Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Nasruddin Yusuf; Faradila Hasan; Fitria Ayu Lestari Niu
Potret Pemikiran Vol 23, No 1 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v23i1.973

This chapter focuses on Mohammad Hatta's thoughts on Sharia Economics embodied in the 1945 Constitution, namely articles 33 and 34. The method used in this study is library research using a nomative approach. The concepts implicit in these Articles give birth to important points including the concept of Community Economy, where Hatta is very upholding the values of justice and prosperity in society and economic activities must be carried out by all Indonesian people by creating a spirit of kinship, mutual support mutual cooperation and no interference from the colonial nation, this is intended so that the Indonesian people free from the shackles of the invaders. the realization of this People's Economy is in line with the word of Allah in QS. Al-Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS. Al-Humazah; 1-3; QS. Al-Ma’un: 1-7; QS. At-Taubah: 34 and 71Keywords: Mohammad Hatta; 1945 Constitution; Islamic Economics.Tulisan ini fokus pada pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah yang diejawantahkan dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 33 dan 34. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan menggunakan pendekatan nomatif. Konsep-konsep yang tersirat dalam Pasal-Pasal ini melahirkan poin-poin penting diantaranya konsep Ekonomi Kerakyatan, dimana Hatta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat dan kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara menciptakan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial, hal ini dimaksud agar rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Wujud implementasi Ekonomi Kerakyatan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS. Al-Humazah; 1-3; QS. Al-Ma’un: 1-7; QS. At-Taubah: 34 dan 71Kata kunci: Mohammad Hatta; Undang-Undang Dasar 1945; Ekonomi Syariah.

ANALISIS PENGARUH KINERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI SMK ISLAM YAPIM KOTA MANADO Abdul Latif Samal; Nasruddin Yusuf; Rivai Bolotio
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 10, No 001 (2021): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v10i001.1823

This study attempted to reveal: a) the performance of Islamic education teachers at SMK Islam Yapim Manado City, b) SMK Islam Yapim Manado City students’ learning motivation, and c) contribution size of teachers’ performance to SMK Islam Yapim Manadoo City students’ learning motivation.Research population is all the students of SMK Islam Yapim Manado City. Sampling using random cluster sampling. The data collecting using closed list quesionare. Data respondent is students. The validity testing of instruments using construct validity. The reliability testing of instruments is done with internal consistency testing with Cronbach Alpha technique. The data analysis technique includes descriptive and inferensial analysis. The inferensial analysis using partial correlation and regression. All the analysis using SPSS program forWindows.Based on the descriptive analysis results can be known that the performance of Islamic education teachers at SMK Islam Yapim Manado City good category (61.5%). While the SMK Islam Yapim Manado City students’ learning motivation of Islamic education teacher generally in the high category (48.5%). Based on the results of regression analysis found determinan coefficients (R2) = 0.353. Test results of F obtaining the value of F = 13.508 (sig = 0.000

MENCERMATI KETENTUAN HARTA BERSAMA SEBAGAI SUATU DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Ketentuan-ketentuan Hukum Islam meskipun diyakini pengikutnya sebagai ketentuan-ketentuan agama, namun tidak jarang para mujtahid hukum Islam berusaha merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik dengan mencoba mengadakan interpretasi ayatayat maupun mengadopsi maslahat yang dikandung. Harta bersama merupakan bentuk akomodasi pemuka hukum Islam Indonesia terhadap hukum Islam dengan hukum adat. Diketahui bahwa kitabkitab fiqh tidak ada penjelasan institusi masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum Islam. Dengan masuknya persoalan harta bersama ini ke dalam sistem hukum Islam semakin mengukuhkan dinamisasi hukum Islam terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dengan ketentuan praktek-praktek tersebut tidak melanggar norma-norma yang baku dalam hukum Islam

MENELUSURI ARGUMENTASI PENOLAKAN AL-SYAFI’IY TERHADAP ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Adanya perbedaan dalam kehujjahan istihsân di kalangan ulama pada hakekatnya didasarkan kepada tidak sepakatnya pihak yang berselisih tentang cakupan dan pengertian istihsân, Ulama yang menggunakan istihsân sebagai hujjah menyampaikan kepada ulama yang tidak menggunakan istihsân sebagai hujjah dengan pengertian lain. Jika mereka yang berbeda pendapat itu sepakat mengenai batasan pengertian istihsân, maka sudah pasti mereka tidak akan berbeda pendapat tentang istihsân dapat dijadikan sebagai hujjah dan dalil hukum. Sebab pada dasarnya istihsân itu adalah pindahnya seorang mujahid dari dalil yang jelas atau dari hukum kulliy karena ada dalil yang menuntut perpindahan itu, sehingga tidak dapat dikategorikan pembentukan hukum dengan nafsu.

FATWA FIQIH JINAYAH : BOM BUNUH DIRI Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 2 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Bom bunuh diri yang dilakukan muslim Palestina sejak sekitar satu sasawarsa terakhir yang sekarang mulai merebak kebeberapa negara seprti Arab Saudi, Irak dan Suria, taktik yang ampuh untuk menghadapi bangsa imperialis atau musuh Islam.Masalahnya dalam perspektif hukum Islam, kemudian muncul sebab yang melakukan pengeboman ikut terbunuh dan realitanya ia membunuh diri, sementara dalam Islam dilarang melakukan tindakan bunuh diri. Tulisan ini membedah tinjauan syariat Islam terhadap tindakan bom bunuh diri tersebut.

HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Hadits bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran. Namun, hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadits yang dilakukan ratusan tahun setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadits. sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadits sebagai sumber hukum. Tulisan ini akan fokus membahas tentang telaah terhadap penetapan kesahihan hadits sebagai sumber hukum menurut Imam Syafii. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan studi analisa teks, karena itu penulis merujuk langsung kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi`I dan melakukan perbandingan dengan kitab yang ditulis oleh para muhadits. Temuan dalam riset ini bahwa tentang perdebatan soal keshahihan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam, al-Syäfi'iy nampak beıpegang pada pendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam hadis berada dalam hukum-hukum Alquran; Dengan katalam, hadis Nabı dapat saja menambah hukum yang ada dalam Alquran. Ia mengatakan bahwa wujud perintah yang ada, baik dan alquran maupun hadis, adalah berpangkal dari sumber yang sama, meskipun melalui jalur yang berbeda.

KONSEP AL-QUR'AN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Telaah dengan pendekatan tefsir temantik) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 2 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Kata korupsi bukanlah berasal dari istilah bahasa Indonesia, kata korupsi berasal dari terjemahkan kata Inggris corruption. Kata ini dalam bahasa Arab tidak ditemukan secara khusus makna terjemahannya. Hanya saja yang agak bersentuhan arti adalah kata al-fasad yang berarti kerusakan, tetapi secara subtantif, arti tersebut tidak mencakup arti yang diinginkan dari terminologi korupsi, yaitu pengelapan uang negara karena jabatan yang dimiliki seseorang. Karena korupsi dalam pemahaman bahasa Indonsia adalah pengrusakan pada keuangan negara dengan praktek penyelewengan atau pengelapan uang negara, perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Kata korupsi dalam arti terminologi melalui penelusuran ayatayat Al-Quran tidak dapat ditemukan substansinya melalui terjemahan katakata, seperti misalnya kata sabar, ikhlas yang juga terdapat kata itu dalam penyebutan Al-Quran berupa kata al-shabr dan al-ikhlas. Akan tetapi itu tidak berarti, substansi korupsi dapat diartikan dengan memakan harta orang lain secara batil (aklmal hi al-hathil ) dan memakan harta orang lain dengan dosa (akl al-mal bi al-itsm ), Ugkapan pertama, antara lain terdapat di dalam QS. Al-Nisa (4): 24. sedangkan ungkapan kedua, antara lain, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Dari penelusuran kedua terminologi itulah dibahas penelitian ini berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu juga dengan tidak mengabaikan ayat-ayat lain yang mungkin secara jelas memuat pokok-pokok pikiran tentang tindak pidana korupsi.

PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Gadai atau al-rahn adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencanan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadalan adalah suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadl milik si punya barang. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Praktek-praktek gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita sebagian memang telah sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Karena memang di dalamnya telah masuk ke dalam transaksi ribawi, yaitu dengan memanfaatkan barang gadaian berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong. Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut dengan riba. Hal ini jelasjelas diharamkan oleh Islam.

AHL AL-HADIS DAN AHL RA’Y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat ke Masa Para Imam Madzhab) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 5, No 2 (2007)
Publisher : IAIN Manado

Perbedaan pendapat dikalangan ulama di bidang-bidang hukum Islam sesungguhnya telah teradi pada masa Sahabat Nabi. Namun perbedaan-perbedaan tersebut masih daapat diatasi dengan kebijakan politik dan legalitas ijmak. Namun selesainya masa sahabat, yang dikenal dengan masa tabi’in (kira-kira dimulai pada tahun 41 H.) perbedaan pendapat tidak bisa diselesaikan seperti penyelesaian pada masa sahabat. Disinilah awal mula terjadinya proses peralihan hukum islam dari bentuk ijtihad yang bertumpuk pada keagungan sahabat kepada proses yang ilmiah dan terukur sampai lahirnya para imam-imam mazhab yang mengkodifikasikan hasil-hasil pemikiran hukumnya dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra’y adalah dua bentuk pemikiran hukum yang mengantar terjadinya prose peralihan itu. Masa itu adalah masa dimulainya usaha-usaha membentuk hukum islam agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan rasionalitas.

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN TAGULANDANG Nasruddin Yusuf; Fawzy Moro Lontoh; Nurulhimnin Tadore
Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/ijsj.v2i2.38

Not all prospective brides have the knowledge and provisions related to building a harmonious household, so that many household relationships are found that do not find the purpose and meaning of a marriage. With a lack of knowledge, when dealing with conflict, the bride and groom often cannot address household issues that end in divorce. So it is necessary to provide early education about the romance of household life. This was also carried out at the KUA of Tagulandang District, Sitaro Islands Regency. Implementation of courses for prospective brides based on Regulations issued by the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion concerning Courses for Prospective Brides No. DJ.II/491 of 2009. This Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance is responsive and the government's concern for the high rate of divorce and domestic violence in Indonesia. This study discusses how the course of the prospective bride and groom is carried out at the KUA, Tagulandang District, Kepl. Sitaro which has been carried out for every pair of bride and groom who will carry out the wedding. Then to find out how effective the implementation of the bride and groom course is in the context of debriefing the bride and groom who will carry out the wedding. This study uses a type of research with a qualitative approach. The data collection method obtained is primary data sources, namely data from interviews with informants and participants who have attended bride-to-be courses at the KUA, Tagulandang District, Kepl. Sitaro. While other data sources, namely secondary data sources, including those that explain primary data sources, such as Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 of 2009, research results and related official documents. The results of this study concluded that it is important to hold bride and groom courses for every couple who will carry out the wedding. Even though it's not completely perfect as an inhibiting factor, at least every bridal couple is given coaching and counseling until after the wedding accompaniment.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search