Aina Fayanti
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peraturan Menteri No.24 Dalam Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia Di Kabupaten Lampung Timur Aina Fayanti; Hermi Yanzi; Yunisca Nurmalisa
Jurnal Kultur Demokrasi Vol 5, No 3 (2017): JURNAL KULTUR DEMOKRASI
Publisher : FKIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research describe the extent to which the implementation of the minister number 24 2010 in an effort to empower women aged in the village Taman Carihead of subdistrict Purbolinggo district Lampung East. The methodology used in research is descriptive qualitative the subject of study department of women empowerment and population control, apparatus village, head of elderly family development, elderly, family senior people and the village midwife. This research result indicates that the implementation of the minister number 24 2010 has been ongoing in village Taman Cari the looking for urban village shows its success of article 1 a ) women empowerment elderly especially in the fields of health, social, mental spiritual, education, economic; b ) the role of individual, family and community.Tujuan penelitian ini mendekripsikan sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Aparatur Desa, Ketua Bina Keluarga Lansia, Lanjut Usia, Keluarga Lanjut usia dan Bidan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 sudah berjalan di desa Taman Cari ditunjukan dengan terlaksananya Pasal 1 a) Pemberdayaan perempuan lanjut usia khususnya dibidang kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan, ekonomi, b) Peran individu, keluarga dan masyarakat.Kata kunci : pemberdayaan perempuan, peraturan menteri, lanjut usia.