Silvia Syarafina
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PT. TAMAN BURUNG CITRA BALI INTERNATIONAL DENGAN PEKERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 845 K/Pdt.Sus-PHI/2017) Silvia Syarafina; Ida Bagus Putra Atmadja; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.238 KB)

Abstract

Pelaksanaan suatu perjanjian kerja merupakan suatu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, pada prakteknya tidak jarang ditemukan adanya pekerja yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga masa berlaku kontrak pada perjanjian kerja habis, sehingga pekerja dianggap merugikan perusahaan. Perjanjian kerja dapat berakhir karena beberapa alasan salah satunya apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, Hal ini diatur di dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu serta akibat hukum dari pelaksanaan PHK diantara para pihak perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa selama pelaksanaan perjanjian kerja ini berlangsung pekerja tidak dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai Park Coordinator dengan baik. Selanjutnya, terhadap akibat hukum pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh PT. Taman Burung Citra Bali Internasional adalah sah demi hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 61 huruf b UU Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian kerja dapat berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sehingga hubungan hukum diantara para pihak juga telah berakhir. Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perkembangan Lembaga Konsinyasi Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Ganti Rugi Silvia Syarafina; Alwesius .; Yuli Indrawati
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.048 KB)

Abstract

Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur ditandai dengan banyaknya pembangunan termasuk pembangunan jalur kereta api cepat. Sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk setiap waktunya juga sangat tinggi seringkali menimbulkan kelangkaan tanah. Pengadaan tanah juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pengerjaannya dilakukan oleh Pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Dalam pengadaan tanah dikenal konsep konsinyasi, yaitu suatu mekanisme penitipan ganti rugi yang dilakukan dengan permohonan penitipan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai perkembangan lembaga konsinyasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Dari hasil analisa diketahui bahwa permasalahan utama dalam kasus yang diangkat yaitu persamaan yang terlihat jelas dalam perkembangan lembaga konsinyasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik sebelum maupun setelah era reformasi yaitu dimana kewajiban melakukan musyawarah tidak dilaksanakan secara maksimal diantara para pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah sebagai pihak yang melepaskan tanahnya untuk pembangunan sehingga hal tersebut jelas memberikan kerugian bagi para pemegang hak atas tanah baik itu materiil maupun immaterial. Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Konsinyasi