Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Muzakkir Abubakar
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS SISTEM LAYANAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Rizkia Ramadhana; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court, hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan efektif seperti jaringan internet dan masih terdapat pengguna E-Court dalam hal ini pihak yang berpekara yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan layanan E-Court tersebut, hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan E-Court Pengadilan Negeri B.Aceh dipengaruhi oleh SDM, jaringan internet, aplikasi/ server E-Court, tidak memiliki alamat E-mail, belum ada prosedur E-litigation yang tetap, minimnya sosialisasi dan belum memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan ECourt, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan SDM yang berkualitas, evaluasi dan monitoring dan melakukan sosialisasi tepat sasaran. Disarankan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat terus melakukan evaluasi terhadap layanan E-Court agar dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Negeri B.Aceh dapat melakukan pelatihan kepada SDM terhadap bidang informasi dan teknologi untuk dapat menggunakan ECourt dengan baik dan melakukan evaluasi dan kegiatan monitor terhadap jaringan internet yang tersedia di Pengadilan Negeri B.Aceh.Kata Kunci: Efektivitas, Perkara Perdata, E-Court
EFEKTIVITAS SISTEM LAYANAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Rizkia Ramadhana; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court, hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan efektif seperti jaringan internet dan masih terdapat pengguna E-Court dalam hal ini pihak yang berpekara yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan layanan E-Court tersebut, hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan E-Court Pengadilan Negeri B.Aceh dipengaruhi oleh SDM, jaringan internet, aplikasi/ server E-Court, tidak memiliki alamat E-mail, belum ada prosedur E-litigation yang tetap, minimnya sosialisasi dan belum memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan E-Court, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan SDM yang berkualitas, evaluasi dan monitoring dan melakukan sosialisasi tepat sasaran. Disarankan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat terus melakukan evaluasi terhadap layanan E-Court agar dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Negeri B.Aceh dapat melakukan pelatihan kepada SDM terhadap bidang informasi dan teknologi untuk dapat menggunakan E-Court dengan baik dan melakukan evaluasi dan kegiatan monitor terhadap jaringan internet yang tersedia di Pengadilan Negeri B.Aceh.Kata Kunci: Efektivitas, Perkara Perdata, E-Court
Kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional (Tinjauan tentang Kewenangan Yustisi dalam Otonomi Khusus) Muzakkir Abubakar; Suhaimi Suhaimi; Basri Basri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This is the research explaining the legal status of and the existence of the Islamic Law Court in national judicial system, the authority of Aceh Government in enacting the local law derived from Islamic rules as a regulation for the court in acting in national judicial system. The rules would be a guidance for the court in fulfilling the justice for Moslems in Aceh thus the court would be more effective in holding its functions and the constraints faced by the Aceh Government and the court in implementing Islamic Law as a concrete action to fulfil the needed justice in society. The data are gathered by conducting library research and interview with the Islamic Law experts and the experts of criminal justice procedure and civil procedure law which then the data are discussed through.  In order to complete the data gathered from library research, field research is also conducted. The gathered data both from library and field research is analysed by qualitative normative approach then described descriptively.  The findings shows that the Act Number 11, 2006 regarding Aceh Governance has strengthened the legal status and the existence of the court as an Islamic Judicial Court inAceh Province that is apart of the national judicial system. Unlike, the Act Number 18, 2001, the authority that has been conferred to enact substantive and procedural law of the court has not been applied seriously even this is not priority. Therefore, it has not been able to give law certainty and protect the society from undue law process.  The main obstacles faced the practitioners are an unavailable of process law, especially criminal Islamic process law. The Authority of Aceh Government Towards the Conduct of Mahkamah Syar’iyah  in National Judicial System  (A Study on a Judicial Authority in the Context of Special Autonomy)
Co-Authors Basri Basri Rizkia Ramadhana Suhaimi Suhaimi