Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.983

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Lex Suprema Jurnal Farmasi Komunitas Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Siyasah : Hukum Tata Negara

Muhammad Nur Fathoni

Unknown Affiliation

Author-ID : 2907067

Religion Humanities Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Identifikasi Pengetahuan Masyarakat Usia Produktif mengenai Obat Tradisional sebagai Imunomodulator di Masa Pandemi COVID-19 Muhammad Nashrullah; Siti Umi Anisah; Salsa Lina Agustin; Brenda Norton Sudjaya; Muhammad Nur Fathoni; Febe Harum Asmoro; Luh Karlina Febriyani Putri Angkasa; Elsa Safira Prameswari; Muhammad Aji Syahbana; Syarifa Dyfianti; Hanni Prihhastuti Puspitasari
Jurnal Farmasi Komunitas Vol. 9 No. 1 (2022): JURNAL FARMASI KOMUNITAS
Publisher : Universitas Airlangga

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit yang menjadi krisis kesehatan dunia dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat. COVID-19 bisa dicegah dengan kondisi imun yang baik. Imunitas yang baik juga dapat mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas ialah dengan menjaga pola hidup sehat. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengkonsumsi imunostimulan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Imunostimulan juga dapat diperoleh dari tanaman herbal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat usia produktif mengenai obat tradisional sebagai imunomodulator di masa pandemi COVI-19. Metode yang digunakan yaitu survei menggunakan kuesioner. Hasil survei yang dilakukan pada 133 responden menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai pengertian jamu secara umum dan jamu sebagai imunomodulator masih kurang. Frekuensi konsumsi jamu selama pandemi COVID-19 lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi terutama dalam bentuk jamu racikan. Sementara itu, pengetahuan masyarakat terkait pengolahan jamu dinilai cukup.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN â€“ PPU Muhammad Nur Fathoni
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.023 KB)

Transportasi adalah sarana yang penting dalam kebutuhan setiap orang, keberadaan pelabuhan kelotok dan speed boat Kampung Baru sangat membantu perekonomian Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Akan tetapi berbagai sarana dan prasarana transportasi memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda, mulai dari daya tampung, kecepatan, biaya, kenyamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan bagi pengguna dalam memilih jenis sarana transportasi yang akan digunakan. Pengelolaan dan pelayanan pelabuhan kelotok Kampung Baru dalam hal ini masih dikelola oleh perseorangan sering tidak memperhatikan keselamatan penumpang dan barang milik penumpang, hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja bongkar muat di pelabuhanÂ kelotok Balikpapan-PPU? dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengelola jasa apabila terjadi kerusakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja jasa bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU?Â Â Â Â Â Â Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan serta data langsung dari pelabuhan kelotok Kampung Baru. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.Â Â Â Â Â Â Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pengelola pelabuhan, pemilik kapal dan pekerja bongkar muat kendaraan bermotor sampai saat ini masih belum maksimal karena keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah melalui KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, meskipun memiliki kewenangan yang sedikit pemerintah dapat melakukan penegakan hukum preventif dan represif. Dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bongkar muat dan penyeberangan orang dan barang, sedangkan KSOP yang seharusnya bisa melakukan penindakan karena yang mengeluarkan izin tetapi sampai sekarang belum bisa melakukan penindakan.Â Kata Kunci: Transportasi, Pelabuhan, Kelotok, Kendaraan Bermotor

Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif) Muhammad Nur Fathoni; Nawa Angkasa; Tarmizi Tarmizi
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Marriage based on the provisions of Allah and His Messenger will make a happy household in this world and the hereafter based on sharia. The development of current trends in communication, information and technology can disrupt the noble value of marriage if it is misunderstood and misused. The real negative impact that occurs in society is the increasing number of women who become pregnant outside of marriage due to promiscuity. This study aims to examine the law of pregnant marriages in terms of three legal perspectives; Mazhab Fikih, Compilation of Islamic Law (KHI) and Maqāshid Shariā'h. This research is literature research with a literature approach. This type of research is library research with a document study approach where primary and secondary data are obtained from books, journals, books and references that discuss pregnant marriages. The results of this study found that the Ulama Mazhab Fikih discusses the act of pregnant marriage in Fikih and there is khilafiyyah related to the provisions and conditions for pre-marrying women who are pregnant outside of marriage and after marriage. The Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates pregnant marriages in article 53 has fulfilled the five main objectives of sharia (adh-Dharūriyyah al-Khamsah); maintaining religion, soul, intellect, offspring/honor, and property after being reviewed with Maqāshid Sharī'ah.

KONSEP NAFKAH MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Riyan Erwin Hidayat; Muhammad Nur Fathoni
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Livelihood is meeting the needs of food, shelter, and the wife's treatment, and it is clear that a husband is obliged to provide maintenance to his wife. Based on the law, maintenance is a husband's obligation to his wife that must be met in the form of household needs in accordance with the husband's ability. However, at present, there are various disputes regarding what conditions are included in subsistence, especially in terms of types of subsistence. Therefore, this research is a study that discusses the concept of living according to Muhammad Syahrur and the Compilation of Islamic Law. About how the relevance of his thoughts. To know the relevance of Muhammad Syahrur and the Compilation of Islamic Law regarding maintenance. The type of research used is library research, so the research is not a "trial and error" activity (a step of activity carried out to try and try again). Based on the explanation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and KHI, it can be concluded that the husband is obliged to provide maintenance for his wife because maintenance is the second obligation of the husband to his wife after the husband gives the dowry to the wife.

IMPLEMETASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Muhammad Nur Fathoni; Choirul Salim; Nety Hermawaty
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 3 No 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.6972

This study aims to complement previous research data to analyze and examine the legal process for violating the POLRI code of ethics carried out by Adjunct Police Chief Commissioner (AKBP) Achiruddin Hasibuan as a basis for carrying out his duties, knowing and analyzing accountability if POLRI commits a violation of the code of ethics, and must responsible for violating the code of ethics, the code of ethics is made based on the professional standards of members, the code of ethics in carrying out their duties. In Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia No. 14 of 2011 concerning the Polri Professional Code of Ethics in Article 1 explains the KEPP explanation, as follows: "POLRI Professional Code of Ethics, hereinafter abbreviated as KEPP, is a norm or rule which constitutes a unified ethical or philosophical basis relating to actions or speech related to things that are obligatory, prohibited, proper or inappropriate to be done by members of the Police in carrying out their duties. and job responsibilities”.

Co-Authors Brenda Norton Sudjaya Choirul Salim Elsa Safira Prameswari Febe Harum Asmoro Hanni Prihhastuti Puspitasari Luh Karlina Febriyani Putri Angkasa Muhammad Aji Syahbana Muhammad Nashrullah Nawa Angkasa Nety Hermawaty Riyan Erwin Hidayat Salsa Lina Agustin Siti Umi Anisah Syarifa Dyfianti Tarmizi Tarmizi

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search