Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konsepsi Pedoman Perencanaan Kota Baru B. Kombaitan; Djoko Sujarto
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan kota baru di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar kebijaksanaan pengembangan dan pembangunan kota pada umumnya. Dalam memikirkan kemungkinan pengembangan kota baru sebagai salah satu upaya mendorong pembangunan daerah, seperti digariskan dalam GBHN dan Repelita Nasional, maka kebijaksanaan dan langkah pembinaan kota nasional perlu melandasi hal tersebut.Berdasarkan hal pokok yang telah digariskan dalam kebijaksanaan dan langkah pembinaan kota dan pengembangan sektor permukiman dan perumahan, maka hal yang perlu ditekankan sebagai landasan pengembangan kota baru di Indonesia meliputi: azas pemerataan daerah, azas tata ruang wilayah, azas pemerataan penyebaran penduduk, azas pembangunan kota berwawasan lingkungan.Dengan keempat landasan kebijaksanaan tersebut, maka pengembangan kota baru di lndonesia perlu memperhatikan arahan berikut:Penentuan jenis kota baru yang didasarkan pada fungsi pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kini maupun mendatang;Penentuan lokasi dan pengembangan kota baru perlu didasarkan pada pertimbangan untuk dapat menunjang pengembangan wilayah dan membantu memecahkan masalah kota besar;Penentuan dan pengembangan jenis kota baru perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk, kegiatan usaha serta komponen kebutuhan yang menunjang kehidupan dan penghidupan di kota tersebut sampai batas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kota baru mandiri atau penunjang;Penentuan dan pengembangan kota baru harus dilihat dari wawasan dan ruang lingkup perwilayahan lebih luas, sehingga fungsi yang diharapkan dapat dicapai, termasuk pentingnya keterpaduan pengembangan kota baru dengan sistem jaringan prasarana perangkutan wilayah yang dapat menghubungkan dengan kota besar, kota menengah dan kota kecil di sekitarnya;Pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan perlu dipadukan dengan program pengembangan prasarana kota terpadu agar efisien dan efektif;Penentuan, perencanaan dan pembangunan kota baru perlu ditunjang suatu penelitian guna menentukan wilayah yang memungkinkan dikembangkan, wilayah kendala serta wilayah limitasi. 
Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota dan Perubahan Panjang Perjalanan B. Kombaitan
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan kawasan pinggiran kota, terutama di kota besar dan kota raya antara lain, telah membawa warna baru dalam permasalahan pengelolaan pembangunan kota. Beberapa dampak penting dapat dikenali, seberapa jauh panjang perjalanan penduduk kota berubah karenanya. Perwatakan pergerakan tempat tinggal yang terjadi dalam proses pertumbuhan kawasan pinggiran ini merupakan faktor penentu awai. Kemudian dua ciri utama pertumbuhan kawasan pinggiran tersebut yakni terjadi tidaknya suburban spra wi dan tingkat ketergantungan terhadap kawasan pusatakibatsebaran ruang tempatkerja dan keberhasilan pengembangan sub"” pusat pelayanan kota menjadi faktor penentu lainnya. Dalam sistem perangkutan perkotaan yang masih bergantung kepada mobil pribadi, panjang perjalanan yang meningkat dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya krisis bahan bakar minyak serta krisis lingkungan hidup perkotaan akibat emisi gas buang yang lebih cepat. 
ROAD INFRASTRUCTURE AND SPATIAL ECONOMIC DEPENDENCE IN THE WESTERN REGION OF JAVA Siti Herni Rochana; B. Kombaitan; Eka Purwanda
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 30, No 3 (2015): September
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1149.299 KB) | DOI: 10.22146/jieb.10313

Abstract

The western region of the island of Java consists of three provinces, namely: West Java, Banten, and Jakarta, is a region that contributes significantly to the GDP of Indonesia. In 2010 the contribu-tion of the three provinces was 33.94% of the total GDP, and the remaining 66.06% came from the other 30 provinces. In spite of its high contribution, in terms of the value added by the western region of Java, there are inequalities between the regions. In the year 2010, Jakarta’s per capita income was ten times, or more, than that of Lebak. The existence of this problem in the income disparity between the regions in western Java raises questions relating to the spatial economic dependence of the west-ern region of Java. The unit analysis of the research is all the districts/cities in West Java, Banten, and Jakarta. The measurement used for the spatial economic dependence is Moran’s Index. Spatial varia-bles were comprised in the spatial weight matrix (matrix-W), which was formed using three approach-es: based on the distance, the neighbourhood, and the road transportation network. The economic variables in this study are the level of income per capita and economic growth. The results showed spatial economic dependence, based on distance and neighbourhood, tended to be low. Whereas, the spatial economic dependence based on road connectivity, especially freeways, showed a moderate correlation.Keywords: road infrastructure, spatial economic dependence, Moran’s Index, western region of Java.