Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Scientia Regendi Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)
Abdul Muis BJ
Universitas Langlangbuana
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abdul Muis BJ
SOSIOHUMANITAS Vol 21 No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/sosiohumanitas.v21i1.996

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyitaan harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengembalian kerugiankeuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangatlah penting karena akan berdampak pada timbulnya krisis di beberapa bidang lainnya, oleh karena itu kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelakukorupsi. Keberadaan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang telah ada dan yang akan diberlakukan dikemudian hari hendaknya memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi penegak hukum.Pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi baik yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Uang Penggantiadalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terpidana berupa pembayaran sejumlah uang yang disesuaikan dengan kerugian negara yang timbul karena perbuatan pidana korupsi. Uang pengganti merupakansuatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi, secara hukum maupun doktrin hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Ada dua hal yang perlu dicermati yaitu upaya jaksa penuntutumum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari terpidana tindak pidana korupsi dan pelaksanaan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari terpidana tindak pidana korupsi tidaksemuanya berjalan lancar.
PELAKSANAAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abdul Muis BJ
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.254 KB)

Abstract

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya perbuatan korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya: dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi dan nepotisme, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,serta UU No 30 I'ahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pada hakikatnya, pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematismakaada beberapa argumentasi mengapa pengembalian aset tindak pidana korupsi tersebut penting eksistensinya.[1]Secara sosiologis, dikaji dari perspektif ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aspirasi masyarakat untukmemberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN MILITER (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997) Rivaldi Fajarhari; Abdul Abdul Muis BJ
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2296.205 KB)

Abstract

ABSTRACT The prosecutor can return the case to the POM as investigator for penal mediation and POM as mediator. Settlement of criminal cases that occur can be resolved by two methods, namely penal and non-penal. One of the non-penal settlement is Penal Mediation. Penal mediation itself is born from the culture that exists in society so that the contents of the values are in accordance with the characteristics of the Indonesian Nation. However, the application of penal mediation does not yet have a strong juridical foundation. The research method used is descriptive analytical approach method and normative juridical research specifications. Meanwhile, the data analysis used qualitative juridical methods. Law Enforcement of the Offenses of Persecution by the Indonesian National Armed Forces Related to Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) means that in the military there is no penal mediation. The auditor has the prerogative rights. Obstacles in Law Enforcement Crime of Persecution by TNI Associated with Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) are internal factors, namely: prosecutors are hesitant to apply penal mediation, external factors, namely: the victim is not willing to undergo penal mediation. Keywords: Law Enforcement, Persecution Crime, Military Penal Mediation
Upaya Preventif Penanggulangan Penipuan Bisnis Online Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung Ari Wibowo; Abdul Muis BJ; Ryan Fani; MD. Afiq Rakhman Hakim Nasution; Lucky Alfian Nurdiansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/jpma.v2i2.530

Abstract

Maraknya Kasus penipuan bisnis online dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Wilayah Hukum Polsek Lengkong, Kelurahan Malabar adalah wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dan mempunyai tingkat akses yang tinggi terhadap cyber space, sehingga masyarakat tersebut sangat berpotensi dijadikan sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana penipuan online. Atas dasar hal tersebut maka para pengabdi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum tentang cyber space dan penegakan hukum atas kejahatan penipuan bisnis online sebagai upaya preventif di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kelurahan Malabar Kota Bandung.
The Intelligence Function of the Bandung City National Narcotics Agency in Preventing Drug Circulation Abdul Muis Bj
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5804

Abstract

The abuse and illicit trafficking of narcotics has been increasing in Indonesia both in quality and quantity. Not only the general public, but also many law enforcement officials have been proven to be perpetrators of narcotics crimes. Especially when TNI soldiers who maintain the integrity and sovereignty of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia are involved in narcotics offences. The government established the National Narcotics Agency to eradicate narcotics crimes, which is authorised to investigate and prosecute narcotics crimes in Indonesia. In the procedural law, it has been stated that investigators and investigators of a narcotics crime within the TNI are ANKUM, Military Police, Oditur and auxiliary investigators. The authority of BNN in conducting investigations and investigations of narcotics offences against TNI soldiers in cases of connexity is also very limited. The investigation and investigation must be authorised by ANKUM and only for case development to obtain information and data to find other suspects who are civilians. Once the information required by BNN is deemed sufficient, BNN must still refer the case to ANKUM and the Military Police as operational investigators and core investigators in koneksitas cases for TNI soldiers.
Co-Authors Ari Wibowo Lucky Alfian Nurdiansyah MD. Afiq Rakhman Hakim Nasution Rivaldi Fajarhari Ryan Fani