Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia Dudi Badruzaman
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2019): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v3i2.1657

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat yaitu kehidupan masyarakat maya. Namun tidak di pungkiri bahwa tidak semua aktifitas internet selalu bermuatan positif tetapi internet juga memiliki sisi negatif, Maka dari hal itu harus ada penanggulangan dampak negatif teknologi informasi yang lebih efektif dan bersifat preventif. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dampak negatif penggunaan internet mobile di Indonesia. 2) Untuk mengetahui upaya hukum pencegahan dampak negatif teknologi informasi di Indonesia. 3) Untuk mengetahui sanksi dan peraturan yang dapat digunakan untuk  menjerat pelaku penyalahgunaan internet mobile di indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif metode yang di gunakan adalah metode kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari primer, skunder dan tertier. Analisis data di lakukan dengan cara mengkaji, menafsirkan data-data yang sudah terkumpul untuk menarik sebuah kesimpulan penilitian seta menggunakan pendekatan lapangan  yakni dengan melakukan pembahasan terhadap kasus kejahatan internet. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
CORRUPTOLOGY SEBAGAI TEROBOSAN ILMU KORUPSI DALAM STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA TRANSISI Dudi Badruzaman; Yus Hermansyah; Irpan Helmi
Syiar Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.5683

Abstract

ABSTRACT This study aims to determine the factors that cause corruption, to know Corruptolgy which functions as a science of corruption in efforts to eradicate corruption in the transitional era, Know the impact of studying corruption with all aspects in strengthening the eradication of transitional corruption eradication strategies. research methods in which to find and formulate problems, the selection and assessment of writing sources, making observations, looking for alternative solutions to problems, and systematic writing. The results of this study are corruptology as a breakthrough in the science of corruption in the eradication of corruption in the transitional era (Perspective Law In Action) in which there are patterns and factors that cause corruption, corruptology as a strategy, and understand corruption as an eradication effort. Keywords: Corruptology, Corruption, Transition   ABSTAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, mengetahui  Corruptolgy  yang berfungsi  sebagai  sebuah  ilmu  korupsi  dalam upaya pemberantasan korupsi di era transisi, Mengetahui  dampak mempelajari  korupsi  dengan  semua  aspek  dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi era transisi. metode penelitian yang didalamnya menemukan dan merumuskan masalah, pemilihan dan pengkajian sumber penulisan, melakukan pengamatan, mencari alternatif pemecahan masalah, dan  sistematika penulisan. Hasil penelitian ini corruptology sebagai terobosan ilmu korupsi dalam strategi pemberantasan korupsi di era transisi (Perspektif Law In Action) yang didalamnya terdapat pola-pola dan faktor-faktor penyebab korupsi, corruptology sebagai strategi, dan  memahami korupsi sebagai upaya pemberantasan. Kata Kunci: Corruptology, Ilmu korupsi, Transisi   
Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung Dudi Badruzaman
Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2653

Abstract

AbstractMarriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goals, some couples experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to find out young marriage registered in the Antapani Religious Court in Bandung, to find out the level of divorce in the Bandung Antapani Religious Court, and to determine the effect of young marriage on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung. The population in this study used the Simple Random Sampling Technique with 30 couples filing for divorce. The method used in this research is descriptive research method with a quantitative approach. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Akan tetapi pada realitasnya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pernikahan usia muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung, untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, dan untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang ngajukan gugatan cerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.
MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN PONDOK PESANTREN MELALUI ISLAMIC AGROPRENEUR SCHOOL UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI INDONESIA Dudi Badruzaman
Muslim Heritage Vol 4, No 2 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.041 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v4i2.1754

Abstract

Latar belakang penelitian ini difokuskan untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan Pondok Pesantren memalui Islamic Agropreneur School upaya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, Dalam hal ini, diberikan sebuah inovasi sistem yang berbasis pertanian dan entrepreneur yang disebut sistem pendidikan agropreneurship untuk menunjang kemampuan para santri dalam bertani dan berbisnis agar nantinya lulusan pesantren menjadi petani dan pebisnis yang modern dan handal. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Menganalisa sistem pendidikan yang cocok bagi pesantren untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia nyata. 2). Menganalisa potensi pertanian dan perikanan sebagai lahan wirausaha lulusan pesantren. 3). Menganalisa penerapan konsep Islamic Agropreneur School dalam pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisa deskriptif yaitu analisa untuk mengelola dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan pustaka sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada obyek yang dikaji dan Metode analisa komparatif yaitu untuk melihat perbandingan gagasan yang ditawarkan dengan beberapa teori yang relevan dengan gagasan. Penyusunan karya tulis ilmiah ini memiliki tahapan-tahapan dalam proses penulisannya yang dilakukan sebagai landasan untuk pengembangan konsep dasar dalam perumusan permasalahan yang diangka. Hasil dari penilitian tersebut adalah Entrepreneurship memiliki korelasi positif dengan kemajuan suatu negara. Semakin banyak orang yang berjiwa dan bersemangat entrepreneur, semakin besar peluang negara yang bersangkutan menjadi negara maju.
ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH Dudi Badruzaman
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.945 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v4i1.1589

Abstract

ABSTRACT In the growth and development of the Islamic Financial Institution (LKS) in Indonesia, there are three major challenges: First: how LKS can be an alternative financial institution for the community, especially the Muslim community. Second: Product innovation and growth must develop and still be able to compete with conventional financial institutions. And third: the products offered must still maintain the principles of Islamic shari'a. In providing guarantees of safety and comfort to customers, the role of the notary in the LKS is to provide legality. In the service function, a notary who has an attitude of honesty, fairness, transparency and neutrality (impartial to anyone) becomes an added value for the community to trust sharia financial institutions as a place for murabahah financing contracts that use collateral / collateral as a condition of the financing contract. With the descriptive method, this paper describes how the position and role of the notary in the Murabahah contract in the Syari'ah Financial Institution. In Murabahah financing, the role of the notary as a general official making deed becomes the legal strength of the parties in: making a Deed of Sale (AJB), Fiduciary contract / agreement, Power of Attorney (SKMHT) and Deed of Recognition (APHT) and Recognition Deed Debt. So that the parties who are in agreement can get a guarantee that is legally binding on the contract and can be used as an authentic deed if there is a dispute or something else related to the law. Keywords: Notary Role, Murabahah Agreement, LKS, Authentic Deed.                                                                                                                                                                                       ABSTRAKDalam pertumbuhan dan perkembangan Lembaka Keuangan Syari’ah (LKS) di Indonesia, terdapat tiga tantangan besar:, Pertama: bagaimana LKS bisa menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat, khusunya ummat Islam. Kedua: Inovasi dan pertumbuhan produk harus berkembangan dan tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Dan ketiga: produk-produk yang ditawarkan harus tetap memepertahankan prinsip-prinsip syari’at Islam. Dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada nasabah, peran notaris di LKS sebagaipemberi  legalitas (kekuatan hukum). Pada fungsi pelayanan, notaris yang memiliki sikap kejujuran, keadilan, transparansi dan netral (tidak memihak siapapun) menjadi nilai tambah untuk masyarakat dapat mempercayai lembaga keuangan syariah sebagai wadah tempat terjadinya akad pembiayaan murabahah yang menggunakan agunan/jaminan sebagai syarat akad pembiayaan tersebut. Dengan metode deskriptif, tulisan ini menguraikan bagaimana kedudukan dan peran notaris dalam akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.  Dalam pembiayaan Murabahah, peran notaris sebagai pejabat umum pembuat akta menjadi kekuatan hukum para pihak dalam: membuat Akta Jual Beli (AJB), akad/perjanjian Fidusia, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Akta Pengakuan Hutang. Sehingga para pihak yang berakad sama-sama mendapatkan jaminan yang berkekuatan hukum atas akadnya dan bisa dipergunakan sebagai akta otentik jika dikemudian hari terdapat sengketa atau hal lain yang berkaitan dengan hukum.Kata kunci: Peran Notaris, Akad Murabahah, LKS, Akta Otentik.   
SANKSI HUKUM BAGI FASILITATOR TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PERSFEKTIF FIQH JINAYAH Dudi Badruzaman
Asy-Syari'ah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v19i2.4319

Abstract

AbstractNowadays, adultery is no longer an individual act, but becomes an industry with its localization both legal and illegal. In this case, many actors are involved in it, such as the presence of pimps, sex brokers, place providers, delivery agents, and so on. They can be referred to as facilitators of adultery, in addition to the adulterer itself. The purpose of this study was to determine the view of fiqh jinayah towards facilitators of adultery acts and its sanctions. By using the content analysis method as well as the juridical-normative approach to various qualitative data in form of rules and theories related to the object of research, this study shows that facilitators of the acts are categorized as jarimah and jarimah ta'zir to be specific. Judging from the concept of participation, the facilitator of obscene acts are participating directly or indirectly depending on his case, Sanctions for facilitators of this obscene act are ta'zir sanctions. The severity of the punishment becomes the state rights in order to achieve public benefits.Keywords: fiqh jinayah, facilitator, immoral act AbstrakSeks bebas sekarang bukan sekedar perbuatan perseorangan lagi, tapi sudah menjadi “industri” dengan adanya lokalisasi baik legal maupun ilegal. Dalam hal ini banyak pelaku terlibat didalamnya seperti adanya germo, calo seks, penyedia tempat, tukang antar, dan lain sebagainya. Mereka dapat disebut sebagai fasilitator perbuatan zina/cabul, di samping pelaku zina itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh jinayah terhadap fasilitator perbuatan asusila serta sanksi bagi mereka. Dengan menggunakan metode content analisys serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa para fasilitator perbuatan asusila merupakan perbuatan jarimah dan termasuk pada bagian jarimah ta’zir. Dilihat dari konsep turut serta, fasilitator perbuatan cabul ini termasuk pada turut serta secara tidak langsung dan bergantung pada kasusnya, bisa dengan jalan persepakatan, menghasut (menyuruh), atau memberi bantuan. Sanksi bagi fasilitator perbuatan cabul ini adalah sanksi ta’zir, berat ringannya menjadi hak negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.Kata kunci: fiqih jinayah, fasilitator, asusila.
TINGKAT GUGATAN PERCERAIAN ANTARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA Dudi Badruzaman
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.6656

Abstract

Abstract: Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goal, some couples have experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to determine the factors of young marriage and divorce rates and to determine the effect of young marriage on divorce rates at the Antapani Religious Court in Bandung. Sampling in this study used a simple random sampling technique with 30 couples who filed for divorce at the Antapani Religious Court in Bandung. The method used in this study uses a quantitative approach, namely descriptive analysis and simple linear regression analysis. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate at the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. This will have a negative impact on a person's psychology, neglect of children and so on.Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesai­kan dengan baik, maka akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pernikahan usia muda dan tingkat perceraian serta untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian. Hal ini akan berdampak buruk bagi psikologis seseorang, penelantaran anak dan lain sebagainya. 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FASILITATOR PERBUATAN ZINA Dudi Badruzaman
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i2.6367

Abstract

ABSTRACTAdultery is now not just an individual act anymore, but has become an "industry" with localization both legal and illegal. In this case many actors are involved in it such as the presence of pimps, sex brokers, providers of places, delivery people, etc. They can be referred to as the facilitator of adultery / obscenity, in addition to the adulterer itself. The purpose of this study is to find out the views of jurisprudence fiqh towards facilitators of assault and sanctions for them. , this study shows that the facilitators of immoral acts are jarimah acts and are included in ta'zir jarimah's part. Judging from the concept of participation, the facilitator of obscene acts includes participating indirectly and depending on the case, can by way of agreement, inciting (ordering), or giving assistance. The sanction for the facilitator of this obscene act is the sanction of ta'zir, the light weight become state rights in accordance with the demands of benefit.Keywords: Islamic Law, facilitator, Zina. 
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIAMIS TENTANG DISPENSASI NIKAH Dudi Badruzaman
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.4797

Abstract

Abstrak Dalam pernikahan usia muda dimana kedewasaan fisik dan rohani masih labil atau kurang, sering timbul goncangan-goncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya tidak jarang berujung pada perceraian. Memang secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya. Itulah sebabnya penetapan Peradilan Agama tentang dispensasi pernikahan menjadi amat penting.Kata Kunci: Konsep Keadilan Hukum, Hukum Waris, Hazairin 
KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Dudi Badruzaman
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5558

Abstract

 Forms of violence against women still occur in many places where women are always associated as marginalized groups that are discriminated against, oppressed, and subordinated to male domination. This study aims to 1). Why domestic violence still often occurs in many places in Indonesia even though legislation has been made to protect women's rights. 2). With the analysis of these questions, what should be done in order to reduce violence and provide justice for women in Indonesia. The method used by data collection techniques with literature study methods. And then collected from the reports of relevant agencies such as the National Commission on Violence Against Women, and scientific books that conduct similar studies, these secondary data are then interpreted qualitatively and supported by several scientific concepts and theories that have been put forward previously as a knife of analysis. This paper is expected to be able to raise awareness of the issue of violence against women in academic studies and provide an analysis and analysis of this issue.Keywords: Justice; gender equality; women.