Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Naskah Klasik di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Idham, Idham
Manuskripta Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Manuskripta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ms.v1i1.415

Abstract

Tulisan ini merupakan penelusuran lanjutan naskah klasik di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Pada tahun sebelumnya (2009) telah diinventarisir dan digitalkan sebanyak 48 naskah klasik di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Pada tahun 2010, telah ditemukan, diinventarisir, dan digitalkan kembali sebanyak 125 di Kota Tidore Kepulauan. Naskah-naskah klasik tersebut pada umumnya ditulis pada abad 17-19. Adapun naskah yang ditulis pada abad ke-20 merupakan salin ulang dari naskah klasik yang ada. Naskah-naskah tersebut pada umumnya ditemukan pada masyarakat dan milik warga. Karena naskah klasik yang ada sudah berumur, maka naskah tersebut pada umumnya sudah tidak utuh, bahkan banyak yang hanya berupa lembaran-lembaran yang sudah tidak diketahui susunannya. Selain karena usia, penyebab lapuknya naskah tersebut karena pemeliharaan yang tidak memenuhi standar . adapun alas tulis yang digunakan berupa kertas Dluwang, Eropa (mempunyai watermark dan countermark), China, kertas bergaris dengan tinta lokal (mansi) dan tinta import. Sedangkan dari segi isi, naskah-naskah tersebut pada umumnya berisi tentang ajaran Tarekat. Selain Tarekat, juga berisi masalah fikih, nahwu, sharaf, tajwid, khutbah, surat Sultan, sejarah, jimat, dan lain-lain.
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI BARRU Idham, Idham
Paramita: Historical Studies Journal Vol 24, No 2 (2014): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v24i2.3121

Abstract

Barru is a composite of several kingdoms in ancient times. In the days of the Dutch East Indies, the region is included in the section Pare-Pare. In the early days of independence, this district is the autonomous region which is the former Selfbestuur four, namely: 1) Selfbestuur Mallusetasi, 2) former Selfbestuur Soppeng Riaja, 3) former selfbestuur Barru, and 4) the former Selfbestuur Tanete. This study aims to explore the kingdoms that exist in Barru in the past, the relationship with the royal kingdom of Gowa-Tallo, and reveal the growth and development of Islam in Barru (in this case the royal Tanete). This study uses historical method, which explains the issue from the perspective of historical research. The findings showed that there were several kingdoms in the past in Barru (ie the Kingdom Tanete, Berru, Soppeng Riaja, and Nepo. Barru entry of Islam in the past is the role of the Kingdom of Gowa-Tallo. Pioneer as for the spread of Islam in Barru in the early period of Islam is king La Ponci known as Petta SugiE or Palase-laseE Petta (1603-1625) who is assisted by a scholar named Daeng Matepu.Keywords: Islamization; Barru; Tanete, Berru, Soppeng Riaja, and Mallusetasi. Kabupaten Barru adalah  gabungan beberapa kerajaan pada zaman dahulu. Pada zaman Hindia Belanda, wilayah ini termasuk dalam wilayah afdeling Parepare. Di awal kemerdekaan, kabupaten ini adalah wilayah swapraja yang merupakan empat bekas Selfbestuur, yakni: Selfbestuur Mallusetasi, bekas Selfbestuur Soppeng Riaja, bekas selfbestuur Barru, dan bekas Selfbestuur Tanete. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Barru pada masa lampau, hubungan kerajaan tersebut dengan kerajaan Gowa-Tallo, dan mengungkap pertumbuhan dan perkembangan Agama Islam di Kabupaten Barru (dalam hal ini kerajaan Tanete). Kajian ini menggunakan metode sejarah (metode historis), yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kerajaan pada masa lampau di Kabupaten Barru (yakni Kerajaan Tanete, Berru, Soppeng Riaja, dan Nepo. Masuknya Islam di Kabupaten Barru pada masa lampau tidak lepas dari peranan Kerajaan Gowa-Tallo. Adapun yang menjadi pioneer penyebaran Islam di Kabupaten Barru pada Masa awal masuknya Islam adalah raja La Ponci yang dikenal dengan nama Petta SugiE atau Petta Palase-laseE (1603-1625) yang dibantu oleh seorang ulama yang bernama Daeng Matepu.Kata kunci: Islamisasi; Barru; Kerajaan Tanete, Berru, Soppeng Riaja, Mallusetasi.  
PENDAFTARAN TANAH DAN PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM PERSPEKTIF FREE TRADE ZONE (FTZ) DI KAMPUNG TUA, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Idham, Idham
Soumatera Law Review Vol 2, No 1 (2019): SOUMLAW
Publisher : Kopertis Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.35 KB) | DOI: 10.22216/soumlaw.v2i1.3908

Abstract

The implementation of land registration activities in Indonesia, namely by deriving on orders and mandates of Article 19 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 as intended, namely in accordance with developments and increasing demands for the acceleration and expansion of land registration activities in Indonesia and within the implementation of the land registration activities program in Indonesia still found several obstacles that were of a very conditional and structural nature and were greatly influenced by various factors of political development and the government system. This paper uses juridical empirical research methods, to support academic answers in this article. From the results of this journal writing, it turns out that the legal arrangements regarding land registration in the FTZ perspective in Kampung Tua, Batu Besar Village, Nongsa Sub-District, Batam City, have not been implemented properly, because some land rights in the area are still Management Rights controlled and registered. name of Batam Business Entity (BP Batam). Land registration has not been carried out based on existing positive law, as well as other inhibiting factors, namely due to the implementation of Regional Autonomy policies and FTZ policies in Batam City and the lack of budget political support.
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI BARRU Idham, Idham
Paramita: Historical Studies Journal Vol 24, No 2 (2014): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v24i2.3121

Abstract

Barru is a composite of several kingdoms in ancient times. In the days of the Dutch East Indies, the region is included in the section Pare-Pare. In the early days of independence, this district is the autonomous region which is the former Selfbestuur four, namely: 1) Selfbestuur Mallusetasi, 2) former Selfbestuur Soppeng Riaja, 3) former selfbestuur Barru, and 4) the former Selfbestuur Tanete. This study aims to explore the kingdoms that exist in Barru in the past, the relationship with the royal kingdom of Gowa-Tallo, and reveal the growth and development of Islam in Barru (in this case the royal Tanete). This study uses historical method, which explains the issue from the perspective of historical research. The findings showed that there were several kingdoms in the past in Barru (ie the Kingdom Tanete, Berru, Soppeng Riaja, and Nepo. Barru entry of Islam in the past is the role of the Kingdom of Gowa-Tallo. Pioneer as for the spread of Islam in Barru in the early period of Islam is king La Ponci known as Petta SugiE or Palase-laseE Petta (1603-1625) who is assisted by a scholar named Daeng Matepu.Keywords: Islamization; Barru; Tanete, Berru, Soppeng Riaja, and Mallusetasi. Kabupaten Barru adalah  gabungan beberapa kerajaan pada zaman dahulu. Pada zaman Hindia Belanda, wilayah ini termasuk dalam wilayah afdeling Parepare. Di awal kemerdekaan, kabupaten ini adalah wilayah swapraja yang merupakan empat bekas Selfbestuur, yakni: Selfbestuur Mallusetasi, bekas Selfbestuur Soppeng Riaja, bekas selfbestuur Barru, dan bekas Selfbestuur Tanete. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Barru pada masa lampau, hubungan kerajaan tersebut dengan kerajaan Gowa-Tallo, dan mengungkap pertumbuhan dan perkembangan Agama Islam di Kabupaten Barru (dalam hal ini kerajaan Tanete). Kajian ini menggunakan metode sejarah (metode historis), yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kerajaan pada masa lampau di Kabupaten Barru (yakni Kerajaan Tanete, Berru, Soppeng Riaja, dan Nepo. Masuknya Islam di Kabupaten Barru pada masa lampau tidak lepas dari peranan Kerajaan Gowa-Tallo. Adapun yang menjadi pioneer penyebaran Islam di Kabupaten Barru pada Masa awal masuknya Islam adalah raja La Ponci yang dikenal dengan nama Petta SugiE atau Petta Palase-laseE (1603-1625) yang dibantu oleh seorang ulama yang bernama Daeng Matepu.Kata kunci: Islamisasi; Barru; Kerajaan Tanete, Berru, Soppeng Riaja, Mallusetasi.  
BIMBINGAN TEKNIK BUDIDAYA SAYURAN ORGANIK UNTUK MENGHASILKAN SAYURAN SEHAT DAN BEBAS RESIDU BAHAN KIMIA Lasmini, Sri Anjar; Monde, Anthon; Tarsono, Tarsono; Idham, Idham; Nasir, Burhanuddin
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 4, No 4 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.716 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v4i4.2603

Abstract

Abstrak: Produksi sayuran yang dihasilkan oleh petani pada umumnya ditengarai memiliki residu pestisida yang tinggi. Kecurigaan ini didasari atas perlakuaan petani yang sangat intensif melakukan penyemprotan pestisida, terutama untuk sayuran yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Pemakaian pestisida yang kebablasan tersebut merupakan salah satu dampak dari revolusi hijau yang mengagungkan paket teknologi pertanian yang salah satu diantaranya pemanfaatan pupuk anorganik dan pestisida kimia. Program pengabdian desa mitra ini bertujuan untuk membimbing petani penyediakan sarana produksi usaha tani organik berupa penyediaan pupuk organik dan pestisida organik, serta melatih petani mengembangkan usaha tani sayuran organik agar produk yang dihasilkan bebas dari residu bahan kimia. Metode yang diterapkan adalah pelatihan dan bimbingan teknologi (bimtek) pembuatan pupuk organik dan pestisida organik serta budidaya sayuran organik, dengan mitra program adalah anggota kelompok tani ‘Mandiri’ UPTD Bulupountu Jaya Kabupaten Sigi.  Hasil pelaksanaan program memperlihatkan keseriusan peserta dalam setiap sesi pelatihan, dan adanya adopsi teknologi dari peserta yang diimplementasikan di lahan usaha taninya masing-masing. Hasil demplot sayuran organik adalah produk berbagai jenis tanaman sayuran seperti tomat, bayam, gambas, kangkung, terong dan pakchoy. Abstract:  Vegetable production by farmers is generally tought to have a high pesticide residue. This suspicion is based on the treatment of farmers who are very intensive in spraying pesticides, especially for vegetables that are vulnerable to pests and diseases. The excessive use of pesticides is one of the effects of the green revolution that glorifies agricultural technology packages, one of which is the use of chemical pesticides. The service program of the partner villages is aimed at guiding farmers to provide organic farming production facilities in the form of supplying organic fertilizers and organic pesticides, as well as training farmers to develop organic vegetable farming so that the products produced are free of chemical residues. The method applied was training and technological guidance (bimtek) for making organic fertilizers and organic pesticides as well as organic vegetable cultivation, with program partners being members of the farmer group 'Mandiri' UPTD Bulupountu Jaya, Sigi Regency.  The results of the implementation of the program show the seriousness of the participants in each training session, and the adoption of technology from the participants which was implemented in their respective farms. The results of the organic vegetable demonstration plot are products of various types of vegetable crops such as tomatoes, spinach, luffa, water spinach, eggplant and pakchoy
Bahasa Mantra Sasak Tinjuan Makna Asosiatif Idham, Idham
SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 7, No 4 (2019): Desember 2019
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32682/sastranesia.v7i4.1300

Abstract

This study describes and explains in detail the linguistic meaning of the Sasak mantra, the function of the mantra, and the text structure of the Sasak mantra. The meaning of the mantra is also related to the culture that exists in the area that is the location of the research. The method used in this study is a descriptive qualitative method and ethnographic method. wind, jelo, full moon, sea, gumi, sky, and betu are used to produce a strong suggestion. (2) plant symbols, namely angn, apuh, buaq, mako, glemper, shoots, tojang, paoq kayuk, and flower are used to cause the suggestion of attractiveness. (3) animal symbols, namely yellow kecial, jaran guying, kolo, ptuk and propeller. The term 'kecial kuning' is used to give rise to suggestion of attractiveness, the term jaran guyang has the effect of suggesting strength. The term kolo, ptuk, balang has the effect of suggesting damage. (4) mythical symbols, namely the terms bidederi-bidedere, mas bejeboh, mentinggang mentang, crazy singang, betara guru, betara lenjang, and goldfish. Bidederi-bidedere is used to cause the effects of beauty suggestion. Mas Bejeboh authority. Singgang mentune, singang crazy, betara guru is used to cause suggestions of the authorities of the springs. Betara levels are used to cause the suggestion of the ruler of the rain. (5) Islamic religious symbols, namely basmlah, creed, kun fayakun, Prophet Muhammad, alif, Allah, prophet David, prophet Sulaiman, Syaidina Ali, Assalamu, Prophet Allah Adam, Jibrail, Fatimah-Fatimah. The existence of a term in Islamic religious signifies the language of the mantra that the people of Lombok are very religious and believe that chosen beings such as prophets, guardians, angels, prophet's friends can be used as mediators in asking for something.
Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Ardinal, Benni; Idham, Idham
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 3, No 1 (2021): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v3i1.620

Abstract

The iregulation ion ithe isystem iof iland itenure ipracticed iby iindigenous ipeople iin ithe iRegulation iof iLegislation ishowed ithat ithe irecognition iof ithe iexistence iof iindigenous ipeople iwith iregard ito ithe iaspect iof iland, iforestry, iplantation, iand iliving ienvironment ihas ibeen ivery istrong iand iit ihas ibeen iproven ithat isuch iarrangement ihas ibeen istated iin ithe iRegulation iof iLegislation, ialthough, iup ito inow, ithere iis ino iharmonious ilegal iinstrument iandadequate iimplementation iyet. iThe iposition iof ilaw (legal iposition) iover ithe isystem iof iland itenure ipracticed iby iindigenous ipeople iis ifactually istill irecognized iby ithe icommunity. Where ithe iadat iland exists iis icurrently istill irecognized, ibut ijuridically, ithe iexistense iof ithe iadat iland ihas inot ibeen iable ito ibe iimplemented ibecause iLocal iRegulation ifor ithat ipurpose ihas inot ibeen iissuedyet. iAccording ito ithe iDecision iof iConstitutional iCourt ion iadat iforest. iAdat iForest iis ithe iforest ibelongs iof ithe ilocal iindigenous ipeople iand iit ican ibe iused ias ia iguideline iin ithe iissuance iof ilocal iRegulation. iThe ilegal iaction itaken iwas iby iadvocating ithe icommunity ito isocialize ithe iDecision iof iConstitutional iCourt iNo i35/ iPUU-X/ i2012 iand iprovide irecommendations ito ithe igovernment ito iissue ia iLocal iRegulation.
Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perkotaan Khadijah, Siti Nur; Idham, Idham
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 3, No 2 (2021): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v3i2.635

Abstract

The existence of customary land rights in Article 3 of the Basic Agrarian Law is a common thing, because along with the territorial rights of indigenous peoples, they existed before the formation of the Republic of Indonesia. However, many problems with land in customary areas that arise in territorial and national sizes will never get a complete settlement without the fair treatment needed as a benchmark for determining the existence of customary rights and their implementation. The existence criteria for establishing customary rights consist of three elements, namely the existence of certain customary rights into the environment, the existence of certain customary law communities, and the purpose of taking the lives of indigenous peoples, and the existence of customary law regarding the maintenance of order, the use of controversial lands that apply and are adhered to by the government. culture. In this study using a normative juridical method. The results of this study show that there are still rules from the community, and there is no regulation on ulayat rights. Customary rights regulations can be a loophole for customary rights, even at the lowest level.
Yuridis Konsolidasi Tanah Pedesaan Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Hutagalung, Bangun Nauli; Idham, Idham
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 3, No 1 (2021): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v3i1.619

Abstract

The objective of land consolidation is to achieve optimal land use through increased efficiency and productivity in land use so that it can fulfill the need for an orderly, healthy and orderly residential environment. Give the land owner the opportunity to enjoy the benefits of land consolidation directly. Both land price increases and other pleasures, due to the creation of an orderly environment. Improve the mapping of the results of settlement development so that land owners can enjoy it directly. Avoiding conficts that often arise in conventional land provision. Accelerate the pace of development. Land consolidation village was also found to have misuse of authority from the land consolidation committee at that time. As for the solution to the implementation of land consolidation village for the errors that occurred due to the failure to carry out the land consolidation. The process of resolving the failure that occurred with the land consolidation was the existence of a legal process through the district court, to ensure proof of ownership of the ulayat land which was the object of the land consolidation. If the legal process has been completed, the data may be re-entered for the implementation process.
Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Pedesaan Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Manik, Regen; Idham, Idham
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 3, No 1 (2021): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v3i1.651

Abstract

The implementation of rural land consolidation is carried out in accordance with the existing stages, as well as with the existing implementation instructions. The implementation of land consolidation has benefits for landowners affected by consolidation, among others: land becomes organized in terms of shape, area and location, increased benefits and value of land, the environment is well organized, does not incur costs, and the availability of public facilities for the common good. The benefits received by the government include: making it easier for the government to carry out development projects according to the spatial plan, creating areas in accordance with the principles of environmental management, which means there is legal certainty for development in accordance with the designation of the land or area. Another benefit is that it really helps the land certification process as an orderly land administration and the location of the object of consolidation can be made a map. The obstacles that occur in the implementation of land consolidation are the land area is not in accordance with the attached SPPT (Tax Notice Payable), then the settlement of these obstacles the consolidation implementation committee re-measures the parcel of land.