Garuda - Garba Rujukan Digital

RANCANG BANGUN APLIKASI PENCARIAN LOKASI WISATA DI BALI DENGAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID Anom Pucangan, I Putu Gede Arya; Paramartha, I Gst. Ngurah Darma; Anggara Wijaya, I Nym. Yudi
JOSIKOM : Jurnal Online Sistem Komputer Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : JOSIKOM : Jurnal Online Sistem Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, pembelajaran, melakukan analisa maupun menemukan sebuah hiburan. Salah satunya adalah teknologi smartphone Android yang saat ini telah digunakan oleh banyak orang. Melihat banyaknya lokasi wisata yang ada di Pulau Bali, muncul ide untuk menampilkan lokasi-lokasi tersebut di dalam sebuah aplikasi yang berbasis Android. Teknologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi tersebut adalah Augmented Reality sebagai representasi untuk melakukan pencarian lokasi wisata secara realtime dimana pencariannya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu Camera Mode dan Map Mode. Dengan dirancangnya aplikasi ini diharapkan akan membantu user dalam melakukan pencarian lokasi-lokasi wisata yang ada di Bali.Â Kata kunci : Android, Augmented Reality, Wisata Pulau BaliÂ

Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Ni Putu Diah Prawerti Astuti; Putu Gede Arya Sumertha Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan good governance pada Pemerintahan Desa serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Kepala Desa dalam menciptakan good governance. Jenis”penelitian ini ialah penelitian”hukum”normatif dengan mengkaji suatu peraturan perundang-“undangan yang berkompeten serta berlaku sebagai dasar pemecahan masalah. Hasil analisa menunjukan mekanisme pelaksanaan good governance pada pemerintahan desa meliputi faktor-faktor dalam menciptakan good governance pada pemerintahan desa dan upaya dalam menciptakan good governance pada pemerintahan desa. Adapun faktor- faktor tersebut yakni faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya-upaya strategis untuk mengembangkan good governance diantaranya pengembangan serta perbaikan pelayanan publik, pembenahan birokrasi pemerintahan, masyarakat madani yang kompeten serta partisipatif, dan upaya penguatan otonomi daerah. Kemudian fungsi kepala desa dalam menciptakan good governance mempunyai tiga (3) fungsi utama yaitu fungsi administrasi pembangunan, fungsi administrasi pemerintahan, dan fungsi administrasi kemasyarakatan. Dengan adanya good governance pada pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan penataan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance. Kata Kunci: Fungsi, Pemerintahan, Good Governance ABSTRACT This study aims to determine how the mechanism of implementing good governance in the Village Government and aims to find out how the function of the Village Head in creating good governance. This type of "research is a normative" legal "study by examining a competent statute and acting as a basis for problem solving. The analysis shows that the mechanism of implementing good governance in village governance includes factors in creating good governance in village governance and efforts in creating good governance in village governance. The factors are supporting factors and inhibiting factors as well as strategic efforts to develop good governance including the development and improvement of public services, revamping government bureaucracy, competent and participatory civil society, and efforts to strengthen regional autonomy. Then the function of the village head in creating good governance has three (3) main functions, namely the development administration function, the government administration function, and the social administration function. With the existence of good governance in the village government, it can improve the people's welfare and create a clean, responsible governance in accordance with the principles of good governance. Keywords: Function, Governance, Good Governance

Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Ni Putu Diah Prawerti Astuti; Putu Gede Arya Sumertha Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan good governance pada Pemerintahan Desa serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Kepala Desa dalam menciptakan good governance. Jenis”penelitian ini ialah penelitian”hukum”normatif dengan mengkaji suatu peraturan perundang-“undangan yang berkompeten serta berlaku sebagai dasar pemecahan masalah. Hasil analisa menunjukan mekanisme pelaksanaan good governance pada pemerintahan desa meliputi faktor-faktor dalam menciptakan good governance pada pemerintahan desa dan upaya dalam menciptakan good governance pada pemerintahan desa. Adapun faktor- faktor tersebut yakni faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya-upaya strategis untuk mengembangkan good governance diantaranya pengembangan serta perbaikan pelayanan publik, pembenahan birokrasi pemerintahan, masyarakat madani yang kompeten serta partisipatif, dan upaya penguatan otonomi daerah. Kemudian fungsi kepala desa dalam menciptakan good governance mempunyai tiga (3) fungsi utama yaitu fungsi administrasi pembangunan, fungsi administrasi pemerintahan, dan fungsi administrasi kemasyarakatan. Dengan adanya good governance pada pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan penataan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance. Kata Kunci: Fungsi, Pemerintahan, Good Governance ABSTRACT This study aims to determine how the mechanism of implementing good governance in the Village Government and aims to find out how the function of the Village Head in creating good governance. This type of "research is a normative" legal "study by examining a competent statute and acting as a basis for problem solving. The analysis shows that the mechanism of implementing good governance in village governance includes factors in creating good governance in village governance and efforts in creating good governance in village governance. The factors are supporting factors and inhibiting factors as well as strategic efforts to develop good governance including the development and improvement of public services, revamping government bureaucracy, competent and participatory civil society, and efforts to strengthen regional autonomy. Then the function of the village head in creating good governance has three (3) main functions, namely the development administration function, the government administration function, and the social administration function. With the existence of good governance in the village government, it can improve the people's welfare and create a clean, responsible governance in accordance with the principles of good governance. Keywords: Function, Governance, Good Governance

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN TERHADAP AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) OLEH SALAH SATU PIHAK YANG BERPERKARA DI PENGADILAN I Dewa Ayu Maheswari Adiananda; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Karya ilmiah ini berjudul Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (acta van dading) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari adanya suatu pembatalan terhadap akta perdamaian (acta van dading) oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kekuatan hukum yang melekat pada penetapan akta perdamaian serta untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melakukan pembatalan akta perdamaian. Kesimpulan dari tulisan ini adalah suatu putusan perdamaian yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan upaya banding ataupun kasasi, dan pembatalan terhadap suatu akta perdamaian diperbolehkan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang. Namun apabila pembatalan didasarkan dengan itikad yang tidak baik, belum dapat dipastikan akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian.

1 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH SABLON DI KABUPATEN BADUNG Anom Eka Kusyadi; I Gusti Ngurah Wairocana; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Developments in the residential neighborhood of Kuta area is notseparated from the rapid rate of population growth, population growth due toboth the city itself and because of urbanization. As we know also that the Kutaarea is one of the tourist destinations of Indonesia, has certainly done a lot ofdevelopment in the area that led to the attraction of the city is considered toprovide a better future for rural communities or outside the city. Variousdevelopment projects such as Hotel, Restaurant, Cafe, Disco, Bar, MoneyChanger, Mall and much more development can be established in the region to beable to support as one of the most visited tourist city and is required by foreignand local tourists. Along with population growth in the region, Variousdevelopment projects such as Hotel, Restaurant, Cafe, Disco, Bar, MoneyChanger, Mall and much more development can be established in the region to beable to support as one of the most visited tourist city and is required by foreignand local tourists. Along with population growth in the region will need for theprovision of infrastructure and housing will increase as well, either throughenhancements or new construction and industrial activities either by local ormodern technology can still be done. Further fulfillment of the needs ofresidential facilities and infrastructure both in terms of environmental complianceand affordable housing and livable yet fully provided by the community itself andthe government, so that the carrying capacity of the facilities and infrastructure ofexisting neighborhoods began to decline

PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE SEBAGAI PENJAMIN HAK TERSANGKA DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini akan membahas mengenai Prinsip Miranda Rule dengan mengangkat judul “Penerapan prinsip Miranda Rule sebagai penjamin hak tersangka dalam praktik peradilan pidana di Indonesia”. Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai hak merupakan suatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Hak-hak asasi seorang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Miranda Rule adalah hak yang ada dan melekat pada diri seorang sejak lahir. Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. Dengan memberikan hak-hak kepada tersangka pidana merupakan satu bentuk perlindungan terhadap harkat manusia. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia kerap terjadi dikesampinkannya Miranda Rule baik di tingkat instansi penyidikan, di tingkat kejaksaan dan di tingkat sidang pengadilan. Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang.

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OBJEK SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TERIKAT HAK PRIORITAS Owen Dihardja; Putu Gede Arya Sumertayasa; I Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sengketa tanah merupakan sengketa yang marak terjadi terutama di Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata. Dalam kegiatan usaha tidak lepas dari perjanjian-perjanjian dengan objek tanah telah ditentukan administrasinya. Demi dapat beralihnya hak milik atas tanah, pendaftaran status tanah wajib dilakukan sesuai prosedur dan memerhatikan kepentingan orang lain yang mengikat objek maupun subjek dari suatu peristiwa hukum demi terhindarnya sengketa yang dapat merugikan hak-hak orang yang berkepentingan. Meskipun telah ditentukan administrasinya maupun aturan-aturan yang menjadi dasar melalui hukum, sering kali terdapat celah-celah untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak patut. Pada penerapannya, hak-hak penyewa dilindungi meskipun hak milik atas tanah telah beralih dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM), namun jika peralihan tersebut mengabaikan hak prioritas untuk membeli yang dimiliki penyewa akan melanggar perjanjian dengan klausul pemberian hak prioritas tersebut. Maka dari itu perlu ditinjau lebih lanjut mengenai prosedur yang menjadi pertimbangan hakim untukmenyatakan keberlakuan SHM tidak berkekuatan hukum terkait hak prioritas yang dilanggar melalui penelitian di lapangan.

Bank's Liability Regarding The Implementation of Secrecy Principle For The Interest of The Corruption Court Syifa Namira; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bank’s secrecy principle requires bank to keep its customer’s data safe, in which the customer’s trusted the bank to save their deposits in. However, secrecy principle isn’t formally absolute. In other words, there are exceptions of the implementation of the principle itself, including corruption case. Therefore, there needs to be bank’s liability as a form of protection for the bank’s customers in order for the secrecy principle to be implemented well. This research’s purposes are to know the regulation regarding bank’s secrecy principle in a corruption case and the bank’s liability regarding bank’s secrecy principle for the matter of the court in a corruption case. Through normative method, this research is systematically arranged to be understood more easily. The results of this research show that the regulation regarding bank’s secrecy principle in a corruption case is regulated outside of the law of banking and the bank’s liability regarding the implementation of bank’s secrecy for the matter of the court in a corruption case is just the same as any other exceptional circumstances inside the law of banking.

PENGATURAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI Gede Yoga Satrya Wibawa; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Kadek Sarna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The arrangement of Public Service retribution collection in Bali Province is regulated in local regulation of Bali Province No. 2, 2011 concerning Public Service Retribution. The retribution is based on law No. 28, 2009 concerning local tax and retribution that serves as guideline for local government in the implementation local tax and local retribution collection. The statement of problem is about how the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province and how the contribution of health service retribution in Rumah Sakit Jiwa Bali Province to increase provincially generated revenue in the implementation of local autonomy in Bali Province. The research method normative used to discuss those problems. In summarize that the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province is regulated based on Local Regulation Bali Province No.2, 2011 concerning public service retribution. Moreover from reachable of reception of health service retribution shows that Rumah Sakit Jiwa Bali Province increase more than target that is planned by Bali Province Government.

AKIBAT HUKUM PENJUALAN BARANG BERMEREK PALSU I Nyoman Ari Kurniawan; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.632 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penjualan barang bermerek palsu, dalam kaitannya perlindungan konsumen terhadap pembelian barang palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengkaji mengenai penjualan barang-barang palsu dan perlindungan konsumen. Akibat hukum penjualan barang-barang bermerek palsu adalah pemilik lisensi atas merek yang bersangkutan dapat menuntut pihak lain yang dengan sengaja menggunakan merek tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan merek tersebut tanpa ijin pemilik merek. Perlindungan konsumen terhadap pembelian barang bermerek palsu adalah konsumen berhak atas hak untuk mendapatkan ganti kerugian jika konsumen merasa, kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan yang ditawarkan konsumen. Konsumen juga berhak atas hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum ini juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search