Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JURNAL ILMIAH ADVOKASI Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law_Jurnal International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Legalpreneur Journal
Kusbianto Kusbianto
Universitas Dharmawangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014) Muhammad Azani Ramadhan B Nasution; Kusbianto Kusbianto; Andi Maysarah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i2.1209

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn) Dirwansyah Dirwansyah; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i2.1210

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA Kusbianto Kusbianto
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i1.270

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah antara PT.Perkebunan Nusantara di Sumatera Utara dengan masyarakat penggarap, pada akhirnya sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan jelas dan tuntas. Pengadilan non-litigasi dengan proses pengadilan (litigasi) atau dengan cara musyawarah di luar pengadilan (non-litigasi), ada beberapa sebab, yaitu: pertama, melalui pengadilan yang dihadiri kurang menyukai rasa, anggapan para penggarap pengadilan berpihak ke perkebunan. kedua; Terkait sengketa dengan cara-cara non-litigasi dilakukan dengan cara meminta keamanan (pendekatan keamanan) mempengaruhi jatuhnya korban jiwa dan harta benda, menimbulkan rasa permusuhan di kedua belah pihak semakin meningkat. Perusahaan memberikan persetujuan untuk membayar ganti rugi dengan bentuk suguh hati, yaitu memberi ganti rugi. Perlu di cari bentuk atau model penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan sengketa dengan tuntas antara perusahaan dan penggarap. Kata kunci: Sengketa tanah, perkebunan Negara.
PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah; Muhammad Asri Pulungan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i1.240

Abstract

Keluarga adalah unit sosial yang mendukung dalam masyarakat yang dikumpulkan dan sangat besar menentang perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi yang khusus dan perlu kepala keluarga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota / individu dalam keluarga. Sebuah keluarga yang disebut harmonis sepakat seluruh keluarga yang bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, memutuskan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis disetujui terjadi sebaliknya. Fakta yang terjadi di masyarakat mengenai konflik pada suami dan istri memiliki faktor yang lebih besar dan masalah hukum bagi para pihak terkonsentrasi bagi mereka yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam, serta membantu melaporkan kasus-kasus yang terkait dengan hukum , karena kasus keluarga merupakan delik aduan yang bisa ditinggikan oleh masyarakat dan harapan tidak sampai ke ranah hukum peradilan. Permasalahan yang coba ditinjau Penulis dalam jurnal ini membahas tentang peraturan keluarga yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bagaimana Perlindungan dan Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi pertentangan. Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan
PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH NELAYAN TRADISIONAL KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA Dr. Kusbianto; John Simon; Irwanmay Irwanmay
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i1.1953

Abstract

Fishermen are used to be in poverty or otherwise, that relates to them called the poorest of the poor. Indonesia is a maritime country whose about two-thirds of the total sea area with a full coastline length is 99,093 km. It classifies the traditional fishermen as a group of people in poverty with a height level of reliance on fishery resources. The study started in Bagan Deli Village, Medan Belawan District, Medan City, North Sumatra Province. This research aims to find the issues that exist in them and resolving for them. The study uses a survey method with interview techniques. The fishermen of the respondents determine by the purposive method by the number of 43 people. Data analyzed in the Likert scale, which is to measures the perceptions, attitudes, and opinions by the respondents about an occurrence or their social phenomenon in Bagan Deli that keep in a questionnaire form. The results show that 13 questions ask respondents that defines all agreed, except for the questionnaire statements number 13 and 4 are Strongly Agree. Statement number 13 is ‘Do you agree if a fishery product processing in business group establishes in the Bagan Deli fishing environment?’ That is the highest-ranking with a total weight of 145, and the result is a score of 84.30% with an interpretation of the score Very Strong (Strongly Agree). The questionnaire for number 4 is 'Does environmental pollution cause a decrease in fishing and other types of fishing?', the second-highest-ranking with a total weight of 138. And the result is 80.23% with an interpretation of the score Very Strong (Very Agree).Keyword : Problems, Strategies, Traditional Fishermen
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Kusbianto Kusbianto; Dody Safnul; Fadhil Yazid; Suparman Suparman
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.984 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.634

Abstract

Diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta autentik dalam perbuatan hukum (jual beli, kontrak, sewa meyewa dan lainnya) maka kedudukan dan wewenang notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang dalam pembuatan akta autentik (kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang) juga semakin penting. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya akta autentik dimana salah satu perbuatan hukum yang penting dibuat dengan akta autentik yaitu jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris. Adapun yang menjadi mitra pengabdian yaitu kantor kecamatan Medan Johor. Metode pengabdian dilakukan dengan cara branstorming, presentasi dan diskusi, simulasi yang didukung dengan media slide. Kemudian dilakukan sesi tanya jawab kepada para peserta. Hasil pengabdian bahwa masyarakat kecamatan Medan Johor belum seluruhnya memahami tentang pentingnya akta autentik, terutama dalam melakukan jual beli hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat masih terdapat ketidakseragaman yang dilakukan sebagian masyarakat di Kecamatan Medan Johor, ada yang bertransaksi hanya dengan menggunakan bukti kwitansi saja, ada yang melaksanakan transaksi dan membuat surat pelepasan haknya di kantor Lurah, ada yang di kantor Camat dan ada juga yang melaksanakannya di Kantor Notaris. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu ketidaktahuan, kebiasaan, biaya dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai ketidakseragaman bentuk perolehan haknya. Kata kunci : Akta Autentik, Notaris, Jual Beli
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERKEBUNAN DI KEBUN SEI PUTIH PTPN III DALAM PERSFEKTIF HUKUM Kusbianto; Azmiati Zuliah; Muhammad Asri Pulungan
to-ra Vol. 6 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

The conflict in the farming sector, for example, was the problems of cultivated land, which tendedto cause horizontal conflict between the plantation and the cultivator communities. The disputeclaimed that each side had a right to their land, a land dispute in this study between the PTPN IIIand the self-successful then-peasant community (KTSM) Sei Galang, because of a lawsuit by agroup of farmers demanding legal action against a law that had ruined the land area by 345.56ha.The problem of this study is to find out how the plantation companies are solving the demandsof the plantation area and what the society is demanding is to cultivate the plantation area indispute in the rights area for business by using normative methods of study through courtdecisions and field or sociological studies of a qualitative type of research. The result of thisstudy has shown that the demands of the parties to the PTPN (III) of Gartu land are not upheldon the merit of credentials or credentials authentic. The rights/proofs that the people submittedby the people were simply photocopied that could not be investigated. The tendency to thecommunity's demands in the white Sei garden was brewed to the settlement, which was unclear towhat level of court process, so the society's demands were unfounded. Sugata hoped that thesolution would be a non-litigation approach in settlement of the land dispute existing in the PTPNIII, particularly the plantations in North Sumatra. Keywords: Dispute Settlement, Arable Land, PTPN III Sei Putih Plantation.
ANALISIS HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/PN.Mdn) Febriansyah Febriansyah; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i3.1361

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SEBAGAI PEMEGANG LEASING YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada PT. Federal International Finance Group) Tangges Dines; Kusbianto Kusbianto; Ayu Trisna Dewi
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2293

Abstract

ABSTRACTLeasing is often used as a god of help or a god of savior for most Indonesian people. However, at this time the existence of leasing that violates the law on the forced withdrawal of goods that are the object of leasing is very disturbing to consumers.The problems in this study are the position of the leasing consumer in the event of a default in the leasing agreement, the dispute resolution process due to default against the leasing company at PT FIF GROUP. and implementation of confiscation of goods (Objek Leasing) at PT FIF GROUP. This research method uses empirical legal research and descriptive analytical research.If the customer has exceeded the promised time limit, the customer will get (bad RO) and the customer will also be blacklisted from the company and will not be able to apply for credit withdrawal at any leasing company or dealer he wants to take credit for. If the customer makes payments smoothly and there are no obstacles, the customer will have a good position. Settlement of disputes in leasing contracts can be done in two ways, namely through court and out of court. Implementation of the trial based on court decisions or the decision of the Constitutional Court no. 18/PUU-XVII-2019 there has been no confiscation by PT. FIF. Determination of court confiscation to withdraw the object of leasing as determined by the Constitutional Court (MK). It is suggested that PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE should use more government regulations, namely using court decisions or decisions of the Constitutional Court to confiscate or take goods (leasing objects).Keywords: Leasing, Achievement Wan, Confiscation of Goods
Right Of Immunity Of Members Of The House Of Representatives (Case Study Of Immunity Rights Of Langkat Regency DPRD Members) Haris Kelana Damanik; Kusbianto Kusbianto; Ariman Sitompul
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 2 No. 2 (2023): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v2i2.63

Abstract

Paradiqma democracy demands that every form of legislation and various decisions get the approval of the people's representatives and as much as possible attention to the interests of the people. Although the authority to form a law is in the hands of the DPR together with the president and does not involve the sovereign holder, namely the people in the process of its formation, but currently the role of the people in influencing a policy to produce a law and to assess the implementation of a law cannot be underestimated. The research aims to provide immunity rights for members of Parliament/DPRD as public officials in terms of carrying out their duties and authorities. The research method used in this research is normative juridical law research by using the approach of legislation and doctrine applied to a legal problem and is prescriptive that is expected to be applied in society. The results of the study concluded that members of the DPR / DPRD in performing their duties and authorities need to be protected properly and honorably in accordance with the level of Honor as elected representatives of the people and each member of the DPR must also reflect the personal and behavior of the honorable and leading in law enforcement.
Co-Authors Al-Hafiz Al-Hafiz Andi Maysarah Ariman Sitompul Ayu Trisna Dewi Dirwansyah Dirwansyah Dody Safnul Fadhil Yazid Febriansyah Febriansyah Haris Kelana Damanik Irwanmay Irwanmay John Simon Muhammad Asri Pulungan Muhammad Asri Pulungan Muhammad Azani Ramadhan B Nasution Prasetyo Kartiadi Pratiwi Putri Marshanda Zaen Rilawadi Sahputra suparman suparman Tangges Dines ZULIAH, AZMIATI