Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL GOVERNANSI Jurnal Sosial Humaniora Karimah Tauhid
Denny Hernawan
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legislasi Etik : Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru Legislatif Denny Hernawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2004): Jurnal Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 1, April 2004, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.159 KB)

Abstract

Public criticism about “budgetary party” conducted by Local Legislative Body (DPRD) in past two years reveals how impartant to set up instruments or tools that would be effectively control the body. Beside political approach, ethical approach to this issue will give another perspectives on how public organization or public officials should operate. Based on this approach, there are 3 conflicting sources that resulted in irresponsible, or unatehical, action of public organizations as follow : conflict of authority, conflict of interest, and conflict of role. In order to eliminate negative impact of those conflicting aspects, we have to consider ethics solution as viable alternatives. One of the important steps is put ethics legislation (or ethics law) on policy agenda. It is essential to adopt the law that would regulate public organizations or public officials comply with their ethical action in area such as financial exposure, campaign financing and so forth. Furthermore, some basic principles of limitation should be considered as compelling frameworks.Assuming that there is a strong political commitment from supra-political structure on legislative reform, the possibility of the law to be implemented is relatively high since sociopolitical setting has changed significantly. The establishment of Ethics Commission (or other names) and Ethics Code in Legislative Act (UU no. 22/2003), the consistency of media to disclose the issues, and the result of legislative general election are some important factors for us to be more optimistic.Kata kunci: legislatif, kepentingan publik, perilaku tidak etis, etika, responsibilitas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 27. TAHUN 2014 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN KEBERADAAN IMIGRAN (Studi Deskriptif di Kecamatan. Cisarua Kabupaten. Bogor) Fitri Hariani; Denny Hernawan; Irma Purnamasari
Jurnal Governansi Vol 4 No 1 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 1, April 2018
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.968 KB) | DOI: 10.30997/jgs.v4i1.1134

Abstract

This research is motivated by the immigrants who live in the District. Cisarua. Bogor Regency. The existence of immigrants which is a consequence of the development of human life must of course be limited and regulated existence. In that context there is Pemenkumham Number. 27 years. 2014 which can be used as a basis for policy to overcome the problems of immigrant existence.This research is quantitative by using descriptive method. Data collection techniques are conducted through interviews, questionnaires, literature studies, and documentation studies. Technique of data analysis to calculate questionnaire use weight mean score (WMS). The unit of analysis as the population studied is the subdistrict employee. Cisarua. District. Bogor, which amounted to 24 people. With this population, the sampling technique used is by means of saturated sampling or census. Keywords: Permenkumham, Immigrants, Immigration
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR Denny Hernawan; Ginung Pratidina
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 6 No. 2 (2015)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.202 KB) | DOI: 10.30997/jsh.v6i2.504

Abstract

Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu implementors (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penilaian rataan terbobot untuk variabel implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn sebesar 3,37 (dalam skala 5) dan termasuk kategori “cukup baik”. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan baik, maka implementasi kebijakan ke depan harus fokus pada upaya perbaikan yaitu peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas), ketersediaan dan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dari dan menuju destinasi wisata, serta perumusan mekanisme kooordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku dari pihak-pihak terkait dalam pembangunan bidang kepariwisataan. 
Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Website Pakuan Prima Nuryani, Intan; Denny Hernawan; Wahyudin, Cecep
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13599

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui website pakuan prima serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui website pakuan prima. Dalam penelitian ini memakai populasi dalam sampel sebanyak 100 responden masyarakat Kota Bogor. Penarikan sampel menggunakan teknik sampel random sampling. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Untuk pengukuran variabel digunakan skala likert dengan lima skala. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Pemahaman Program memperoleh skor sebesr 4,08 dengan kategori Baik, dimensi Tepat Sasaran memperoleh skor sebesar 4,26 dengan kategori Sangat Baik, dimensi Tepat Waktu memperoleh skor sebeasr 4,1 dengan kategori Baik, dimensi Tercapainya Tujuan meperoleh skor sebesar 4,2 dengan kategori Baik, dan dimensi Perubahan Nyata memperoleh skor sebesar 4,25 dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian, Efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui website pakuan prima di Disdukcapil Kota Bogor secara umum dengan nilai rataan 4,17 dengan kategori Baik, dikatakan baik karena masyarakat mengaku merasa terbantu juga lebih mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan ini tidak memerlukan banyak waktu dan dapat dilakukan kapanpun dimanapun.
Efektivitas Layanan Call Center 112 di Kota Bogor Shalza, Fitria; Denny Hernawan; Euis Salbiah
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14927

Abstract

Kebijakan atau program diperlukan untuk menangani banyaknya kejadian darurat yang dihadapi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif layanan call center 112, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya di Kota Bogor, serta upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Metode deskriptif kuantitatif yang digunakan termasuk wawancara, kuesioner, dan observasi. Meskipun pusat layanan telepon 112 Kota Bogor beroperasi dengan baik, ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Hasil dari lima dimensi yang dibagi menjadi beberapa indikator berdasarkan item pernyataan menunjukkan bahwa layanan call center 112 di Kota Bogor berhasil menyediakan layanan gawat darurat dengan kategori "baik", dengan skor akhir rata-rata 4,08 berdasarkan respons. Dalam hal ini bahwasanya Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya yang bertugas mengelola layanan call center 112 sudah melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dan diharapkan dengan adanya program layanan call center 112 dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kegawat daruratan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor untuk dijadikan sebahan bahan evaluasi atau pertimbangan mengenai efektivitas layanan call center 112 dalam memberikan pelayanan gawat darurat di Kota Bogor.
Co-Authors Euis Salbiah Fitri Hariani Ginung Pratidina Irma Purnamasari Nuryani, Intan Shalza, Fitria Wahyudin, Cecep