<![CDATA[Penelitian ini bertujuan membahas mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan melakukan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, antara lain: Amerika Serikat, Belanda, dan India. Mekanisme ini sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis selalu ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian menemukan bahwa potret pemilihan kepala daerah saat ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyebabkan semakin rusaknya moral para pejabat negara dan rakyatnya. Regional Election in Indonesia and the Comparison in United States, Netherlands, and India This research aims to discuss the mechanism of regional election in Indonesia by compairing it with others country, which are United State, the Netherland, and India. This mechanism as in Article 18 paragraph (4) of the Indonesian Constitution 1945 (UUD 1945) which state that the governors, regents and mayors as heads of provincial, district and city governments, are democratically elected. The phrase democratically is always interpreted that the regional election must be carried out directly by the people. This study applies normative juridical research by using a statutory approach and a comparative approach. The study found that the current portrait of regional elections shows that the government has not been able to create people's welfare, even causing moral damage to state officials and people.]]>
