Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Valid Jurnal Ilmiah JISHUM Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Unizar Recht Journal
Hafizatul Ulum
Universitas Islam Al-Azhar
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH Hafizatul Ulum
Valid: Jurnal Ilmiah Vol 13 No 3 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Along with the passing Autonomous Region, shifted the paradigm of the organization that is giving autonomy broadest possible as stipulated in Law No. 32 the Year 2004 on Regional Government, policy change setting regional government are aligned with changes in policy towards Taxes and Levies as a foundation for regions in mobilizing the potential of local revenue, especially PAD, namely Law No. 28 the year 2009 on regional Taxes and Levies Settings local Taxes in Indonesia rooted in the constitution namely State Constitution RI 1945 Article 23A then specifically regulated in the Act number 28 the Year 2009 on regional Taxes and Levies Daerah. Pengaturan local Taxes in Central Lombok and East Lombok as a follow-up of implementation UU regulation No. 28/2009 then ditapkanlah areas: Central Lombok District Regulation No. 14 the Year 2010 on regional Taxes; East Lombok District Regulation No. 10 the Year 2010 on Regional Taxes; and East Lombok District Regulation No. 17 of 2010 Concerning Tax on Acquisition of Land and Buildings. But between East Lombok District Regulation regarding Entertainment Tax Section 21 Subparagraph (e) by Act No. 28 of 2009 Article 45 Paragraph (3) there is a conflict of norms. Comparison of Implementation of Tax Collection Areas In Central Lombok and East Lombok, Central Lombok District revenues are Tax terrain is not intensive because it does not meet the target of tax revenue, As with the East Lombok district revenues are Tax terrain is already intensively as between the target and actual tax revenue is appropriate
Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Hafizatul Ulum; Haerani Haerani; Juaini Juaini
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.696 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,penelitian ini dilaksanakan di kecamatan prin ggarata kabupaten lombok tengah, pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ,pendekatan konseptual ,pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Untuk mendapatkan hasil yang relevan maka peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait sebagai sampel untuk mewakilipopulasi dengan metode proportional purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,peneliti mendapatkan beberapa temuan yang menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dalam rangka pengisian perangkat desa tahun 2018 dikabupaten lombok tengah yaitu: 1)bahwa ketentuan didalam perbup aquo pada pasal 8 ayat (5) huruf n melampaui wewenang dari kewenangan yang dimiliki dalam pengaturannya biloa merujuk pada ketentuan diatasnya sesuai dengan azaz-azaz dalam pembentukan peraturan perundng-undangan serta telah membatasi hak konstitusional warga Negara untuk ikut turut serta berpartisipasi dalam pemerintahan 2) ketentuan yang dimaksud yakni dalam rumusan materi pasal 8 ayat (5) peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018sebagai peraturan pelaksana dari perda aquo merupakan norma kabur dalam peraturan ketentuan mengenai penghentian proses penjaringan bila dalam waktu yang ditentukan dalam aturan aquo jumlah bakal calon tidak mencapai dua orang maka proses penjaringan dihentikan yang menimbulkan ketidak pastian bagi satu orang bakal calon serta dalam pemberlakunnya,minimnya sosialisasi tentang kebijakan yang berakibat hilangnya daya guna dari capaian yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan dan terkesan dipaksakan hanya untuk menunjukkan berbedan kekhasan daerah kabupaten lombok tengah dengan daerah lain tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan persatuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi di Luar Pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Haerani Haerani; Hafizatul Ulum
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.47 KB)

Abstract

UUPK berdasarkan Pasal 52 memberikan kewenangan kepada BPSK untuk melaksanakan beberapa fungsi dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah fungsi mediasi. Terhadap pembentukan BPSK di Kota Mataram, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, sebagian besar pengaduan konsumen yang ditangani di BPSK Kota Mataram adalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini berasal dari sektor jasa keuangan non bank (lembaga pembiayaan) khususnya dalam sengketa pembiayaan konsumen (consumer finance). Adapun permasalahnnya ialah Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK dan Bagaimanakah efektivitas penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui mediasi di luar pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan normatif dan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) dengan metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan yang diperoleh dengan teknik wawancara dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, dimana terhadap putusan arbitrase dapat diajukan keberatan; Kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPSK Kota Mataram dinilai efektif untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen. Mediasi cenderung dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa, dimana berdasarkan sampel yang penulis gunakan 3 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2020, terdapat sekitar 60 perkara dengan cara mediasi yang berhasil ditangani dari 86 perkara yang diselesaikan. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPSK Kota Mataram efektif untuk menyelesaikan suatu perkara.
Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang – Undangan Hafizatul Ulum; Haerani Haerani; Budi Hartono
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu ciri Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. permasalahan yang di angkat meliputi: Bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana bentuk Pengujian Konstitusionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengutamakan bahan hukum kepustakaan. Pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bentuk pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk Executive Review serta berkaitan erat dengan hubungan negara kesatuan dengan pengawasan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut Haerani Haerani; Hafizatul Ulum
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini hendak mengkaji bagaimanakah tahapan-tahapan dalam pendaftaran kapal dan bagaimana kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, tujuan pendaftaran kapal adalah untuk menentukan status hukum kapal; memperoleh surat kebangsaan kapal Indonesia; kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak bergerak; kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa status hukum kapal ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Kapal yang telah memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Kedua, Kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut merupakan kewenangan atributif yang diperoleh langsung dari undang-undang, yaitu Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran, maka Notaris dalam hal ini tidak berwenang membuat akta hipotek kapal laut sebagai akta otentik, yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Dalam hal ini berlaku asas dalam perundang-undangan, yaitu Lex Specialis derogat legi generali.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya Hafizatul Ulum; M. Dewa Ginting Singaulung
JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2023): September (JISHUM Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v2i1.280

Abstract

Aplikasi e-Court merupakan inovasi baru bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary),studi ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Implementasi Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negri Praya, Metode Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan). Penerapan E-Court di Indonesia telah mulai diterapkan paska dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”) Yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Nusa Tenggara Barat perkara E-Court diterima sebanyak 193 perkara, terdiri dari 101 perkara gugatan, 9 perkara bantahan, 1 perkara khusus parta politik, 17 perkara gugatan sederhana dan 65 perkara permohonan. E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR Paridarmawan Wahyuyasa; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr,. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA) Rafika Nur Affiani; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvesi Hak Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dan Diatur Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak Muzakki; Hafizatul Ulum; Dhina Megayanti Megayanti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan hukum serta pertimbangan hukum Majleis Hakim dalam memeriksa perkara serta menjatuhkan putusan pada anak berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram : 26 / PID. SUS. Anak / 2022/ PN.Tanggal 6 September Tahun 2022 yang menandakan bahwa tindak pidana narkotika sangat membahayakan generasi muda bangsa. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.Hasil Penelitian diketahui bahwa (1) Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 26 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. didasarkan pada asas tumbuh kembang anak, dengan maksud masa depan anak dapat terjaga pasca menjalani pidana, serta putusan memiliki karateristik Double Track system yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi dilakukan tidak hanya menghukum namun juga memberikan pembinaan dan edukasi pada anak sehingga anak dapat kembali seperti sediakala setelah menjalani putusan pidana dan berperan sebagai aset bangsa dikemudian hari.
Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Muhammad Zuhudin; Hafizatul Ulum; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan hukum perlindungan anak terlantar dalam hukum positif Indonesia dan Apakah tugas dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak terlantar. Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, dan analisis yang digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak terlantar dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum. Pelaksanaan tugas dan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak terlantar di emban dan di implementasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan juga Dinas Sosial (Dinsos) dalam Pemerintahan Daerah. Kementerian sosial sendiri, seperti apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa tindakan yang telah di lakukan dalam rangka pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, memberikan dukungan dalam bentuk program kesejahteraan anak diantaranya Program Kesejahteraan Anak (PKSA) dan Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA) yang diberikan kepada anak-anak terlantar per tahunnya di seluruh Indonesia guna pemenuhan hak-hak dasar dan hak sipil.
Co-Authors Budi Hartono Dhina Megayanti Megayanti GUSTI AYU RATIH DAMAYANTI Haerani Haerani I Gede Sukarmo Juaini Juaini M. Dewa Ginting Singaulung Muhammad Zuhudin Muzakki Paridarmawan Wahyuyasa Rafika Nur Affiani Sri Karyati