Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Pembaharuan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL YURIDIS UNAJA
Ook Mufrohim
Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Semarang Ook Mufrohim; Joko Setiyono
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.2265

Abstract

Prostitution is a social crime that occurs within the community. Argorejo localization or famous as Sunan Kuning is a prostitution localization located in Semarang City. The Mayor of Semarang, through his policy, closed the Sunan Kuning localization. This research shows that there are new problems due to the issuance of Criminal Law Policy related to the closure of the Sunan Kuning Prostitution Localization in Semarang City, but the policy has an impact on the proliferation of Online Prostitution in the City of Semarang which actually creates a very big danger because it can be accessed by everyone and including minors, only on the condition of having a smartphone. This research is useful for the government so that in an effort to deal with crime is going to be carried out in an integrated manner, so that the crime in eradication can really really be resolved at the root of the problem the crime arises. This research focuses more on criminal law policy in dealing with crime in an integrated manner. This research method is a Normative Juridical research method or a doctrinal research method, using a statutory and conceptual approach.
PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID 19 ook Mufrohim; Imam Subaweh; Joko Setiyono
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7042

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, melainkan merupakan kejahatan lama yang sudah sering terjadi, di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat alasan limitatif yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat di tajatuhi pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga tindak pidana korupsi dapat di jatuhi pidana mati. Dengan demikian maka Tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 dapat dijatuhi Pidana mati dikarenakan Pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang dapat melatarelakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana  Korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa Pandemi Covid 19 dapat dijatuhi pidana mati. Metode pendeketan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pelaku tindak pidana korupsi tertentu yang dapat dijerat dengan pidana mati. 
LAW ENFORCEMENT OF DESTRUCTIVE FISHING IN INDONESIAN SEAS Ook Mufrohim; Joko Setiyono
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v7i2.10938

Abstract

Indonesia is a country consisting of many islands. This makes Indonesia rich in natural marine resources consisting of marine products such as fish and other marine animals. Catching fish by means of damage or (destructive fishing) using trawlers, fish bombs, fish anesthesia needs special attention in terms of law enforcement, to support the protection of marine ecosystems and enforcement of existing regulations. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. This research shows weaknesses in committing destructive fishing crimes. This is intended so that law enforcers can enforce according to the provisions of the statutory regulations that are willing, and seek additional personnel or carry out strategies so that they can carry out surveillance in the Indonesian sea from catching fish in destructive ways.
Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 Tendy Prasetyo; Ook Mufrohim; Bahari
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i1.544

Abstract

Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.
Co-Authors Bahari Imam Subaweh Joko Setiyono Tendy Prasetyo