Moh. Muhibbin
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KONSTRUKSI PERADILAN INKLUSIF DI TENGAH PLURALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM Moh. Muhibbin; Sunardi Sunardi; Anang Sulistyono
Jurnal Ijtihad Vol 6, No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/multikultural.v6i1.14106

Abstract

Dunia peradilan di negara ini terus dalam penilaian publik. Dalam dunia penegakan hukum yang sering terjadi, salah satu aspek penting yang sering dituntut oleh masyarakat atau para pencari keadilan adalah penegakan prinsip persamaan kedudukan atau perlakuan di depan hukum, yang berarti  menuntut inklusifitas atau di tengah masyarakat pluralisme sekalipun, tidaklah dibedakan. Dalam ajaran Islam pun perlakuan demikian ini dituntut untuk ditegakkannya. Setiap aparat penegak hukum dituntut menjadi aparat yang mempunyai kapabilitas dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan status sosial atau kedudukan, sehingga tidak dikenal Namanya peradilan berdasarkan strata.Kata Kunci: peradilan, inklusif, penegakan, norma The world of justice in this country continues to be under public judgment. In the world of law enforcement that often happens, one of the important aspects that is often demanded by the community or justice seekers is the enforcement of the principle of equality of position or treatment before the law, which means demanding inclusiveness or even in a pluralistic society, it is not differentiated. Even in Islamic teachings, this kind of treatment is required to be enforced. Every law enforcement officer is required to be an officer who has the capability to enforce law and justice without distinguishing social status or position, so that the name of the judiciary is based on strata.Keywords: justice, inclusive, enforcement
KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR Haris Aksara; Moh. Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.727 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15866

Abstract

 Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narktotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesinambungan.Kata-Kunci: Polisi, Penyidikan, Narkotika. Investigators in the east java police jurisdiction are required to understand the criminal act of narctotika, such as a number of prohibitions in it such as the community is not allowed to store narcotics for any type and class. To get optimal useful results and usefulness in the process of investigating narcotics criminal cases, and avoiding unwanted legal consequences such as pre-trial demands, compensation and rehabilitation, or even until the release of the defendant from all lawsuits and legal charges as a result of the transparency of the investigator, then every Police Officer who carries out the task of investigation must hold firm and carry out all the principles in the investigation.  The investigation activity has five principles, namely: 1. Principle of Responsibility, 2. Principle of Certainty, 3. Principle of Speed, 4. Principle of Security, 5. Principle of Continuity.Keywords: Police, Investigation, Narcotics
KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR Haris Aksara; Moh. Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15866

Abstract

 Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narktotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesinambungan.Kata-Kunci: Polisi, Penyidikan, Narkotika. Investigators in the east java police jurisdiction are required to understand the criminal act of narctotika, such as a number of prohibitions in it such as the community is not allowed to store narcotics for any type and class. To get optimal useful results and usefulness in the process of investigating narcotics criminal cases, and avoiding unwanted legal consequences such as pre-trial demands, compensation and rehabilitation, or even until the release of the defendant from all lawsuits and legal charges as a result of the transparency of the investigator, then every Police Officer who carries out the task of investigation must hold firm and carry out all the principles in the investigation.  The investigation activity has five principles, namely: 1. Principle of Responsibility, 2. Principle of Certainty, 3. Principle of Speed, 4. Principle of Security, 5. Principle of Continuity.Keywords: Police, Investigation, Narcotics