Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu dan Budaya Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
Mahruf Mahruf
Universitas Nasional
Arts Humanities Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Ilmu dan Budaya

 1 
ANALISIS HAPUSNYA HGU BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR DARI BPN : Studi Kasus atas Putusan Nomor : 25/G/2013/PTUN.JKT Mahruf Mahruf
Jurnal Ilmu dan Budaya Vol 40, No 55 (2017): Vol. 40, No 55 (2017)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.906 KB) | DOI: 10.47313/jib.v40i55.410

Abstract

Fulfilling the rights of land regulated in the Undang-undang Pokok Agraria (Indonesia’s land law) is meant to enable the holders to make use of the land properly. The unused lands prevailing in cities and villages across Indonesia are considered the act of against the law. Therefore it is imperative that members of the society be informed of their responsibility in this regards, for various economic purposes taking into account the green economy. By doing so the penalty in the form of returning the lands as the property of  the state can be avoided. The paper is a case study of the take-over by the state under the State’s decision   Number : 25/G/2013/PTUN.JKT taking place in Jakarta in 2013.
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MA TENTANG REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2009 Mahruf Mahruf; Hamrin Hamrin
Ilmu dan Budaya Vol 43, No 1 (2022): Vol. 43, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jib.v43i1.1567

Abstract

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi mereka. Salah satunya adalah peredaran narkotika yang berdampak pada banyaknya penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan yang diangkat yaitu pengaturan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan konsep sanksi rehabilitasi tersebut dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Akan tetapi dalam penerapannya, SEMA tersebut terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkotika hakim tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainya (penyidik dan penuntut umum). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis hukum positif yang berlaku. Hasil dan kesimpulan bahwa peraturan mengenai sanksi rehabilitasi masih belum ada pengkategorian lamanya seseorang harus menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi dalam pembaharuan hukum pidana ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang bersangkutan.
Co-Authors Hamrin Hamrin