Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Hukum Malahayati Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Le Mujtamak Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Lina Maulidiana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia Lina Maulidiana
KEADILAN PROGRESIF Vol 5, No 1 (2014): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.605 KB)

Abstract

Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying the model to the supervision of financial idustri particularly the banking sector in Indonesia. Issues to be discussed is how the Financial Services Authority functions as a watchdog on the activities of national banks in Indonesia. Based on the results of the study can be stated that the Financial Services Authority functions as a watchdog on the activities of national banks in Indonesia is regulation and supervision of institutions, health, aspects of prudential and bank examination, the authority is the authority in the regulation and supervision of microprudential. Suggestions from this study are expected to Keangan Services Authority to independence in carrying out the functions, duties, authority setting, supervision, examination and investigations are legally free from interference by other parties can be done well.
Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah dalam Perjanjian Islam Lina Maulidiana
KEADILAN PROGRESIF Vol 3, No 2 (2012): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.926 KB)

Abstract

Financial system and Islamic banking was part of economic concept of Islamic, which aimed to introduce value system and Islamic ethics in economical environment, because based of this ethics so financial and banking of Islamic to class moslem was not merely commercial transaction system, but looked from by many moslems circles as duty religion. Murabahah in Syariah Banking actually not limited marketing in customer that has religious emotional tie (moslem society). Syariah banking service could be enjoyed by everyone, did not depend on religion that professed, along ready to follow business manner that permitted according to syariah that is alliance did not contain gharar (indistinctness), maisir (gambling) and usury (interest) 
Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Kontrak Lina Maulidiana
PRANATA HUKUM Vol 9 No 1 (2014): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v9i1.147

Abstract

Franchise is one of business model between two or more companies/individuals in which one party serves as franchisor and the other one as franchisee which enable the franchisee to benefit the franchise business and or to use the intellectual property rights. It is also defined as an agreement of one party as its characteristic under a license and the franchisor owns the royalty rights. The ideal basic concept of franchise business within the perspective of contract law follows the values of fairness and equity in accordance with contract law’s principles as described in a seminar about “The Book of The Law of Civil Law Reforms” hold by National Law Development Board in 1981 stated that the new contract constitutions will be established under some principles like: freedom of holding the contract, protection of low economic classes, proper intention, conformity, decency, public interest, legal certainty, pacta sunt servanda, and proportionality. The construction of contract law adopts the nine principles above .It is hoped that the interest of both franchisor and franchisee is fulfilled and well balanced.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU Lina Maulidiana; Rendy Renaldy; Tia Amelia; Ledi Vebriani
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3750

Abstract

AbstrakPeran Notaris dalam pembuatan dan penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitor diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Sehingga tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik dalam upayanya untuk mewujudkan kepastian hukum khususnya terhadap perjanjian kredit perbankan yang menggunakan klausula baku dapat terimplikasi dengan baik sesuai dengan kaidah, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.Keywords: Tanggung Jawab, Notaris, Perjanjian Kredit, Klausula Baku, Kebebasan Berkontrak.
KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATAS PADA GRUP PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT MUNCULNYA POSISI DOMINAN Lina Maulidiana; Rendy Renaldy
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2380

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa terhindarkan, saat ini berkembang dalam dunia usaha yang beralih kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (recht person) sehingga memberikan perindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir kekayaan pribadinya ikut disertakan (strict limited liability). Kekayaan pribadi ini juga berlaku bagi perseroan yang turut juga mendirikan atau menanamkan modalnya pada perseroan lain, sehingga konsepsi perusahaan grup dalam bentuk perseroan muncul yang menciptakan perlindungan ganda bagi pemegang harta sesungguhnya sekaligus pengendali utama dibalik kinerja suatu Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan hukum perseroan dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptkan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Tidak dilarangnya posisi dominan oleh pelaku usaha sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal ini merupakan pemikiran lampau yang tidak lagi dapat melindungi kepentingan pelaku usaha secara khusus. Sehingga kencenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu diantisipasi bentuk perusahaan grup oleh perseroan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri.
IMPLEMENTATION OF FRANCHISE AGREEMENT PERSPECTIVE IN CONTRACT LAW Lina Maulidiana
Saburai International Journal of Social Sciences and Development Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/saburaiijssd.v1i1.37

Abstract

Franchise is one form of growing business activity in Indonesia, where the agreement based on principle of freedom of contract. This study aims to analyze of the franchise agreement implementation in contract law perspective, and factors inhibiting and supporting the franchise agreement in the contract law perspective. This research is a qualitative study using a non-doctrinal approach to socio-legal research, in order to get an overview of study subjects to find an ideal reconstruction of the franchise in the contract law perspective. An approach that is non-doctrinal with presumption that the object of the law is interpreted as part of a social sub-system among other social sub-systems. The study also includes three stages, namely the study of philosophy which focuses on literature, study of normative to see how legislation to regulate legal relationships in the franchise business and was associated with the values of philosophy and conducted cross-checking through interviews with actors then do a sociological study to find in-put of justice sought. It concluded that the franchise is a document legal agreement between the franchisor and franchisee (about the rights and obligations). Achievement in the agreement that gives something include the obligations of Franchisor to provide flexibility to run the business without interruption to franchisee for a certain period, the principles of business management following intellectual property rights such as trademarks, logos, patents, and other, which is part of the business concept franchise, for the franchise fee as agreed in the agreed amount. If the agreement between the parties is not carried out for example franchisee does not pay a franchise fee to the franchisor, it may be requested compensation. In an agreement is possible non-performance of the agreement, although the terms of validity of the agreement have been fulfilled. It caused by uncommitment (breach of contract) and coercion or force majeure. Therefore in the agreement, must have a balance between the rights and obligations between both parties that the franchisor and franchisee.
Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung) Ledy Famulia; Lina Maulidiana
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v14i1.2609

Abstract

Abstract: The concept of sharia was first introduced in Indonesia by the presence of Bank Muamalat in 1991 which was pioneered by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Government. Within a period of three years, bank muamalat was able to get the title of foreign exchange bank, where the bank obtained a letter of appointment from Bank Indonesia to conduct business activities and foreign exchange. Until 1998, Bank Muamalat was able to survive in the midst of the monetary crisis. This proves that the sharia concept is able to compete and start to get a place in business ventures in Indonesia. In its development, the sharia concept developed in various forms of business, such as sharia pawnshops, sharia insurance, sharia tourism, and even sharia hotels. More specifically, this study will explain further about the sharia hotel business. One example of sharia hospitality is Hotel Nusantara Syariah which is located at Jalan By Pass Soekarno Hatta, Suka bumi Indah, Suka Bumi District, Bandar Lampung City. The research method uses a case approach, with primary data (field studies) as the main data and supported by secondary data related to the research theme. The results of the study indicate that the criteria for sharia hotels are as stipulated in the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Businesses and the Fatwa of the National Sharia Council Number 108/DSN-MUI /X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. has not been fully implemented at Hotel Nusantara Sharia Bandar Lampung.Abstrak: Konsep syariah pertama kali di Indonesia diperkenalkan oleh hadirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Dalam kurun waktu tiga tahun, bank muamalat mampu mendapat predikat bank devisa, dimana bank tersebut memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dan valuta asing. Hingga pada tahun 1998, bank Muamalat mampu bertahan ditengah krisis moneter. Hal ini membuktikan bahwa konsep syariah mampu bersaing dan mulai mendapat tempat dalam usaha bisnis di Indonesia. Dalam perkembangannya, konsep syariah berkembang dalam berbagai bentuk usaha, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pariwisata syariah, bahkan perhotelan syariah. Secara lebih khusus, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait usaha perhotelan syariah. Salah satu contoh perhotelan syariah adalah Hotel Nusantara Syariah yang beralamatkan di Jalan By Pass Soekarno Hatta, Sukabumi Indah, Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (case approach), dengan data primer (studi lapangan) sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria hotel syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI /X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah belum diimplementasikan secara utuh di Hotel Nusantara Syari’ah Bandar Lampung. 
KEBIJAKAN PENGURUS KOPERASI KREDIT MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Lina Maulidiana; Chusnunia Chusnunia
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.203 KB) | DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1671

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) prosedur pelaksanaan pemberian kredit selama masa pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung; dan 2) kebijakan pengurus Koperasi Kopdit Mekar Sai terhadap pelaksanaan kredit di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari KSP Kopdit Mekar Sai. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada KSP Kopdit Mekar Sai antara lain Berkas pinjaman anggota yang masuk dilakukan wawancara dan survei lokasi jaminan kemudian dirapatkan untuk diambil keputusan, Berkas pinjaman yang sudah disetujui dengan pengikatan notaris segera dilakukan pengecekan identitas peminjam dan sertifikat yang asli lalu diserahkan ke pihak notaris untuk dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Negara. Berkas pinjaman yang telah selesai pengecekan kemudian dijadwalkan akad notaris. Selain itu, Kebijakan Pengurus Koperasi terhadap pelaksanaan Kredit yang diberikan kepada anggota Koperasi di Masa Pandemi Covid-19 antara lain Penjadwalan Kembali jumlah Kredit atau pinjaman anggota koperasi sesuai kemampuan dan kesepakatan serta perbaikan Kredit/pinjaman oleh Koperasi terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Franyco Hendry F.S; Lina Maulidiana; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.786

Abstract

AbstrakPenegakan hukum tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan melalui dua jalur yaitu penegakan berdasarkan perundang-undangan dan aspek di luar penegakan hukum seperti perbaikan sumberdaya manusia yang cakap, jujur, dan integritasnya terjamin. Dari aspek pembenahan undang-undang, penting untuk  mendapat perhatian lebih serius, terutama dalam memenuhi asas legalitas melalui unsur terbuktinya suatu perbuatan pidana secara formil dengan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penerapan asas legalitas oleh hakim dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, dan bagaimana penegakkan asas legalitas yang  ideal bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diambil dari sumber sekunder dan primer, baik melalui literasi bahan-bahan hukum terkait, maupun dengan melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, terakhir ditarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan penerapan asas legalitas masih mengacu kepada ketentuan sistem hukum Indonesia. Dalam hal penentuan seseorang itu dapat tidaknya di pidana tergantung kepada alat bukti yang dipandang sah dan otentik oleh hakim. Sedangkan penerapan asas legalitas yang ideal dalam hal penegakan hukum bagi terdakwa korupsi adalah jika perbuatan korupsi tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang berpedoman pada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku.Kata kunci: Korupsi, Hakim, asas legalitas
PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA YANG OBJEK BENDA BERGERAKNYA TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA Wahyudin Hafiz; Lina Maulidiana; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.777

Abstract

AbstrakBerdasarkan perjanjian kepemilikan sebagai jaminan, adalah perjanjian untuk memberikan jaminan melalui penggunaan formal tanggungan hak. Kreditur sebagai pemilik objek yang bukan tempat yang lebih kuat dari pemegang hak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fidusia benda yang telah ditularkan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga? Dan apa saja faktor dalam pelaksanaannya yaitu pemegang fidusia benda yang telah diteruskan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga?Metodologi penelitian menggunakan posisi normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fidusia objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fidusia yaitu objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga untuk dijadikan jaminan karena benda tersebut dikuasai oleh pemegang fidusia, maka pada saat pelaksanaannya akan kadang-kadang dilakukan objek yang tidak diketahui sebagai objek.Kata kunci: Eksekusi Fidusia, Kreditur, Debitur.
Co-Authors ainun desmarini Ali Sopian Asyhamami, Naufal Fikri Bahril, Erdi Chusnunia Chusnunia Dinar Citra Nawangsari Erdi Bahril F.S, Franyco Hendry Farhana Farhana Franyco Hendry F.S Hafiz, Wahyudin Hendarline Putera Hendra Setiawan Hendra Setiawan Idham Idham Idham Idham Ino Susanti Ino Susanti Juli Riswandar Ledi Vebriani Ledy Famulia Martina Male Martina Male Mirwansyah Mirwansyah Mirwansyah, Mirwansyah muhamad rusjana Muhammad Aria Wahyudi Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Nadriana, Lenny Naufal Fikri Asyhamami Nawangsari, Dinar Citra Putera, Hendarline Rendy Renaldy Rendy Renaldy Riski Syandri Pratama Riswandar, Juli Siska Armawati Sufa Sri Zanariyah Ted Zadmiko Tia Amelia Wahyudin Hafiz Zanariyah, Sri