Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.36

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Indonesian Notary

Aad Rusyad Nurdin

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Author-ID : 2918277

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg Laura Rizky Ananta; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis – normatif dengan mengacu kepada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku – buku, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg mengatur tentang kesepakatan pengembalian hutang oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk memindahkan gajinya ke Bank X Cabang Padang. Akta Perdamaian tersebut setelah diteliti, sesuai dengan ketentuan pembuatan Akta Perdamaian sehingga berlaku sah, mengikat Penggugat dan Tergugat dan pada Akta Perdamaian tersebut melekat sifat khusus yaitu eksekutorial. Akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg ini adalah pihak yang dirugikan secara langsung dapat memintakan atau mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, agar pihak yang wanprestasi dapat di tuntut secara paksa untuk memenuhi isi putusan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati. The purpose of this study was to analyze the Deed of Peace in the decision of the Padang District Court Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg and the legal consequences that arise if one party defaults on the contents of the Peace Deed in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.GS /2020/PN.Pdg. The method used in this research is the juridical – normative research method concerning primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely books, and tertiary legal materials related to this research. The results showed that the contents of the Deed of Reconciliation in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg regulates the agreement to repay the debt by Defendant to Plaintiff and Defendant agreed to transfer his salary to X Bank Padang Branch. After examining the Peace Deed, it is in accordance with the provisions of the making of the Peace Deed so that it is valid, binding on the Plaintiff and the Defendant and the Composition Deed has a special character, namely executive. The legal consequences if one of the parties fails to comply with the contents of the Peace Deed in Decision Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg is that the aggrieved party can directly request or submit a request for execution to the Chairperson of the Court so that the party who is in default can be sued by force to fulfill the contents of the peace decision based on the agreed Peace Deed.

PERSAIANGAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN TIDAK SEHAT TARIF HONARARIUM Ezra Prayoga Manihuruk; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persaiangan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium serta menganalisis implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat. Penelitian ini menggunbakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus, dan dari hasil di dapat dampak yang terasa bagi para pejabat publik tersebut dimana didalam praktiknya ditemui terdapat beberapa oknum notaris yang melanggar dan atau menyimpangi aturan dalam UUJN khususnya dalam pasal 36 tentang honorarium notaris itu sendiri dan peranan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan dari INI mengawasi setiap notaris dalam melakukan tugasnya majelis pengawas sendiri selain memantau kinerja dari pada pejabat public tersebut juga menerima aduan atau laporan dari masyarakat dengan demikian INI dapat mengurangi resiko dari tindakan pelanggaran notaris itu sendiri. This study aims to identify notary competition in UUJN and the impact of unfair competition in running a notary position by lowering the honorarium and analyze the implementation of UUJN enforcement against unfair competition. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach, and from the results obtained the impact is felt for these public officials where in practice there are several notaries who violate and or deviate from the rules in the UUJN, especially in Article 36 regarding the notary's honorarium. itself and the role of the Notary Supervisory Council as an extension of INI supervising each notary in carrying out its duties the supervisory board itself in addition to monitoring the performance of the public official also receives complaints or reports from the public thus INI can reduce the risk of a notary violation itself.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Olivia Maudira Olanda; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas pembatalan akta hibah tanpa persetujuan ahli waris yang dibuat olehnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan dari akta hibah yang tidak disetujui oleh ahli waris adalah tidak sah dan notaris yang membuat akta hibah tanpa persetujuan ahli waris dapat dikenai sanksi administratif maupun perdata apabila terjadi kerugian bagi para pihak The purpose of this study is to analize the notary’s responsibility fot the cancelation of the grant deed without the approval of the heirs. This study uses legal normative research method with statutory and comparative approach. The result of this study indicate that the validity of grant deed that doesn’t have approval from the heirs is not valid and the notary who makes grant deed without approval from the heirs can be subject to administrative and civil sanctions in the event of loss of the parties.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK ATAS JUAL BELI HAK ATAS TANAH Damario Tanoto; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas jual beli hak atas tanah di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap gugatan pembatalan akta jual beli dalam hal pembeli beritikad baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa p?d? pr?ktikny? putus?n y?ng dikelu?rk?n setel?h terbitny? SEM? Nomor 4 T?hun 2016, d?l?m menggun?k?n SEM? seb?g?i d?s?r pertimb?ng?n untuk menentuk?n kriteri? pembeli beritik?d b?ik, h?kim dalam Putusan Tingkat Pertama, Putusan Tingkat Banding , dan Putusan tingkat kasasi belum mel?kuk?n sesu?i petunjuk y?ng terter? d?l?m SEM?. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2020 yang diteliti bahwa dalam permohonan peninjauan kembali hakim baru memberikan pertimbangan tentang pembeli beritikad baik sesuai SEMA. The purpose of this study is to analyze the legal protection of buyers in good faith for the sale and purchase of land rights in Indonesia and to analyze the legal consequences of lawsuits against deed of sale and purchase in the case of buyers with good intentions. This type of research is normative research. The results of the research show that in practice the decisions that were issued after the publication of SEM? Number 4 of 2016, in use SEMA as a basis for consideration to determine the criteria for the Buyer's Decision, the First court, court of appealed and Cassation not reffered SEM? for the Adjudication. Based on the Supreme Court's Adjudication Number 909 PK/Pdt/2020, it was examined that in the application for review, the judge gave consideration to buyers with good intentions according to SEMA.

Co-Authors Cynthia Carolina Damario Tanoto Ezra Prayoga Manihuruk Laura Rizky Ananta Mila Gemilang Naudi Kusuma Wardhini Olivia Maudira Olanda Pratiwi Nur Syafira Prima Novrama Evrina

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Kertha Semaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya