Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERSPEKTIF Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Rahmawati Rahmawati
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan Zainul Abidin; La Didi; Rahmawati Rahmawati; Firman Akbar
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5825

Abstract

The purpose of this study is to describe the institutions of Village-Owned Enterprises in South Buton Regency. This research is important to do because there are several problems including the application of rules and management of Village-Owned Enterprises that are not appropriate and lack of internal control. The research design used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation techniques, interviews and also through document review. The data were analyzed using an interactive model. The results of this study reveal that the implementation of village-owned enterprises in South Buton Regency is limited with various problems. From the regulatory aspect, it has been based on rules such as village regulations, management decrees and AD/ART, but there are some villages that are constrained by legalization due to internal problems. Meanwhile, from the normative aspect, the evaluation form and the accountability model for the management of Village-Owned Enterprises have not been carried out properly because there are still unaccountable management reports. However, there are several efforts by the Village Community Empowerment Service (DPMD) along with Community Empowerment Experts to help overcome finding solutions. As a result, one of the villages, namely Lampanairi village, succeeded in encouraging the role of its Village-Owned Enterprises and became a driving force for the community's economy and was part of 125 villages that received the title of Brilliant Village in the category of economic business development village in the midst of the Covid 19 pandemic.
Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan Zainul Abidin; La Didi; Rahmawati Rahmawati; Firman Akbar
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5825

Abstract

The purpose of this study is to describe the institutions of Village-Owned Enterprises in South Buton Regency. This research is important to do because there are several problems including the application of rules and management of Village-Owned Enterprises that are not appropriate and lack of internal control. The research design used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation techniques, interviews and also through document review. The data were analyzed using an interactive model. The results of this study reveal that the implementation of village-owned enterprises in South Buton Regency is limited with various problems. From the regulatory aspect, it has been based on rules such as village regulations, management decrees and AD/ART, but there are some villages that are constrained by legalization due to internal problems. Meanwhile, from the normative aspect, the evaluation form and the accountability model for the management of Village-Owned Enterprises have not been carried out properly because there are still unaccountable management reports. However, there are several efforts by the Village Community Empowerment Service (DPMD) along with Community Empowerment Experts to help overcome finding solutions. As a result, one of the villages, namely Lampanairi village, succeeded in encouraging the role of its Village-Owned Enterprises and became a driving force for the community's economy and was part of 125 villages that received the title of Brilliant Village in the category of economic business development village in the midst of the Covid 19 pandemic.
Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan Suharjono Suharjono; Rahmawati Rahmawati; La Ode Syaiful Islamy H.
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 3, Desember 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.117 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i3.1051

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengekspalanasi kinerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transfermabilitas, dependabilitas dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan secara baik dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, namun terdapat pengawas pemilu pada tingkat desa yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kedua Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu masih memiliki keterbatasan inovasi. Inovasi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu lebih pada inovasi layanan publik dan itupun masih terbatas. Trik dan strategi untuk mensukseskan pemilu masih sebatas pengawasan dan tindakan yang selama ini pernah dilakukan oleh Bwaslu. Ketiga Bawaslu Buton Selatan telah bekerja sesuai dengan jadwal dan ketentuan waktu pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, namun waktu yang digunakan terbatas sehingga keputusan yang diambil cenderung dipaksakan. Keputusan diambil terkadang memaksakan keadaan dan kurang memperhatikan kondisi yang berdampak buruk pada keputusan. Keempat Keakuratan kinerja Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan sudah akurat walaupun masih terdapat kekurangan. Kelima Bawaslu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian Kabupaten Buton, Kejaksaaan, Gakkumdu, organisasi kemasyarakat lainnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU Hamid Hamid; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1251

Abstract

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan E-Procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Adanya pandemic covid–19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Karakteristik pelaksana cukup baik. meski ,standar prodeur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan. Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas e-procurement dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Para pelaksana e-procurement dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGGUNAAN ALAT PEREKAM PAJAK ONLINE DI KOTA BAUBAU Neny Oktafiah; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1254

Abstract

Penelitian ini menguraikan permasalahan akuntabilitas publik dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengorgansiasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Baubau telah mendorong penyelenggaraan akuntabilitas public yang lebih baik, khusunya pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas program, walaupun penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah dilaksanakan akan tetapi hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Co-Authors Firman Akbar Hamid Hamid La Didi La Ode Syaiful Islamy Neny Oktafiah Suharjono Suharjono Zainul Abidin