Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Ahmad Raji Hidayat; Salim Salim; Djumardin Djumardin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada suatu Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa contoh kasus yang diangkat dalam mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. AMNT ( Aman Mineral Nusantara) yang dijalankan oleh Tim pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum untuk pembuatan Smelter diselenggarakan melalui 4 tahapan yakni tahap perencanaan, tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Adapun proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan smelter PT. AMNT dimulai dari tahapan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Setelah inventarisasi dilakukan Tim pelaksana selanjutnya melakukan penilaian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang termasuk ke dalam luas tanah yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah ini. This study aims to determine the mechanism of implementation and determination of compensation in land acquisition for the public interest in a company. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study, it is described that the examples of cases raised in the mechanism for implementing land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara) which is run by the implementation team based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement in the Public Interest for the manufacture of Smelters is carried out through 4 stages, namely the planning stage, the preparation stage, then the implementation stage and the result submission stage. As for the implementation process of providing compensation for land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT starts from the stages of inventory and identification of land tenure, ownership, use, and utilization. After the inventory is carried out, the implementing team then conducts an assessment of compensation for community land which is included in the land area required for this land acquisition.

Pemindahtanganan Obyek Kerjasama di Kawasan Lombok Internasional Airport (LIA) Kepada PT. Angkasa Pura Joko Tamtomo; Djumardin Djumardin; Lalu Wira Pria Suhartana
Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i2.248

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis “pengaturan investasi Pemerintah melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan” dan “dapat tidaknya obyek perjanjian kerjasama pemanfaatan dipindahtangankan melalui perjanjian jual beli”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konspetual (conceptual approach), dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan : Bahwa sebelum berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di dalam UU 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mengatur hal-hal yang bersifat limitatif berisi larangan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1967, yaitu : bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, “antara lain” produksi senjata, mesin, alat-alat peledak ada peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. Penyebutan kata-kata “antara lain” dalam pasal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam arti ketidakjelasan perumusan undang-undang. Apabila kita menganalisis pasal ini dengan model yang diketengahkan oleh Max Weber, maka pasal ini dianggap tidak memenuhi unsur formalitas dalam pembentukan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menentukan bahwa dalam hal invstasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.

Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas:Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Djumardin Djumardin; Salim HS; Muhaimin Muhaimin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.9

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dansyarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian yayasan, dan (2) momentum pengesahanakta pendirian yayasan sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini.Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatankonseptual (conceptual approach). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahanhukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya,menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian, disjikan berikut ini. 1. Pendirian perseroan terbatas dituangkan dalamakta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian itu memuat tentang anggaran dasardan keterangan lainnya. 2. Substansi yang tercantum dalam akta pendirian perseroanmengacu kepada peraturan perundang-undangan, namun yang berbeda adalah mengenainama perseroan terbatas, maksud dan tujuannya, kegiatan usaha, modalnya, dan substansiaktanya sudah baku. 3. Momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum apabila telahditerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perseroan terbatas.

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Ahmad Ramdani Chairi; Aris Munandar; Djumardin Djumardin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Pemerintah menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat bagaimana hukum dalam realitasnya di lapangan keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan cara menjelaskan kenyataan-kenyataan atau keadaan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.Pelaksanaan program pendaftaran tanah secara sistematis bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat Sserta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Mengenai efektivitas program PTSL ini dapat dikatakan sangat efektif dalam membantun masyarakat serta memberikan manfaat yang besar. The purpose of this study is to find out and analyze why the Government organizes a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and to find out and analyze the Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program and the Barriers to the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). The research method used is empirical legal research, which is to see how the law is in reality in the field of law enforcement in society by explaining the facts or circumstances of the research object obtained from the results of research in the field. The systematic implementation of the land registration program aims to realize the provision of legal certainty and legal protection of community land rights as well as reducing and preventing land disputes and conflicts. Regarding the effectiveness of the PTSL program, it can be said that it is very effective in helping the community and providing great benefits.

Tanggung Gugat Keperdataan Rsud Dompu Terhadap Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Pengelolaan Limbah Medis Moch Ryadi Husna; Djumardin Djumardin
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2131

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah medis B3 di RSUD dompu dan tanggung gugat RSUD dompu akibat pengelolaan limbah medis terhadap pencemaran lingkungan. Jenis penelitian ini adalah Normatif- Empiris. Bentuk pengelolaan limbah medis tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Tanggung gugat terhadap pencemaran lingkungan berbeda dengan KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesalahan (liability based on fault) sebagai dasar suatu pertanggungjawaban, dalam UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

Wanprestasi Dalam Akad Murabahah: (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr) Alfian Hanggara Putra; Djumardin Djumardin
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2150

Default is led by a debtor's negligence or failure to meet the required obligations determined by a contract while the debtor is not in a force major situation. This research aimed to examine the default occurrence in the Murabahah contract, in the case of consumer default against Bank BRI Syariah Ltd that has been resolved in the religious court of Mataram district, case number 0508/pDT.g/2016/Pa.Mtr. It is proven that the consumer failed to pay his debt which has been arranged under the Murabahah financial contract. This research studied the case by applying the normative legal research method, focusing on the law that is conceptualized as a positive norm to be followed by the society members.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search