Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Imron Rosyadi
UIN Sunan Ampel Surabaya
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik Imron Rosyadi; Isnaini Putri Wulandari
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.279-307

Abstract

In Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that the environment is a unitary space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the continuity of life, and human welfare. and other living things. But the fact is that the environment around us has been damaged and polluted. In Gresik, for example, the large number of industries in the Gresik area makes Gresik the area with the worst air quality with a threshold level of air pollution, this is based on the results of monitoring the ambient air quality in the East Java region. Based on data held by DLH Gresik, this happens because there are still many industries that pollute and damage the environment, even though there are rules that prohibit business actors from taking actions that can damage and pollute the environment. Writing this journal is intended to find out how effective law enforcement by DLH Gresik is against air pollution due to industrial activities and what are the obstacles faced by DLH Gresik in enforcing the law against air pollution.  Abstrak: Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan jika lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tetapi kenyatannya saat ini lingkungan sekitar kita sudah banyak yang rusak dan tercemar. Di Gresik saja misalnya, banyaknya industri di wilayah Gresik membuat Gresik menjadi daerah dengan kualitas udara terburuk dengan tingkat pencemaran udara yang diambang batas, hal itu didasarkan pada hasil pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data yang dimiliki DLH Gresik, hal ini terjadi karena masih banyaknya industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, padahal sudah ada aturan yang melarang para pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh DLH Gresik terhadap penemaran udara akibat aktivitas industri serta apa saja kendala yang dihadapi oleh DLH Gresik dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran udara.
Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Keuangan Syariah Imron Rosyadi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.27 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.425-453

Abstract

This study aims to describe and analyze the use of legal maxims of Islamic law in the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) on Islamic finance with content analysis. MUI’s fatwas on Islamic finance are amounted to 116 fatwas, using 322 items of rules. The highest number of items according to the cluster of rules which are found on the asasîyah rules are 252 items, then kullîyah rules which well agreed have 47 items, in madhhab’s kullîyah there are 17 items, and the last on special rules have 6 items. The highest number of items by category of rules are on the principle of the third asasîyah rules, 111 items, then the principle of second asasîyah rules have 63 items. From the perspective of content analysis, the use of fikih in the MUI’s fatwas on Islamic finance considers the freedom of mu`amalah to achieve a rapid progress as far as it does not endanger the businessmen and other parties. The signposts are that business should depart from good will, adapt to the traditions of its type of business, and creatively seek solutions to business problems. All matters relating to mu`amalah involve the role of policy maker to use the principle of benefit in its policy
Relasi Kyai dan Jamaah Ditinjau dari Teori Pertukaran Sosial Imron Rosyadi
PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction Vol. 7 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32616/pgr.v7.1.442.1-10

Abstract

Status Kyai sebagai bentuk hormat atas kepemimpinannya yang karismatik. Hubungan Kyai dengan pengikutnya adalah berpaternalistik karena kehormatan yang dibutuhkan untuk peran Kyai dan ketaatan militan dari pengikut. Penelitian ini akan menganalisis relasi antara Kyai dan pengikutnya dari perspektif teori pertukaran sosial. Menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan riset perpustakaan, penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi, seperti artikel atau data ilmiah, yang terkait dengan hubungan antara Kyai dan pengikutnya melalui perspektif teori pertukaran sosial. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mencari data penelitian sebelumnya untuk mendukung analisis, didukung oleh berbagai sumber dengan kedalaman teoritis dari para ahli. Menurut teori pertukaran sosial, dakwah melibatkan hubungan antara pendakwah dan jamaah (mad'u). Pendakwah, dalam hal ini Kyai, melibatkan atribut dan status yang dikemas dengan baik untuk memberikan kepuasan pada Mad'u. Mad'u juga mengorbankan waktu, kekayaan, dan energi untuk menghadiri dakwah. Saat modernisasi menyerang dakwah, pendakwah juga membutuhkan perantara yang disebut agen komodifikasi agama. Pada akhirnya, dakwah ditentukan oleh agen komodifikasi, bukan Kyai sebagai pendakwah.
Co-Authors Isnaini Putri Wulandari