Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Jurnal Yustitia
I Ketut Suardita
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 3   4   5   6   7 
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Iswariyati; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.245 KB)

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menerbitkan kartu identitas yang diakui secara resmi oleh Negara untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun sebagai upaya perlindungan atas hak anak-anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar serta apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar belum terlaksana secara optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai KIA tersebut. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berupaya untuk memaksimalkan kepemilikan KIA di Kota Denpasar dengan membuat program pembuatan KIA yang dapat dilakukan sekaligus saat pembuatan Akta Kelahiran, serta upaya pelayanan pembuatan KIA di masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kata Kunci: Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Kota Denpasar
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN PERMASALAHAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG I Wayan Sudharta; Ibrahim R; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat sampah yang belum dikelola dengan baik menimbulkan permasalahan sampah di Kabupaten Badung, Hal ini terjadi akibat kurang adanya rasa tanggung jawab serta pemahaman masyarakat di Kabupaten Badung yang masih sangat rendah terhadap manfaat kebersihan. Oleh sebab itulah pengaturan hukum pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk menciptakan perlindungan lingkungan akibat dari permasalahan sampah.Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui Bagaimanakah penataan lingkungan dan dampak pencemaran dari permasalahan sampah di Kabupaten Badung? Dan Upaya apa yang ditempuh dalam mengatasi dampak permasalahan sampah di Kabupaten Badung?Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep dan pendekaran fakta. Jenis dan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penataan lingkungan dan dampak pencemaran dari permasalahan sampah di Kabupaten Badung diatur dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun sudah diatur dalam Perda, kenyataannya pengelolaan sampah masih belum berjalan efektif sampai saat ini yang ditunjukan dengan adanya dugaan pencemaran oleh sampah seperti kotornya kawasan pantai kuta dan khususnya di wilayah kuta utara masih terdapat beberapa timbunan sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap dan merusak pemandangan. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah diantaranya pogram Gotik, pembelian sampah daur ulang dari bank sampah, SMS Hotline service, dan pogram Gelatik, sementara itu sanksi administratif maupun ketentuan pidana sampai saat ini masih belum terlaksana.
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penggunaan Diskresi Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19 Yohanes Febriyanto Gibert; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan diskresi bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait situasi pandemi covid-19, serta untuk mengetahui batasan-batasan wewenang yang dipunyai Kepala Daerah dalam menggunakan diskresi yang dapat berdampak hukum. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: Batasan diskresi bagi Kepala Daerah adalah perbuatan hukum yang dimana harus memenuhi unsur unsur antara lain belum diaturnya ketentuan pada undang-undang yang mengatur tentang tindakan tersebut, atau ketentuan yang mengatur tindakan tersebut masih tidak jelas yang mengakibatkan perlunya kebebasan mengambil tindakan dari Kepala Daerah, tindakan tersebut hanya bisa dilakukan untuk memberikan kepastian hukum,dalam keadaan kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan keadaan penting dan mendesak untuk kepentingan umum dengan batasannya. Kepala Daerah harus tetap bertindak sesuai koridor hukum yang ditetapkan, dalam hal ini adalah hukum tidak tertulis yaitu AAUPB, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar AAUPB dapat ditutut baik secara hukum administrasi maupun pidana. Kedua, Tanggungjawab secara administrasi kepada Kepala Daerah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan tanggungjawab secara pidana diatur pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Pertangungjawaban, Diskresi, Kepala Daerah, COVID-19 ABSTRACT The purpose of this study is to determine the accountability of the use of discretion for Regional Heads in government administration related to the Covid-19 pandemic situation, as well as to determine the limits of authority that the Regional Head has in using discretion that can have legal implications. This type of research method used in this paper is a juridical normative research method. In this study, the type of approach used is a statutory approach (Statute Approach), as well as a conceptual approach. The results of this study indicate that, firstly: Discretionary limits for Regional Heads are legal acts which must meet the elements, among others, the provisions of the law governing such actions are not regulated, or the provisions governing such actions are still unclear which results in the need for freedom. taking action from the Regional Head, such action can only be done to provide legal certainty, in a state of legal vacuum, and to overcome government stagnation in conditions of urgency and urgency for the public interest with limits. The Regional Head must continue to act in accordance with the stipulated legal corridor, in this case it is unwritten law, namely AAUPB, if it is proven that it has misused authority and violated the AAUPB, it can be prosecuted both in administrative and criminal law. Second, the administrative responsibility to the regional head is regulated in Law no. 30 of 2014 concerning State Administration, while criminal responsibility is regulated in Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. Keywords: Accountability, Discretion, District Heads, COVID-19
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Made Putri Indra Prabawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.
PELAKSANAAN PERDA NO 6 TAHUN 2001 TENTANG IJIN BANGUN – BANGUNAN DI KOTA DENPASAR I Made Agus Artana; I Ketut Suardita; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendirian bangunan dilakukan tanpa adanya pertimbangan untuk mematuhi peraturan yang berlaku baik dari segi Tata ruang Tata hijau kota, ketentuan Ijin Mendirikan Bangunan,sempadan dan ketentuan Tata ruang dan peruntukan (kegunaan bangunan).Berdasarkan Perda No 6.tahun 2001 tentang ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar, pada prinsip membangun, menetapkan Ijin Mendirikan Bangunan sebagai ijin prinsip yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang di daerah untuk permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.Digunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan perda Kota Denpasar  No 6.tahun 2001 tentang ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar. pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2001 tentang ijin bangun – banguna di Kota Denpasar belum maksimal karena masih di temukan adanya pelanggaran terhadap ijin mendirikan bangunan.
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Made Pasek Pariasa; I Ketut Suardita; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.958 KB)

Abstract

Sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semuapihak. karena setiap manusia pasti memproduksi sampah, Besarnya timbunan sampah yangtidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibatkurangnya alternafif dan perspekstif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatansampah,baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan penulisan memberikan pemahamanmengenai penerapan peraturan daerah Kabupaten Klungkung no. 7 tahun 2014 tentangpengelolaan sampah di kabupaten klungkung, sampah yang dimaksud adalah sampah padatyang terdiri dari sampah organik meliputi daunnan – daunnan, kulit buah. dan sampah nonorganic meliputi aluminium, botol plastic, kaleng. Digunakan metode penelitian empiris yangbertujuan untuk mengetahui secara langsung penerapan peraturan daerah kabupatenklungkung no. 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung.Kesimpulan yang diperoleh bahwa Pelaksanaan Perda Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun2014 belum maksimal dilaksanakan karena belum ditetapkannya Peraturan Bupati Tentangpengelolaan sampah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda tersebut. Adapun faktorpenghambat pelaksanaan Perda tersebut yakni faktor hukumnya sendiri, faktor aparatpenegak hokum, faktor sarana dan prasarana, faktor partisipasi masyarakat.
DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF Susilo Imam Santosa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.671 KB)

Abstract

Secara konstitusional Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial,sistem pemilu proporsional dan menganut sistem multi partai. Sampai sekarang,pemerintahan demokratis yang dibangun belum stabil, hal ini tidak terlepas dari tidakcocoknya bangunan ketiga sistem tersebut. Rumusan sistem presidensial yang diamanatkankonstitusi ternyata sulit dalam penerapannya, bahkan berjalan kurang efektif apalagididukung oleh lemahnya performa dan lembaga presiden dalam menjaga stabilitas politik.Dengan demikian perlu desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif denganpenataan kembali baik secara institusional maupun non institusional.
EKSISTENSI DAN TOLAK UKUR SISTEM REMUNERASI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI BALI) Anak Agung Ayu Adinda Putri; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.83 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul eksistensi dan tolak ukur sistem remunerasi aparatur sipil negara (studi di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bali). Metode yang digunakan di dalam tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kanwil Kemenag Provinsi Bali yang membahas tentang sistem remunerasi yang ada di sana yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana untuk di Kementrian Agama Provinsi Bali sendiri bertolak ukur pada Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Agama dan Peraturan Agama RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian,Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementrian Agama.
UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika; I Nyoman Suyatna; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.769 KB)

Abstract

Untuk memperkenalkan jenis produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada para konsumen, salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pengusaha yaitu melalui reklame. Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang sering terjadi, salah satunya karena reklame tersebut melanggar izin lokasi dan reklame tidak memiliki izin. Maka dari itu dibuatlah tulisan yang berjudul “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar”. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, tulisan ini memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan penertiban terhadap reklame dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Denpasar. Bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penyelenggaraan Reklame yaitu berupa teguran tertulis kepada penyelenggara reklame dan pembongkaran reklame. Dalam pelaksanaannya Tim Penyelenggaraan Reklame memiliki faktor pendukung yaitu adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar, tetapi terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame.
EFEKTIFITAS PENCATATAN KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 (STUDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. GIANYAR) I Komang Arya Andika Yasa; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.812 KB)

Abstract

In Gianyar regency Birth Registration performed at the Department of Civil and Population of Gianyar, the legal basic is Act No.23 of 2006. The problems is how does the implementation of birth registration in Gianyar regency, and what factors that influence the implementation of birth registration in gianyar. This research is empirical legal research with interview data collection techniques. The conclusion of this study show that the effectiveness of birth registration implemented under act number 23 of 2006 has not been implemented effectively it is mostly caused by the lack of infrastructure, lack of human resources community, broad of Gianyar district geographic factors, and weak law enforcement.
Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A.A. Mahendra Putra Adrie S Agus Pratama Putra Anak Agung Ayu Adinda Putri Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma Anugrah Diva Apriana Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana Cokorda Dalem Dhana Cokorde Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Desak Made Prilia Darmayanti Desak Nyoman Oxsi Selina DWI SURYANTO Ermalena Rahmawati Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gede Agung Sutrisna Gede Pramana Yoga Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan Hanung Adi Nugroho I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Gede Deya Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Istri Cintya Saraswati I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Gusti Ngurah Made Ari Martana I Ketut Hari Putra Susanto I Ketut Sudiarta I Komang Arya Andika Yasa I Made Adi Sucipta Yadnya I Made Agus Artana I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Ksema Dharma Yogata I Made Pasek Pariasa I Made Sugiarta Nugraha I Nyoman Suyatna I Nyoman Yoga Ardika Udayana I Putu Adi Sentana Janantara I Putu Agus Astra Wigoena I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Martha Kresna Raditya I Wayan Parsa I Wayan Sudharta I.B. Gede Wahyu Pratama Ibrahim R Ibrahim R. Ida Ayu Iswariyati Ida Bagus Gde Ajanta Luwih Ida Bagus Suambara Manuaba Ida Bagus Uda Prayana Ida Purnama Sari Imam Susilo Kadek Dwika Tirta Kusuma Kadek Windu Ardiyawan Ketut Yunda Anastesia Komang Arya Mukti Maruti Komang Yoga Saputra Livia Jayanti Putri Luh Gede Diah Oktarini Dewi Made Ana Wirastuti Made Ananda Dwi Ervaden Made Putri Indra Prabawati Ngurah Angga Narendra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Putu Risca Yuni Arta Niluh Putu Yorika Dewi Nina Handalina Soza Nugraheny Wardana Nur Fadhilla Rachmadani Putri Aldila Putu Ari Permadi Putu Gede Adhitya Raynatha Putra Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumertha Yasa Putu Indra Dananjaya Putra Tri Harsya Wardhana Wajihatut Dzikriyah Yohanes Febriyanto Gibert Yunizar Armani Husnan