Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis Kebijakan Pertanian Analisis Kebijakan Pertanian
Rangga Ditya Yofa
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Rancangan dan Implementasi Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Rangga Ditya Yofa; Mewa Ariani; I Ketut Kariyasa; Achmad Suryana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n1.2016.55-72

Abstract

Field School-Integrated Crop Management (FS-ICM) was one of components within the National Rice Production Enhancement Program implemented by the Ministry of Agriculture in the period of 2009−2014. With the support of a large amount of budget, FS-ICM implementation was expected to have a significant impact on the increase of food production. This study aims to assess planning design and the implementation of FS-ICM on rice. This study used primary and secondary data included all information related to planning design and the implementation of FS-ICM program at national and regional levels. Data collection was carried out by interviewing the leaders of agricultural institutions associated with activities of FS-ICM and from Focus Group Discussion (FGD) among the group and individual rice farmers at provincial and regency levels in West Java Province in the period of September−October 2014. The data and information were processed descriptively and qualitatively. The results of this study indicated that annual planning of the FS-ICM program was in fact not based on the results of annual evaluation of the implementation and the performance of FS-ICM. During five-year period, annual target of the FS-ICM had been arranged to be increased at a very high rate, regardless of the limited capacity and the unsuccessful implementation of the program. This study had also indicated that planning and implementation of FS-ICM in the field was not fully in accordance with the basic concept of ICM. The rate of adoption of ICM technology components among the rice farmers was quite low, besides the limited number and quality of agriculture extension workers to support this program. It is suggested reporting systems and socialization program improvement, well-functioning LL, encouraging the mobilization of extension, fostering local growers, establishing better coordination between central and local governments as well as implementers in the field, and also building and repairing aspects of processing, marketing and farmers groups. AbstrakSekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan salah satu komponen dalam program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang dilaksanakan Kementerian Pertanian pada tahun 2009−2014. Dengan dukungan anggaran yang besar, pelaksanaan SL-PTT diharapkan dapat berdampak nyata pada peningkatan produksi pangan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dari implementasi kegiatan SL-PTT padi sawah. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi informasi tentang perencanaan dan implementasi SL-PTT di pusat dan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan instansi pertanian yang terkait dengan kegiatan SL-PTT serta focus group discussion (FGD) di antara kelompok tani/petani padi sawah pada tingkat provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan September−Oktober 2014.  Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan tahunan SL-PTT tidak didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan kinerja implementasi SL-PTT di lapangan. Selama periode lima tahun, target tahunan SL-PTT terus ditambah dengan tingkat kenaikan yang tinggi, tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung keberhasilan program. Kajian ini juga menunjukkan perencanaan dan implementasi SL-PTT di lapangan tidak mengacu sepenuhnya pada konsep dasar PTT, tingkat adopsi komponen teknologi PTT masih rendah, dan jumlah serta kualitas penyuluh pertanian terbatas untuk mendukung keberhasilan program SL-PTT ini. Implikasi kebijakan yang disarankan ialah perbaikan sistem pelaporan dan sosialisasi program, memfungsikan LL secara baik, mendorong mobilisasi penyuluh, menumbuhkan penangkar-penangkar lokal, membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan, serta membangun dan memperbaiki aspek pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani.
Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan Achmad Suryana; Adang Agustian; Rangga Ditya Yofa
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n1.2016.35-54

Abstract

Fertilizer is one of important production factors in food farming to gain high productivity. Efforts to manage procurement, distribution, and proper fertilizer application have been regulated, implemented, and controlled by the government. However, complaints related to fertilizer distribution problems still exist. This study aims to analyze national fertilizer performance, especially fertilizer policy for food sector, fertilizer industry, and farmer dynamics in formulating fertilizer needs and its application; and to formulate fertilizer policy alternatives that can increase fertilizer distribution efficiency and use of budget subsidy. Coverage and data of this study were at national level. Analytical methods of this study were both quantitative and qualitative descriptive approaches. The main finding of this study was a formulation of four policy alternatives pertaining distribution mean of direct fertilizer subsidy delivered to farmers. Implementation of these policy alternatives requires availability of accurate data on rice farmers, agricultural land ownership and use, and food farming system profile nationwide. In the short run, in order to increase distribution efficiency of subsidized fertilizer to farmers, it is recommended that some adjustments to the current fertilizer policy must be done on price of natural gas as raw material for Urea, level of subsidized price of fertilizers paid by farmers, document of definitive plan of fertilizer needs of farmer groups (RDKK), and function of fertilizer supervision commission at regional levels.  AbstrakPupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani pangan untuk memperoleh produktivitas tinggi. Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan, dan diawasi pemerintah, namun keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi. Pengkajian ini bertujuan untuk menganalis keragaan perpupukan nasional, terutama kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk subsektor pangan, industri pupuk nasional, dan dinamika petani dalam penyusunan kebutuhan serta pemanfaatan pupuk; dan merumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dan anggaran subsidi pupuk. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil  utama kajian ini berupa formulasi empat alternatif kebijakan cara penyaluran anggaran subsidi pupuk langsung diberikan kepada petani. Implementasi alernatif kebijakan tersebut mempersyaratkan tersedianya data yang akurat tentang petani padi, penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian, dan profil usaha tani pangan secara nasional. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani disarankan dilakukan beberapa penyesuaian atas kebijakan perpupukan saat ini, yaitu harga gas bumi sebagai bahan baku Urea, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan fungsi komisi pengawasan pupuk di daerah.
Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan Achmad Suryana; Adang Agustian; Rangga Ditya Yofa
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.706 KB) | DOI: 10.21082/akp.v14n1.2016.35-54

Abstract

Fertilizer is one of important production factors in food farming to gain high productivity. Efforts to manage procurement, distribution, and proper fertilizer application have been regulated, implemented, and controlled by the government. However, complaints related to fertilizer distribution problems still exist. This study aims to analyze national fertilizer performance, especially fertilizer policy for food sector, fertilizer industry, and farmer dynamics in formulating fertilizer needs and its application; and to formulate fertilizer policy alternatives that can increase fertilizer distribution efficiency and use of budget subsidy. Coverage and data of this study were at national level. Analytical methods of this study were both quantitative and qualitative descriptive approaches. The main finding of this study was a formulation of four policy alternatives pertaining distribution mean of direct fertilizer subsidy delivered to farmers. Implementation of these policy alternatives requires availability of accurate data on rice farmers, agricultural land ownership and use, and food farming system profile nationwide. In the short run, in order to increase distribution efficiency of subsidized fertilizer to farmers, it is recommended that some adjustments to the current fertilizer policy must be done on price of natural gas as raw material for Urea, level of subsidized price of fertilizers paid by farmers, document of definitive plan of fertilizer needs of farmer groups (RDKK), and function of fertilizer supervision commission at regional levels.  AbstrakPupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani pangan untuk memperoleh produktivitas tinggi. Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan, dan diawasi pemerintah, namun keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi. Pengkajian ini bertujuan untuk menganalis keragaan perpupukan nasional, terutama kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk subsektor pangan, industri pupuk nasional, dan dinamika petani dalam penyusunan kebutuhan serta pemanfaatan pupuk; dan merumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dan anggaran subsidi pupuk. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil  utama kajian ini berupa formulasi empat alternatif kebijakan cara penyaluran anggaran subsidi pupuk langsung diberikan kepada petani. Implementasi alernatif kebijakan tersebut mempersyaratkan tersedianya data yang akurat tentang petani padi, penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian, dan profil usaha tani pangan secara nasional. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani disarankan dilakukan beberapa penyesuaian atas kebijakan perpupukan saat ini, yaitu harga gas bumi sebagai bahan baku Urea, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan fungsi komisi pengawasan pupuk di daerah.
Rancangan dan Implementasi Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Rangga Ditya Yofa; Mewa Ariani; I Ketut Kariyasa; Achmad Suryana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n1.2016.55-72

Abstract

Field School-Integrated Crop Management (FS-ICM) was one of components within the National Rice Production Enhancement Program implemented by the Ministry of Agriculture in the period of 2009−2014. With the support of a large amount of budget, FS-ICM implementation was expected to have a significant impact on the increase of food production. This study aims to assess planning design and the implementation of FS-ICM on rice. This study used primary and secondary data included all information related to planning design and the implementation of FS-ICM program at national and regional levels. Data collection was carried out by interviewing the leaders of agricultural institutions associated with activities of FS-ICM and from Focus Group Discussion (FGD) among the group and individual rice farmers at provincial and regency levels in West Java Province in the period of September−October 2014. The data and information were processed descriptively and qualitatively. The results of this study indicated that annual planning of the FS-ICM program was in fact not based on the results of annual evaluation of the implementation and the performance of FS-ICM. During five-year period, annual target of the FS-ICM had been arranged to be increased at a very high rate, regardless of the limited capacity and the unsuccessful implementation of the program. This study had also indicated that planning and implementation of FS-ICM in the field was not fully in accordance with the basic concept of ICM. The rate of adoption of ICM technology components among the rice farmers was quite low, besides the limited number and quality of agriculture extension workers to support this program. It is suggested reporting systems and socialization program improvement, well-functioning LL, encouraging the mobilization of extension, fostering local growers, establishing better coordination between central and local governments as well as implementers in the field, and also building and repairing aspects of processing, marketing and farmers groups. AbstrakSekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan salah satu komponen dalam program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang dilaksanakan Kementerian Pertanian pada tahun 2009−2014. Dengan dukungan anggaran yang besar, pelaksanaan SL-PTT diharapkan dapat berdampak nyata pada peningkatan produksi pangan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dari implementasi kegiatan SL-PTT padi sawah. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi informasi tentang perencanaan dan implementasi SL-PTT di pusat dan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan instansi pertanian yang terkait dengan kegiatan SL-PTT serta focus group discussion (FGD) di antara kelompok tani/petani padi sawah pada tingkat provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan September−Oktober 2014.  Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan tahunan SL-PTT tidak didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan kinerja implementasi SL-PTT di lapangan. Selama periode lima tahun, target tahunan SL-PTT terus ditambah dengan tingkat kenaikan yang tinggi, tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung keberhasilan program. Kajian ini juga menunjukkan perencanaan dan implementasi SL-PTT di lapangan tidak mengacu sepenuhnya pada konsep dasar PTT, tingkat adopsi komponen teknologi PTT masih rendah, dan jumlah serta kualitas penyuluh pertanian terbatas untuk mendukung keberhasilan program SL-PTT ini. Implikasi kebijakan yang disarankan ialah perbaikan sistem pelaporan dan sosialisasi program, memfungsikan LL secara baik, mendorong mobilisasi penyuluh, menumbuhkan penangkar-penangkar lokal, membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan, serta membangun dan memperbaiki aspek pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani.
Co-Authors Achmad Suryana Adang Agustian I Ketut Kariyasa Mewa Ariani