<![CDATA[Penelitian ini berjudul; Pemilihan Umum dan Keamanan: Studi Tentang Peran Polres Bima Kota dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2019”. Penelitian dengan latar belakang Pemilu dan Keamanan, berkaitan dengan peran Polres Bima Kota dalam menciptakaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilihan umum 2019. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggali pelaksaanan tugas Kepolisian Resor Bima Kota dan persepsi masyarakat terhadap kepolisian Bima Kota pada penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pemilihan Umum, Teori Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Teori Persepsi. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori Keamanan dan Ketertiban masyarakat, menjadikan polri sebagai alat negara yang memiliki tugas dan peran, tidak seluruhnya terkait dengan keamanan negara, tetapi berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Karena sebagian besar tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Tujuan penegakkan hukum tidak terkait dengan keamanan negara, tetapi terkait dengan jaminan ketertiban sosial dan keadilan yang merupakan bagian terpenting dari aspek kesejahteraan. Peran Kepolisian Resor Bima Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi utama Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada sistem demokrasi dimana diselenggarakannya Pemilihan Umum, perlu ditingkatkan formulasi pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Polri. Pelaksanan tugas dan fungus Polri akan dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel apabila memenuhi syarat, yaitu adanya konsep dan konsitensi dalam pelaksanaannya. Maksimalisasi peran dan fungsi Polri sebagai lembaga keamanan nasional akan menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan terhadap warga yang menganut sistem politik demokrasi. Sehingga akan tercipta kondisi keamanan dalam negeri dan penegakkan hukum yang semakin berkeadilan. Meskipun pada kenyataannya, aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan yang mendukung system keamanan nasional masih terbatas, tetapi kemajuan suatu bangsa, termasuk dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pentingnya perubahan cara berpikir Polri menjadi Polri profesional. Merubah cara berpikir pada institusi Polri adalah suatu tantangan terbesar yang dihadapi Polres Bima Kota dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Artinya Polri dituntut untuk mendesain dan memformulasikan metode-metode baru yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada wilayah hukum Polres Bima Kota.]]>
