Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg Laura Rizky Ananta; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis – normatif dengan mengacu kepada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku – buku, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg mengatur tentang kesepakatan pengembalian hutang oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk memindahkan gajinya ke Bank X Cabang Padang. Akta Perdamaian tersebut setelah diteliti, sesuai dengan ketentuan pembuatan Akta Perdamaian sehingga berlaku sah, mengikat Penggugat dan Tergugat dan pada Akta Perdamaian tersebut melekat sifat khusus yaitu eksekutorial. Akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg ini adalah pihak yang dirugikan secara langsung dapat memintakan atau mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, agar pihak yang wanprestasi dapat di tuntut secara paksa untuk memenuhi isi putusan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati. The purpose of this study was to analyze the Deed of Peace in the decision of the Padang District Court Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg and the legal consequences that arise if one party defaults on the contents of the Peace Deed in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.GS /2020/PN.Pdg. The method used in this research is the juridical – normative research method concerning primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely books, and tertiary legal materials related to this research. The results showed that the contents of the Deed of Reconciliation in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg regulates the agreement to repay the debt by Defendant to Plaintiff and Defendant agreed to transfer his salary to X Bank Padang Branch. After examining the Peace Deed, it is in accordance with the provisions of the making of the Peace Deed so that it is valid, binding on the Plaintiff and the Defendant and the Composition Deed has a special character, namely executive. The legal consequences if one of the parties fails to comply with the contents of the Peace Deed in Decision Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg is that the aggrieved party can directly request or submit a request for execution to the Chairperson of the Court so that the party who is in default can be sued by force to fulfill the contents of the peace decision based on the agreed Peace Deed.

PERSAIANGAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN TIDAK SEHAT TARIF HONARARIUM Ezra Prayoga Manihuruk; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persaiangan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium serta menganalisis implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat. Penelitian ini menggunbakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus, dan dari hasil di dapat dampak yang terasa bagi para pejabat publik tersebut dimana didalam praktiknya ditemui terdapat beberapa oknum notaris yang melanggar dan atau menyimpangi aturan dalam UUJN khususnya dalam pasal 36 tentang honorarium notaris itu sendiri dan peranan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan dari INI mengawasi setiap notaris dalam melakukan tugasnya majelis pengawas sendiri selain memantau kinerja dari pada pejabat public tersebut juga menerima aduan atau laporan dari masyarakat dengan demikian INI dapat mengurangi resiko dari tindakan pelanggaran notaris itu sendiri. This study aims to identify notary competition in UUJN and the impact of unfair competition in running a notary position by lowering the honorarium and analyze the implementation of UUJN enforcement against unfair competition. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach, and from the results obtained the impact is felt for these public officials where in practice there are several notaries who violate and or deviate from the rules in the UUJN, especially in Article 36 regarding the notary's honorarium. itself and the role of the Notary Supervisory Council as an extension of INI supervising each notary in carrying out its duties the supervisory board itself in addition to monitoring the performance of the public official also receives complaints or reports from the public thus INI can reduce the risk of a notary violation itself.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Olivia Maudira Olanda; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas pembatalan akta hibah tanpa persetujuan ahli waris yang dibuat olehnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan dari akta hibah yang tidak disetujui oleh ahli waris adalah tidak sah dan notaris yang membuat akta hibah tanpa persetujuan ahli waris dapat dikenai sanksi administratif maupun perdata apabila terjadi kerugian bagi para pihak The purpose of this study is to analize the notary’s responsibility fot the cancelation of the grant deed without the approval of the heirs. This study uses legal normative research method with statutory and comparative approach. The result of this study indicate that the validity of grant deed that doesn’t have approval from the heirs is not valid and the notary who makes grant deed without approval from the heirs can be subject to administrative and civil sanctions in the event of loss of the parties.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK ATAS JUAL BELI HAK ATAS TANAH Damario Tanoto; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas jual beli hak atas tanah di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap gugatan pembatalan akta jual beli dalam hal pembeli beritikad baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa p?d? pr?ktikny? putus?n y?ng dikelu?rk?n setel?h terbitny? SEM? Nomor 4 T?hun 2016, d?l?m menggun?k?n SEM? seb?g?i d?s?r pertimb?ng?n untuk menentuk?n kriteri? pembeli beritik?d b?ik, h?kim dalam Putusan Tingkat Pertama, Putusan Tingkat Banding , dan Putusan tingkat kasasi belum mel?kuk?n sesu?i petunjuk y?ng terter? d?l?m SEM?. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2020 yang diteliti bahwa dalam permohonan peninjauan kembali hakim baru memberikan pertimbangan tentang pembeli beritikad baik sesuai SEMA. The purpose of this study is to analyze the legal protection of buyers in good faith for the sale and purchase of land rights in Indonesia and to analyze the legal consequences of lawsuits against deed of sale and purchase in the case of buyers with good intentions. This type of research is normative research. The results of the research show that in practice the decisions that were issued after the publication of SEM? Number 4 of 2016, in use SEMA as a basis for consideration to determine the criteria for the Buyer's Decision, the First court, court of appealed and Cassation not reffered SEM? for the Adjudication. Based on the Supreme Court's Adjudication Number 909 PK/Pdt/2020, it was examined that in the application for review, the judge gave consideration to buyers with good intentions according to SEMA.

Overview of the Readiness of Banks, Regulations, Customers and Notaries in Facing the Transformation of Banking Digitalization Mila Gemilang; Aad Rusyad Nurdin
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5524

The era of disruption requires banks to make significant changes, starting from procedures, working methods, organizational structures, and business models. Changes are not only incremental, but radical changes must be made to maintain the existence of the business, these changes must be carried out in synergy among stakeholders. The question that arises is the extent to which regulations, banks, customers and notaries are prepared to face the transformation of banking digitalization. In terms of regulation, Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) as government authorities have issued rules and guidelines for banks to face the transformation of banking digitalization by prioritizing aspects of Balance and Technology Neutral. According to the results of the Digital Maturity Assessment for Banks (DMAB), banks in Indonesia have a readiness level of around 50%. From the results of interviews with several banking executives, it was revealed that bank digitization cannot be carried out in all bank processes, but only in simple processes such as opening accounts and loans without collateral. On the other hand, the level of community readiness to use digital banking services is adequate, where 98.3% of internet users have mobile phones. However, it turns out that some people are reluctant to use e-banking services because of fears of failed transactions and legal protection for e-banking transactions. With regard to digital banking transformation, more complex transactions, for example those requiring the services of a Notary, cannot be carried out digitally because the bank credit agreement deed requires the presence of the parties and cannot use digital signatures which under the ITE Law cannot be used as legal evidence

Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Hadapan Para Pihak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/Pdt/2018 Naudi Kusuma Wardhini; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.995 KB)

Di Indonesia tanah menjadi sangat vital peranannya bagi semua kehidupan, selain menjadi tempat tinggal, tanah dapat dimanfaatkan untuk segi ekonomi. Untuk memperoleh tanah yang diinginkan, salah satu caranya adalah dengan jual beli. PPAT sangat berperan dalam transaksi jual beli, dalam bingkai hukum Indonesia akta jual beli tanah wajib dibuat oleh PPAT dan ditandatangani oleh para pihak, maka akta jual beli tersebut menjadi bukti adanya transaksi jual beli tanah yang sah dengan kesepakatan harga dan ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah disetujui kedua belah pihak dan dengan ditandatanganinya akta jual beli tersebut, menandakan terjadinya perpindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Maka dari itu, proses pembuatan akta jual beli sangat penting dilakukan di hadapan PPAT karena tidak semua orang bisa memahami apa yang ia tanda tangani. PPAT harus berhati-hati dalam meneliti pembeli, penjual ataupun objek jual beli tersebut, agar timbulnya akta jual beli tidak merugikan segala pihak. Artikel ini membahas pertanggung jawaban PPAT dalam hal tidak membacakan akta jual beli di hadapan para pihak dan bagaimana akibat hukum dari akta jual beli tersebut, dan pertimbangan hakim judex factie dan judex juris dalam menimbang kasus ini, karena terdapat perbedaan pendapat antara pertimbangan hakim tersebut. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah yang mengurusi PPAT agar dapat selalu bersinergi dengan PPAT itu sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas akta jual beli baik formil maupun materil dalam rangka meningkatkan kepastian hukum peralihan hak atas tanah.Kata Kunci: Akta Jual Beli; PPAT; Majelis Hakim

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124k/Pdt/2020) Cynthia Carolina; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.542 KB)

Tujuan pendaftaran tanah pertama kali seharusnya menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan perlindungan bagi pihak berkepentingan. Penerbitan sertipikat ganda sebagai sengketa pertanahan mengakibatkan tujuan pendaftaran tanah pertama kali tidak tercapai. Penelitian ini membahas keabsahan status kepemilikan objek sengketa antara sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek dan sertipikat hak milik nomor 599/Desa Lenek serta perlindungan hukum PT. Bank Mandiri Cabang Mataram setelah sertipikat yang digunakan sebagai jaminan utang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/PDT/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupa eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah keabsahan status kepemilikan objek sengketa antara sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek dan sertipikat hak milik nomor 599/Desa Lenek yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek atas nama IS dengan menggunakan dasar hukum berupa yurisprudensi putusan-putusan hakim sebelumnya yang menjelaskan apabila terjadi penerbitan sertipikat ganda maka sertipikat yang sah adalah sertipikat yang pertama kali terbit. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Mataram setelah sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pertama, perlindungan hukum preventif meliputi menerapkan prinsip kehati-hatian, pembuatan akta dan pendaftaran jaminan. Kedua, perlindungan hukum represif meliputi mediasi, mengajukan gugatan, pemberian ganti kerugian dan memberikan jaminan pengganti. Kata kunci: Sertipikat Ganda, Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Perlindungan Hukum

Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020) Pratiwi Nur Syafira; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.544 KB)

Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila jaminan kebendaan berupa tanah atau bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan keabsahan Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode penelitian tersebut untuk menjawab hasil dari analisa bahwa Perjanjian Kredit dalam menerapkan Prinsip kehati-hatian terhadap klausul agunan tanah dan bangunan dibuktikan dengan kepemilikan yang sah dan tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. kepemilikan tanah dan bangunan yang diperoleh dari pelaksanaan lelang hanya dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang. Akibatnya jaminan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum sedangkan Perjanjian Kredit tetap sah walaupun agunan dinyatakan tidak sah karena sifat dari jaminan itu sendiri merupakan assesoir atau tambahan. Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kredit, Agunan Kredit

Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/Pdt.G/2021/PN BTM) Prima Novrama Evrina; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.872 KB)

Dalam membuat sebuah akta perjanjian kredit, seorang notaris diharuskan bersikap netral dengan tidak memihak diantara pihak bank maupun pihak nasabah. Hal ini dikarenakan notaris merupakan seorang pejabat umum yang aktanya memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh pihak yang menyangkal, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau berisikan keterangan yang tidak benar dapat memengaruhi fungsi dari jabatan notaris dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum supaya terhindar dari ketidakpastian hukum. Dalam kasus yang diteliti, perjanjian kredit yang jaminannya tidak diikatkan dengan hak tanggungan karena objek jaminan dalam proses blokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai 1. pengaturan perjanjian kredit di Indonesia 2. peran notaris atas akta perjanjian kredit dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penilitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang perjanjian kredit secara eksplisit tidak ditemukan dalam Buku III KUHPerdata namum terdapat dalam perbankan UU Perbankan pada Pasal 1 angka 11, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 A, Pasal 29, dan Pasal 37. Peran notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan terhadap putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak dan melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang berupa Hak Tanggungan memastikan barang jaminan tersebut sah di mata hukum atau tidak.Kata Kunci: Peran notaris, perjanjian kredit, akta perjanjian kredit

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search