Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.019
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
HS, Salim
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kajian Normatif Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Koperasi: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Koperasi Munandar, Aris; HS, Salim; Djumardin, Djumardin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.722 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian koperasi, dan (2) momentum pengesahan akta pendirian koperasi sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Secara filosofis tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk mendirikan koperasi wajib dituangkan dalam akta pendirian koperasi. Struktur akta pendirian koperasi terdiri atas bagian awal akta, badan akta dan penutup akta. Substansi atau klausula yang dimuat dalam akta pendirian koperasi terdiri atas pendiriannya, keanggotaan koperasi, modal koperasi, alat kelembagaan organisasi, pengendalian atau pengawasan, kegiatan usaha koperasi, pembagian sisa hasil usaha, pengelolaan organisasi dan usaha, pembukuan koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi, pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum, sanksi terhadap organ koperasi, serta ketentuan penutup. 2. Sebuah koperasi dikatakan sebagai badan hukum, apabila akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada empat tahap yang harus dipenuhi oleh para pendiri untuk melakukan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, yang meliputi tahap permohonan, persyaratan, pengesahan, dan pengumuman. Pengumuman itu dimuat dalam lembaran negara.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA PERIKATAN JUAL BELI BERTAHAP Yudi Setia Permana; Salim HS; Aris Munandar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.135 KB) | DOI: 10.29303/ius.v5i3.506

Abstract

Pembuatan akta perikatan jual beli bertahap merupakan keinginan para pihak sebagai perjanjian pendahuluan untuk nantinya berkelanjutan kepada perjanjian secara lunas. Terhadap hal tersebut penulis menganalisis pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah pada perikatan jual beli bertahap. Penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian normatif atau kepustakaan. Metode pendekatannya adalah perundang-undangan dan konseptual dengan penggunaan analisis preskriptif dan analogi. Kode Etik Notaris (KEN) sangat penting dan berpengaruh untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Kewenangan dan kewajiban penyimpanan sertifikat hak atas tanah oleh Notaris pada perbuatan hukum perikatan jual beli bertahap merupakan bentuk tanggung jawab dan sikap netral Notaris terhadap para pihak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah wajib menjaga sertifikat, dengan amanah kepercayaan yang diberikan oleh para pihak. Pertanggung jawaban Notaris dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Notaris diwajibkan juga memelihara dan menjaga sertifikat. Notaris berkewajiban mengganti akibat kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atas tanah sebagaimana tercermin dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas:Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Djumardin Djumardin; Salim HS; Muhaimin Muhaimin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.9

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dansyarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian yayasan, dan (2) momentum pengesahanakta pendirian yayasan sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini.Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatankonseptual (conceptual approach). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahanhukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya,menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian, disjikan berikut ini. 1. Pendirian perseroan terbatas dituangkan dalamakta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian itu memuat tentang anggaran dasardan keterangan lainnya. 2. Substansi yang tercantum dalam akta pendirian perseroanmengacu kepada peraturan perundang-undangan, namun yang berbeda adalah mengenainama perseroan terbatas, maksud dan tujuannya, kegiatan usaha, modalnya, dan substansiaktanya sudah baku. 3. Momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum apabila telahditerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perseroan terbatas.
Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia M. Yazid Fathoni; Salim HS; Aris Munandar; Rahmawati Kusuma; Mohammad Irfan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.39

Abstract

Meskipun telah di undangkan hampir hampir setengah abad, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini nampak dari banyaknya perkawinan yang mengacu hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan ketika akan menghadapi berbagai urusan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Kondisi ini ternyata didukung oleh pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum terhadap masyarakat jika tidak mengikuti ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terkecuali bagi Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tempat kegiatan (penyuluhan) ini. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya terjadi pernikahan poligami siri.
PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) Ade Sultan Muhammad; Salim HS; Aris Munandar
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.538 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian jual beli via elektronik di Indonesia dan Belanda serta bagaimana perbedaan dan persamaan substansi jual beli via elektronik di Indonesia dan Belanda. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa di Indonesia sudah terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Belanda terdapat Kode Sipil Belanda, Petunjuk Uni Eropa 2366/2015 tentang Layanan Pembayaran Di Pasar Internal, Peraturan Uni Eropa 679/2016 tentang Peraturan Perlindungan Data Umum, Petunjuk Uni Eropa 31/2000 tentang Perdagangan Elektronik, Peraturan Uni Eropa 1128 / 2017 tentang Peraturan Portabilitas, Peraturan Uni Eropa 644/2018 tentang Peraturan Pengiriman Paket Lintas Batas, Peraturan Uni Eropa 302/2018 tentang Peraturan Pemblokiran Geo.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOGP DI KAWASAN KEK MANDALIKA Marsoan .; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.827 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana langkah penyelesaian pengadaan tanah untuk sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan: (1) Pendekatan konsep (conceptual approach); (2) Pendekatan perundang-undangan (statute approach); (3) Pendekatan sejarah (Historis). Hasilnya adalah: (1) Dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika adalah sebagai berikut: (a) UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya; (b) Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (c) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (d) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (e) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; (f) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (g) PP No. 2 Tahun 2011 jo. PP No. 100 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; (h) PP No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika; (i) PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; (j) Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.; (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika diatur berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus qq. PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus.; (3 pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK KEK Mandalika menemukan kendala dalam hal penyediaan tanah bagi pembangunannya karena KEK Pariwisata bukan termasuk objek kepentingan umum. Upaya dan langkah penyelesaian pengadaan tanah untuk sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, dilakukan dengan memaksimalkan prinsip due process of law dalam proses pengadaan tanah.
EFEKTIFITAS EKSEKUSI JAMINAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019 Yenni Lailatun; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.421 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh legalitas akta fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 Terhadap Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia, dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan terhadap mekanisme Eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Melalui penelitian hukum empiris terkait dengan efektifitas eksekusi jaminan akta fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi no.18/puu-xvii/2019 tanggal 6 januari 2020. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini memberikan implikasi berbagai pihak yaitu Pengadilan,Notaris, dan masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dan prosesnya lama.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT DIKOTOMI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK DALAM BIDANG PERTANAHAN DI INDONESIA ( Studi Teoritik Berdasarkan Asas Kepastian dan Kemanfaatan) Lale Fatimi Arbain; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.305 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan unutk menganalisis Politik apa yang melatarbelakangi adanya dikotomi pejabat pembuat akta dalam bidang pertanahan di Indonesia, bagaimanakah Pengaturan Kewenangan Notaris dan PPAT di Indonesia serta bagaimanakah dampak adanya dikotomi pejabat pembuat akata dalam bidang pertanahan terhadap pendaftaran hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Pendekatan Kasus (Casse Approach). Pendekatan Analisis (Analitical Approach). Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah Politik apa yang melatarbelakangi adanya dikotomi pejabat pembuat akta dalam bidang pertanahan di Indonesia adalah karena tanah adalah salah satu asset yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta sangat vital bagi kehidupan manusia, karena nilainya tersebut maka banyak pihak ingin mengambil keuntungan dengan adanya transaksi dalam bidang pertanahan, hal itulah yang dilakukan oleh BPN dengan membuat instrument hukum yang melegalkan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mengesahkan akta dalam bidang pertanahan. Dasar Pengaturan Kewenangan Notaris adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Sedangkan Dasar kewenangan PPAT adalah PP No. 10 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 37 Tahun 1998 jo PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dampak adanya dikotomi pejabat pembuat akata dalam bidang pertanahan terhadap pendaftaran hak atas tanah adalah sering terjadi benturan kewenangan di lapangan antara notaris dan PPAT.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PENAMBANGAN MINERAL NON LOGAM (PASIR) TINJAUAN DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 32 TAHUN 2009 Rika Puspa Yatni; Salim HS; Muhammad Sood
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.308 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan masyarakat melakukan penambangan pasir dan dampak kegiatan penambangan pasir tersebut serta untuk mengetahui penegakan hukum administrasi kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dalam mengkaji penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir salah satunya yaitu karena kondisi tanahnya yang berbukit. Dimana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan dampak tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga masyarakat sehingga aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak kegiatan penambangan pasir ini dengan menerapkan sanksi administrasi yaitu penutupan.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONTRUKSI PENINGKATAN JALAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KELURAHAN REMBIGA MELALUI SISTEM PENUNJUKAN LANGSUNG (Studi Kasus CV. Asry Tenang Mataram) Hani Rosdiana; Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.261 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i2.267

Abstract

This work aims are to know implementation of work construction agreement on improvement of roads within housing and resettlement area in Rembige District, through direct appointment and also to know taken steps if one party unable to perform the contract whether because of default or force major. Type of this research is normative-empiric legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. the data collected by field and library researches and it analyzed descriptively-qualitatively. From research’s result, it is shows that implementation of construction work agreement through direct appointment in CV. Arsy Tenang Mataram has been follow the Art. 38 Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Goods/Services Government Procurement
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Aris Munandar Aris Munandar Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin . Djumardin Djumardin Djumardin Djumardin Djumardin Djumardin Djumardin, Djumardin Elsa Rizki Utami Fathoni, M. Yazid Fayoga Ovanda Putra Hani Rosdiana Hasan Asy'ari Hasan Asy’ari I Gede Indrawan Swadana Lale Fatimi Arbain Lalu Husni Lalu Rusdi Lalu Wira Pria Suhartana Lola Thamara M. Syaefurrahman Jazaqi Marsoan . Mohammad Irfan Muhaimin Muhaimin Muhammad Sood Nasda Aninda Pertiwi Nishfi Miftahurrahmah Oddy Prasetya Rahmawati Kusuma Rika Puspa Yatni Rino Aryanto Saputro Rizky Rizaldi Rizqi Maulana Ibrata Rodliyah Rodliyah Septina Indi Huwaida Yenni Lailatun Yudi Setia Permana