the application of SOPs for raising funds and SOPs for disbursing funds that have been properly and adequately integrated. Keywords: accounting information system, standard operating procedure, cooperative savings and loan unit

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search