Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Culture & Society: Journal Of Anthropological Research Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Jurnal Riset sosial humaniora, dan Pendidikan (Soshumdik) Journal of Social Humanities and Education Pustaka: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research
Fransisca Jallie Pattiruhu
Institut Agama Kristen Negeri Ambon
Religion Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki Fransisca Jallie Pattiruhu
Culture & Society: Journal Of Anthropological Research Vol 2 No 1 (2020): Culture & Society: Journal of Anthropological Research (September 2020)
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/csjar.v2i1.57

Abstract

Secara garis besar, penulisan ini memuat kritikan terhadap feminisme jurisprudence dalam hukum kewarisan nasional Indonesia, dimana mengkaji kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menganut teori feminisme sosialis yakni masyarakat yang menganut sistem patriarki dalam sistem kekeluargaannya, hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak-hak dan kedudukan dari perempuan. Dimana dalam sistem patriarki ini anak perempuan dan janda tidak dapat menjadi ahli waris. Terkait dengan hukum kewarisan nasional sendiri Indonesia belum memiliki suatu aturan yang konkrit tentang masalah waris di Indonesia dalam bingkai pluralistik hukum. Banyak peraturan yang memuat tentang kesetaraan gender, akan tetapi masalah waris sering dipertentangkan dengan hukum adat pada masyarakat dengan sistem patriarki. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan dasar berpikir dalam konteks kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal perkawinan, namun dalam hal pembagian harta atau hak untuk menjadi ahli waris belum diatur, sehingga pendiskriminalisasi hak perempuan terutama bagi masyarakat yang menganut sistem patriarkhi mau tidak mau mereka harus tunduk pada sistem hukum tersebut.
Hakekat Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Milenial Fransisca Jallie Pattiruhu
Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1 No. 3 (2022): September: Jurnal Riset sosial humaniora, dan Pendidikan
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.171 KB) | DOI: 10.56444/soshumdik.v1i3.127

Abstract

In the era of technological and information development that is all sophisticated and modern, let's call it the era of industry 4.0 which is currently taking place and will also lead to the era of society 5.0, of course, making the use of the internet and technology a primary need. It cannot be denied that there are positive and negative impacts from the use of the internet and technology, moving from the negative impact that has started to make people behave individually. Lack of care and intolerance among others, the main purpose of this paper is to analyse the concept of Pancasila education as a national character education in the midst of the current era. The research in this paper uses qualitative research methods, with descriptive analytical research type, with data collection techniques using literature review. The results of this study indicate that Pancasila education as a national character education is certainly a character formation starting from the practice of Pancasila values ​​for the millennial generation in all aspects of social, national and state life. This can certainly be done well if the strengthening of the cultivation of Pancasila values ​​is carried out both in the family environment and in the world of education or even introductory socializations that can be carried out so that the millennial generation does not lose direction, it can actually better understand the values ​​of Pancasila itself.
Belajar Adil Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini Fransisca Jallie Pattiruhu
PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2023): April : Jurnal Bahasa dan Pendidikan
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/pustaka.v3i2.470

Abstract

Permainan tradisional di era industri 4.0 tidak lagi menjadi hiburan dan media pembelajaran bagi masyarakat modern, khususnya anak-anak. Kecintaan anak terhadap game online, menjadikan permainan tradisional mulai terpinggirkan. Konservasi permainan tradisional sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini perlu dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai karakter, memperluas wawasan anak tentang budaya lokal dan belajar, dan khususnya anak memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dalam permainan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep berkeadilan melalui permainan tradisional yang kemudian dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permainan tradisional dapat dijadikan sebagai media belajar berkeadilan. Melalui permainan tradisional Maluku yakni permainan beta kaya beta miskin yang diajarkan kepada anak usia dini di PAUD Melissa Kota Ambon, siswa dapat memahami konsep kesetaraan dimana tidak ada pembeda antara yang kaya dan miskin. Oleh sebab itu, permainan tradisional menjadi sarana efektif dalam membelajarkan anak mengenal berbagai ilmu pengetahuan.
Kaweng Heka : Kajian PAK Dan Implikasinya Hekmin Hukunala; Flavius Andries; Fransisca Jallie Pattiruhu
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 2 No. 3 (2023): September : Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/concept.v2i3.466

Abstract

Kawin Lari or Kaweng Heka is a marriage carried out by a boy and a girl with the aim of living together. The reason they eloped because their love relationship was not approved by the male's parents. In this study, a qualitative approach was used with an analytic descriptive method, meaning that the data obtained was in the form of words, descriptions, behavior, not in the form of numbers or statistics, but in a qualitative form, which has a richer meaning than just a number or frequency. The research location is located in Wamkana Village, Namrole District, South Buru Regency. So, kaweng heka is really an act that is not in line with the principles of God's Word contained in the Bible and apart from that, this is also an act that is not in accordance with the norms prevailing in society. It will be more beautiful and happier if the marriage is carried out in a good and proper way, so that it does not cause disgrace and also problems in the community and also in the families of both parties or the couple who elopes (Heka). Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that basically eloping (kaweng Heka) that occurred in Wamkana village was for two people who both liked and wanted to get married but were hindered by several factors such as not getting the blessing of their parents. , because the dowry is too expensive, social status and so on. Although in the past there were cases of eloping (kaweng heka) because they violated religious values, this rarely happened, it is different from now, then the loss of religious values ​​and customary norms has become one of the factors in the large number of elopeds occurring because of violating values. religion. The thing that causes heka marriage (elope) is because it has violated religious values, besides that it is also because of the child's rather free association and lack of parental control.
Analysis of The Influence of Comprehensive Environmental Study and Regional Heritage Preservation on The Growth In The Valuation of Tourism Site Towards World Class Tourism Ardiyanto Maksimilianus Gai; Henny Dwijayani; Fransisca Jallie Pattiruhu; Marita Ika Joesidawati; Apay Safari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan warisan budaya untuk memajukan sektor pariwisata. Data dikumpulkan melalui wawancara dan melakukan analisis kualitatif. Keberhasilan dalam melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya memerlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku pariwisata dan masyarakat. Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya harus berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Untuk mengembangkan suatu destinasi wisata menjadi tujuan wisata yang menarik diperlukan upaya perencanaan yang matang, pengelolaan warisan budaya serta memastikan pertumbuhan pariwisata bermanfaat positif bagi masyarakat sekitar.
Kewenangan Perorangan Dalam Menguasai Tanah Pesisir Fransisca Jallie Pattiruhu
Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Vol 3 No 1 (2024): Januari : Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jempper.v3i1.2492

Abstract

Land issues certainly never end and still occur frequently. This research was conducted on the basis that there are still many people who question the status of ownership rights to land in coastal areas. As in Article 9 paragraph 2 of the UUPA, it is the basis of legitimacy for every Indonesian citizen, both men and women, to have the same opportunity to obtain rights to land and obtain benefits from that land. So of course everyone has the right to control land in coastal areas, but what is the status of their authority? The research method used is legal research, with using a statutory approach and a conceptual approach related to the authority to control individuals over land in coastal areas. The conclusion from the results of the analysis carried out can be understood that property rights cannot be used as a basis for individual rights to coastal land because coastal land is land located in coastal areas, which means that coastal areas are potential areas and are the authority of both district/city governments.
Co-Authors Apay Safari Ardiyanto Maksimilianus Gai Flavius Andries Hekmin Hukunala Henny Dwijayani Marita Ika Joesidawati