Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Media Iuris Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Iskandar A. Gani
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
THE EFFECTIVENESS OF GUIDANCE AND SUPERVISION OVER HALAL FOOD PRODUCT BASED ON THE QANUN ACEH NUMBER 8 OF 2016 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEE SYSTEM Azrianda, Melvi Salsabil; Yani, Teuku Ahmad; Gani, Iskandar A
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i1.12280

Abstract

Qanun Number 8 of 2016 regulates the Halal Product Guarantee System, but there are still many business actors in Banda Aceh who do not have halal certificate for the food they sell. This journal aims to further examine the protection for Muslim consumers regarding food products or places of business that do not have a halal certificate and logo given by LPPOM Aceh and to find out the effectiveness of LPPOM MPU Aceh in providing guidance and supervision over food products distributed in Aceh. The method and type of writing is empirical-legal by conducting interviews with the Aceh MPU LPPOM. This writing approach is known as an empirical socio-legal study. Based on the research results, the legal protection for Muslim consumers regarding food products or places of business that do not have a halal certificate and logo is regulated in the Qanun SJPH. The inclusion of the halal logo is mandatory. However, there are business actors who still have not applied to obtain halal certification. This happened because LPPOM experienced obstacles in terms of guidance and supervision over halal food sold in Aceh and the absence of regulations concerning the Qanun SJPH implementation.Qanun Nomor 8 Tahun 2016 bertuliskan tentang Sistem jaminan Produk Halal, namun masih banyak pelaku usaha makanan di Banda Aceh yang tidak melakukan sertifikasi makanan halal terhadap makanan yang dijual. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut terhadap perlindungan konsumen muslim pada produk atau tempat usaha makanan yang tidak memiliki sertifikat dan logo halal LPPOM Aceh efektivitas LPPOM MPU Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di Aceh. Metode dan jenis penulisan ini bersifat yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak LPPOM MPU Aceh. Pendekatan penulisan ini disebut dengan penelitian empirik dan hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum konsumen muslim terhadap produk atau tempat usaha makanan yang tidak memiliki sertifikat dan logo halal di atur dalam Qanun SJPH. Pencantuman logo halal bersifat wajib. Namun kenyataannya masih ditemukan pelaku.usaha yang belum melakukan sertifikasi.halal. Hal tersebut terjadi karena LPPOMI mengalami hambatan dalam hal pembinaan dan pengawasan. terhadap makanan halal. yang beredar di Aceh dan tidak adanya peraturan pelaksana Qanun SJPH.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Isvani Isvani; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Peraturan KPU terkait syarat menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan hak konstitusional mantan terpidana korupsi untuk dipilih menjadi wakil rakyat terhalangi. Pokok permasalahannya adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 serta mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Putusan Nomor 30P/HUM/2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan sehingga mantan terpidana korupsi tidak terhalang hak politiknya. Pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dapat merumuskan rancangan undang-undang terkait dengan pembatasan hak politik, sehingga hak tersebut jelas dan terlindungi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAJURIT TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN KOMISARIS BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA Aminullah Aminullah; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Adapun tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN melanggar Azas Hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji kentuan perundang-undangan beserta penerapannya pada peristiwa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengangkatan Prajurit TNI sebagai komisaris di PT.Bukit Asam Tbk dan PT. Pelindo I oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Menurut pandangan Menteri Erick Thohir Mengungkapkan alasan mengapa ia mengangkat sejumlah Tentara Aktif Indonesia (TNI) aktif menjadi komisaris di beberapa BUMN, ia berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sejumlah kebutuhan perseroan sehingga penting mengangkat para Prajurit TNI tersebut. Dan pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN melanggar asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu asas lex superior derogat legi interior (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah). Kata Kunci : Jabatan Komisaris BUMN, Prajurit TNI, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Suatu Penelitian di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh) Ika Oktaviani; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, hambatan dalam mengimplementasikannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana namun kurang efektif. Penyebabnya karena adanya faktor  hambatan diantaranya, kurangnya pengawasan dan tidak adanya lahan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi qanun tersebut yaitu menghapuskan isi pasal 44 angka 1 huruf h karena pemerintah tidak akan bisa melakukan penyediaan lahan karena keterbatasan lahan dan dana yang tersedia.Kata Kunci: Pemerintah, Perumahan, Permukiman, Kumuh.
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDA ACEH Putri Siti Maghfirah; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota Banda Aceh berdasarkan Qanun kota Bada Aceh Nomor 4 Tahun 2012 dan pengaruh penerimaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh  pada Tahun 2015-2019. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris, yaitu penelitian secara kepustakaan dan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dinilai belum berjalan dengan baik, terdapat hal-hal tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,  mengenai pemanfaatan karcis yang tidak sesuai dan masih banyaknya juru parkir liar di Kota Banda Aceh. Pengaruh penerimaan  retribusi parkir di Kota Banda Aceh terhadap pendapatan asli daerah juga tergolong relatif kecil dan selalu tidak mencapai target realisasi parkir, tahun 2015 (1,62%), tahun 2016 (1,34%), tahun 2017 (1,33%), tahun 2018 (1,58%), dan tahun 2019 sebesar 1,52%. Disarankan kepada Dinas Perhubungan kota Banda Aceh untuk dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan peraturan yang telah diatur, selain itu  juga diharapkan agar karcis parkir dapat dibagikan kepada setiap jru parkir guna menghiindari juru parkir liar di kota Banda Aceh.Kata Kunci : Implementasi Qanun, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah .
Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak Muhammad Rhazi; Iskandar A Gani; Dahlan Dahlan
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.27156

Abstract

AbstractThis study aims to explain the handling of cases of immoral crimes whose victims are children in relation to the determination of the court to try and the authority of the investigation carried out by the National Police Investigators and the Aceh Wilayatul Hisbah Investigators associated with the concept of legal protection. The research method used is juridical empirical. Juridical research is using a statutory approach (dass sollen), while empirical research uses a field/interview approach (dass sein). The results of the study show that in Aceh Province in handling immoral crimes in which the perpetrators and victims are children, 2 (two) laws and regulations are applied, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Qanun jinayat is a positive law which in its application still requires higher legislation with the aim of being guided by the scope of the judiciary so that the ideal concept can be clearly seen in handling cases related to jinayat law. Meanwhile, the Qanun jinayat is a derivative of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh.Keywords: Aceh; Immoral; Disparity. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan perkara tindak pidana asusila yang korbannya anak kaitannya dengan penentuan pengadilan yang mengadili dan wewenang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Wilayatul Hisbah Aceh dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (dass sollen), sedangkan penelitian empiris menggunakan pendekatan lapangan/wawancara (dass sein). Hasil penelitian bahwa di Provinsi Aceh dalam penanganan tindak pidana asusila yang pelaku maupun korbannya anak diterapkan 2 (dua) aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat merupakan hukum positif yang dalam penerapannya masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk dipedomani oleh lingkup peradilan sehingga dapat dilihat secara jelas konsep ideal dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan hukum jinayat. Sedangkan Qanun jinayat tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.Kata Kunci: Aceh; Asusila; Disparitas.
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan AS, Belanda, dan India Zulfajri Zulfajri; H. Jalil; Iskandar A. Gani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i3.14280

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan melakukan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, antara lain: Amerika Serikat, Belanda, dan India. Mekanisme ini sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis selalu ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian menemukan bahwa potret pemilihan kepala daerah saat ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyebabkan semakin rusaknya moral para pejabat negara dan rakyatnya. Regional Election in Indonesia and the Comparison in United States, Netherlands, and India This research aims to discuss the mechanism of regional election in Indonesia by compairing it with others country, which are United State, the Netherland, and India. This mechanism as in Article 18 paragraph (4) of the Indonesian Constitution 1945 (UUD 1945) which state that the governors, regents and mayors as heads of provincial, district and city governments, are democratically elected. The phrase democratically is always interpreted that the regional election must be carried out directly by the people. This study applies normative juridical research by using a statutory approach and a comparative approach. The study found that the current portrait of regional elections shows that the government has not been able to create people's welfare, even causing moral damage to state officials and people.
Co-Authors Aminullah Aminullah Azrianda, Melvi Salsabil Dahlan Dahlan H. Jalil Ika Oktaviani Isvani Isvani Mahdi Syahbandir Muhammad Rhazi Nilda - Mutia Putri Siti Maghfirah Teuku Ahmad Yani Zulfajri Zulfajri