Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

UPAYA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN (DISKUMDAG) KOTA BATU DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PRODUK TUJUAN EKSPORT Ruth Agnesia Sembiring; Tia Subekti; Mitha Mawar Nia Bella
Journal of Governance Innovation Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 (September 2020)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v2i2.384

Abstract

Abstract Small and Medium Enterprises are an important pillar in supporting the economy of the middle to lower class communities. Every region in Indonesia has SMEs but only a few are able to have export quality. Local products that are presented in the form of SMEs are often unable to compete with products from large-scale industries or even unable to compete with imported products. This is a threat to the economic continuity of the middle to lower class communities considering that today's global market opportunities are difficult to stem the flow of imports from other countries. One of the efforts that can be used to maintain SMEs is to improve the quality of SMEs with export standards. Batu City has 365 UKMs spread over 3 districts. This condition shows how UKM has become the economic support for the people of Batu. This research looks at "How are the efforts of the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade (Diskumdag) of Batu City in Empowering Small and Medium Enterprises (UKM) for Export Destination Products?" This research uses an interview, observation, and documentation methods. The theory used in this research is development theory with self-help and technocratic approaches and also the concept of community empowerment. As a result, first, the Batu City Government carried out the development of SMEs with a technocratic approach through the KITE IKM (Ease of Imports for Small and Medium Industry Export Destination) program. The technocratic approach is vertical and positions the government as a consultant. Second, the government provides training, mentoring, and facilities. However, out of a total of 365 SMEs, can export. Third, the main obstacle faced is that export quality standards have not been met.
Women as Environmental Cadres: Case Study in Activities of “Fostering Family Welfare”or PKK in Malang 2018 Irza Khurun'in; Tia Subekti
Journal of Politics and Policy Volume 2 No.2 June 2020
Publisher : Journal of Politics and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ecofeminism is present to bridge the study between ecology and feminism. He tried to connect the relationship between natural damage and the dominance of masculinity. Shiva and Mies strongly depicted women as natural caretakers of the environment in which it perpetuates traditional views on the gendered division of labor. This paper critically examines the ways in which women interpret their roles and relationships related to nature by using specific case study of women environmental cadres through PKK (Fostering Family Welfare) in Malang. This article argues that the women involvement in environmental conservation through PKK is not their acknowledgement of their distinct relationship to their natural environment. Instead, it was the product of hegemony of knowledge and power by government and environmental activists. It shows that ecofeminism ignores political aspects in which actually puts the burden of environmental damage on women with portraying women as "natural" agents that take charge of environmental conservation.Keywords: Ecofeminism; environmental conservation, women, Fostering Family Welfare; Malang
Model Partisipasi Masyarakat dengan Perspektif Psikologi pada Pelayanan Posyandu di Kota Malang dan Kota Madiun Intan Rahmawati; Tia Subekti; Irza Khurun'in
Jurnal Diversita Vol 7, No 1 (2021): JURNAL DIVERSITA JUNI
Publisher : Faculty of Psychology, Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/diversita.v7i1.4228

Abstract

Posyandu hadir sebagai Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang aktif dalam melakukan inovasi pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu. Partisipasi masyarakat melalui Posyandu sebagai bentuk dari pembangunan kesehatan yang inklusif dengan melibatkan peran aktif masyarakat serta tidak meninggalkan nilai-nilai lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model partisipasi masyarakat pada pelayanan Posyandu di Posyandu Delima Kota Malang dan Posyandu Tanjung Kota Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatifdengan teknik purposive sampling, serta menggunakan interview mendalam, observasi, dan dokumentasi pada 2 informan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan modifikasi metode Stevick-Colaizzi-Keen dari Moustakas untuk menemukan dinamika partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkanadanya keterlibatan proses mental individu dalam kelompok yang melibatkan proses tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan kelompok yang diharapkan. Proses mental ini dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, pengalaman, dan karakteristik organisasi, sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi individu dalam berinovasi yang dilatar belakangi oleh motivasi, ide, dorongan, gagasan, tekanan, dan kebutuhan.
Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional Ruth Agnesia Sembiring; Tia Subekti
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v7i1.30416

Abstract

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia bisa dibilang stagnan dan hanya mampu di pasar lokal. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana UMKM dikelola berdasarkan peran serta pola dalam kegiatan ekspor dengan konsep governance. Tata kelola UMKM memiliki visi untuk melibatkan aktor-aktor: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Dengan menggunakan studi kualitatif, kajian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam kepada pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Batu, dan tiga UMKM pelaku ekspor di Kota Batu; serta dokumentasi media massa maupun tabloid yang memuat informasi mengenai ketiga UMKM yang menjadi fokus kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terhadap lokasi dan kegiatan UMKM pelaku ekspor dan wawancara melalui pertemuan secara langsung maupun pertemuan secara tidak langsung terhadap narasumber. Kajian ini menganalisis aktor dalam tata kelola UMKM berkualitas internasional, pemasaran UMKM ke pasar internasional dan relasi antaraktor governance dalam rantai ekspor UMKM. Pemerintah memberi pelatihan dan pendampingan, menyelenggarakan pameran UMKM, dan program KITE. Pelaku UMKM sebagai bagian dari masyarakat memiliki tenaga kerja, memperoleh bahan baku, dan memiliki infrastruktur produksi. Pihak swasta membeli produk UMKM, memberi bantuan dana, memasarkan produk UMKM, dan mengirim produk UMKM keluar negeri. Governance model Liberal-democratic digunakan dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor di Kota Batu, sehingga relasi pelaku UMKM dengan buyer dari luar negeri terjalin sebelum UMKM terbentuk dan terdaftar secara legal melalui dinas pemerintah. Dengan demikian, kajian ini menemukan bahwa pemerintah mengambil porsi sedikit dalam tata kelola UMKM berkualitas ekspor di Kota Batu. Kehadiran pemerintah dirasakan pada tahap perizininan dan pemenuhan syarat ekspor.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA BUMDES KETAPANRAME KABUPATEN MOJOKERTO Tia Subekti; Irma Fitriana Ulfah
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2110

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMDes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto sebagai BUMDEs terbaik di Jawa Timur, khususnya dengan melihat proses kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat (collaborative governance). Metode pencarian data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara , hingga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance merupakan alternative yang tepat untuk dipilih  dalam pengelolaan BUMDes. Kolaborasi mampu menyelesaiakan permasalahan pengelolaan BUMDes yang kebanyakan disebabkan oleh faktor terbatasnya sumber daya. Keberhasilan proses kolaborasi disebabkan oleh beberapa faktor yatu: politicall will dari pemerinath desa sebagai leading sector dan mewujudkan kepemimpinan yang fasilitatif; desain kelembagaan yang baik yang ditunjukkan dengan pembentukan aturan dan prosedur yang jelas melalui MOU; pembentukan struktur organisasi yang jelas dan desentralisasi tugas dan fungsi; transparansi pengelolaan BUMDes dengan membentuk badan pengawas dari masyarakat; serta terakhir adalah kepercayaan publik yang tinggi yang mendorong adanya partisipasi masyarakat.