Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan

URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS KORUPSI Gandhung Wahyu F.N., Wahyu F.N.; Joko Supriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40531

Abstract

AbstrakTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi. Jenis penelitian ini yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian di atas, hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan  tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Penanggulangan untuk memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor, serta karena pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.Kata Kunci : pencucian uang, hasil kejahatan, penyalahgunaan sistem keuangan.AbstractThe aims of this research is to know and understand the relationship between corruption and money laundering also to know and analyzing the urgency of  money laundering countermeasures on the corruption case. This type of research is normative and use statute approach. Law materials used in this research are primary and secondary law materials obtained through library research. Based on the above research methods, the results of this research that the relationship between corruption with money laundering is corruption is a predicate offense of money laundering. Conversely, money laundering is a continued crime of corruption. The reason corruption is a predicate offence of money laundering is because corruption is economically motivated crime, the amount of the proceeds of corruption are very big does not allow it to be enjoyed blatantly and indemnification of state financial or state economy due to corruption does not eliminate the punishment for criminal offense actors. Countermeasures combat the occurrence of debauchery and embezzlement of state funds is very important. The urgency of the money laundering countermeasures  in the case of corruption such as to take back the country’s assets or the rights of society which has been taken by corruptors and because money laundering from the proceeds of corruption has become transnational organized crime.Keywords: money laundering, the proceeds of crime, misuse of the financial system
PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Joko Supriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40749

Abstract

AbstrakTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia dan pidana mati ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dan bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian di atas, hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa urgensi pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, pidana mati masih sangat dibutuhkan di Indonesia karena tindak pidana narkotika di Indonesia bukan lagi merupakan kejahatan biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan upaya hukum yang luar biasa pula, selain masih menjadi hukum positif di Indonesia, pidana mati juga merupakan konsekuensi dari perjanjian internasional tentang narkotika yang sudah ditandatangani oleh Indonesia, yaitu Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Menentang Perdagangan Gelap Narkoba Narkotika dan Psikotropika, 1988. Ancaman pidana mati dibutuhkan di Indonesia selama angka penyalahgunaan narkotika tinggi serta sanksi pidana mati merupakan sanksi yang paling efektif jika dibandingkan dengan pidana penjara maupun denda, eksistensi pidana mati juga dikuatkan oleh adanya uji materi terhadap undang-undang narkotika terdahulu. Pelaksanaan pidana mati ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia, saat ini pidana mati sudah dilakukan dengan lebih memperhatikan hak-hak terpidana mati.Kata Kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan Luar Biasa.AbstractThe aims of this research is to know the importance of the death penalty on the drug trafficking eradication in Indonesia and the death penalty according to Pancasila and Human Rights. This type of research is normative and has prescriptive characteristic and also use statute approach. Law materials used in this research are primary and secondary law materials obtained through library research. Based onthe above research methods, the results of this research that the importance of the death penalty on the drug trafficking eradication in Indonesia, death penalty is still needed in Indonesia because drug trafficking in Indonesia are not ordinary crimes anymore, but already become extra ordinary crimes so that need extra ordinary legal effort too, besides still becomes positif law in Indonesia, the death penalty is also consequences of International Agreement about drugs that already signed by Indonesia, there are The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Threat of the death penalty is needed in Indonesia during drugs abuse rate is hight and the death penalty is most effective sanction when compared with imprisonment and fine, the existence of the death penalty also corroborated by judicial review to the past drugs law.The implementation of the death penalty according to Pancasila and Human Rights, nowadays the death penalty already done with give more attention to the rights of the person who punished with death penalty.Keywords: Death Penalty, Drug Trafficking, Extra Ordinary Crimes.